Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPPOD Nilai Sistem OSS Masih Terkendala di Implementasi

Rabu, 11 September 2019 | 15:13 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai implementasi Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik atau Online Single Subbmisiion (OSS) untuk mempermudah perizinan berusaha masih terkendala di lapangan khususnya antara pusat dan daerah.

Peneliti KPPOD, Boedi Reza mengatakan ada sejumlah persoalan yang menghambat pelaksanaan OSS sejak diluncurkan Juli 2018 yakni payung hukum di level pusat dan daerah.

“Untuk mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI), pelaku usaha diharuskan mendaftar lagi ke aplikasi. Padahal PP 24 Tahun 2018 jelas tidak mempersyaratkan hal tersebut. Implikasinya terjadi berbagai macam variasi SOP pelayanan izin di berbagai daerah,” jelas Boedi Reza dalam diskusi di Jakarta, Rabu (11/9).

Selain itu, ada disharmonisasi terkait kewenangan memberi izin yang sebelumnya berada di kepala daerah berpindah ke lembaga OSS. Hal ini tercantum dalam PP 24 Tahun 2018 dengan UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kelemahan kedua terkait sistem OSS yakni fitur penentuan lokasi usaha yang belum sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pasalnya hingga saat ini baru ada 52 dokumen RDTR.

Hal ini berdampak pada pendirian lokasi usaha yang tidak sesuai dengan perencanaan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RTRW.

"Dari aspek sistem lain, RDTR merupakan panglima OSS, jadi tidak mungkin izin keluar tanpa adanya izin lokasi. Saat ini, baru 10 persen daerah yang punya. Kendala utama adalah dari sisi anggaran, kami mohon bantuan dari pemerintah pusat untuk membuat RDTR lebih berkualitas. Daerah ingin RDTR bisa digunakan 10-15 tahun ke depan, tapi tenaga ahli di daerah belum memadai," kata Boedi Reza.

Kendala terakhir mengenai aspek tata laksana. Pada tingkat pusat, sistem OSS belum terintegrasi utuh dengan sistem perizinan Kementerian/Lembaga. Sementara di daerah masih terlihat banyak pemda yang memiliki sistem perizinan daerah mandiri berbasis-aplikasi melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang belum terintegrasi dengan lembaga OSS.

“Bahkan daerah bisnis utama seperti DKI Jakarta baru mengintegrasikan JakEVO dan OSS hanya pada pelayanann perizinanan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan izin lainnya masih dilayani melalui sistem mandiri DKI Jakarta,” tutur Boedi Reza.

Menurut Boedi, belum semua daerah menerbitkan izin usaha dan izin komersial atau operasional melalui OSS. Dengan keseragaman baru ditemui pada pelayanan NIB saja. "Persoalan integrasi, menjadi bahan evaluasi kepada pemerintah untuk segera dilaksanakan agar proses perizinan sepenuhnya melayani melalui OSS," pungkas Boedi Reza.

Lanjutnya, berdasarkan survei, pelaku usaha menyebutkan bahwa OSS belum mampu menjamin kepastian usaha. Pasalnya, masih banyak prosedur yang berbelit dan harus dihadapkannya pada sistem daerah yang memiliki sistem mandiri, sehingga membuat bingung para pelaku usaha.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bangun Kembali Persekutuan Demi Terwujudnya Damai di Tanah Papua

"Perlu ada aktivitas lanjutn yang lebih menyentuh persoalan dalam masyarakat," kata Uskup Leo Laba Ladjar

NASIONAL | 11 September 2019

Margarito: Jokowi Jangan Ragu, Revisi UU KPK Masuk Akal

Soal dewan pengawas KPK, menurut Margarito, hal ini harus diperjelas definisinya, siapa saja yang bisa masuk kualifikasi dan apa saja kewenangannya.

NASIONAL | 11 September 2019

Kemdikbud Dorong Pengembangan Digitalisasi Sekolah

Bulan ini, Kemdikbud akan meresmikan digitalisasi sekolah dengan memberikan sekitar 1,7 juta komputer tablet kepada 36.000 sekolah, khususnya di daerah 3T.

NASIONAL | 11 September 2019

Cegah Terorisme di Sektor Kelautan, BNPT Gandeng KKP

MoU ditandatangani langsung oleh Kepala BNPT Komjen Polisi Suhardi Alius dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor KKP, Jakarta.

NASIONAL | 11 September 2019

Capim Nawawi Setuju Revisi UU KPK

Nawawi menjelaskan, tidak ada filosofi dalam UU KPK tidak bisa mengeluarkan SP3.

NASIONAL | 11 September 2019

Capim Nawawi Sebut Persoalan KPK Saat Ini Hanya soal Manajerial Pimpinan

Selama ini, kata Nawawi, publik melihat pemberantasan korupsi hanya sebatas operasi tangkap tangan.

NASIONAL | 11 September 2019

Capim Nawawi: KPK Lembaga Luar Bisa, tapi Kinerja Biasa Saja

Konsentrasi KPK hanya penindakan dan bukan mencegah.

NASIONAL | 11 September 2019

Kemristekdikti Ingin Cetak 10 Unicorn

Awalnya Kemristekdikti menargetkan 300 tapi lompatannya sangat jauh yakni mencapai 1.307 sejak tahun 2015.

NASIONAL | 11 September 2019

Kamus Digital Bahasa Bali Terima Penghargaan UNESCO

Indonesia melalui BASABali mendapatkan penghargaan The UNESCO Confucius Prize for Literacy. Selain Indonesia, terdapat dua negara lain yakni Italia dan Kolumbia

NASIONAL | 11 September 2019

Keberadaan Dewan Pengawas KPK Tak Perlu Dikhawatirkan

Wacana pembentukan Dewan Pengawas KPK tidak perlu dikhawatirkan karena nanti posisinya sama seperti Komisi Yudisial atau Kompolnas.

NASIONAL | 11 September 2019


TAG POPULER

# PPKM Level 4 Diperpanjang


# Akidi Tio


# Greysia Polii


# Olimpiade Tokyo


# Anthony Ginting



TERKINI

Semen Grobogan Resmi Jadi Pelanggan Listrik Tegangan Tinggi PLN

NASIONAL | 57 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS