Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Margarito: Jokowi Jangan Ragu, Revisi UU KPK Masuk Akal

Rabu, 11 September 2019 | 14:53 WIB
Oleh : Hotman Siregar / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk akal untuk menyehatkan negara. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak perlu ragu mengambil sikap melakukan perubahan UU KPK.

“Semua gagasan yang muncul menyertai revisi UU KPK, menurut saya masuk akal dari sisi tata negara. Sehingga, presiden tidak perlu ragu mengambil sikap melakukan perubahan UU KPK,” kata Margarito di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Menurut dia, Presiden mesti mengetahui bahwa hukum boleh saja hebat. Akan tetapi, kalau sudah salah dikit dia akan melumpuhkan negara, membinasakan negara. Karena itu, perubahan UU KPK ini harus dilihat untuk menyehatkan negara.

“Karena soal-soal ketidakpastian membuat negara ini tidak sehat. Dengan membuat itu menjadi jelas, maka itu sama nilainya dengan usaha untuk membuat menyehatkan negara,” ujarnya.

Ia melihat ada ketidakpastian sejumlah pasal dalam UU KPK, sehingga harus diperjelas misalnya soal pencegahan, bagaimana model pencegahan itu. Karena, hal tersebut tidak memberikan kepastian apa-apa. Padahal, kata dia, tipikal hukum pidana itu memberikan kepastian.

“Kenapa tipikal hukum pidana itu kepastian? Untuk menghindari tindakan suka-suka atau sewenang-wenang. Pada titik itu, maka usaha untuk membuat ketidakpastian itu berubah menjadi pasti adalah hal yang imperatif dalam konteks negara hukum demokratis,” jelas dia.

Kemudian, Margarito mengatakan status hukum KPK juga harus diperjelas. Sebab, yang namanya penegakan hukum atau pelaksanaan hukum itu kewenangan pemerintah. Maka, perlu disadari semua orang bahwa KPK sama sekali tidak punya karakter peradilan.

“Itu kerjaannya eksekutif. Karena kerjaannya eksekutif, maka lembaga itu secara tata negara mesti berada di bawah kendali presiden atau di bawah rumpun kekuasaan presiden. Suka tidak suka atau senang tidak senang, kalau mau sehat secara tata negara maka itu yang harus diluruskan,” katanya.

Di samping itu, Margarito juga menanggapi usulan pembentukan dewan pengawas. Menurut dia, hal ini harus diperjelas definisinya siapa saja yang bisa masuk kualifikasi pengawas dan apa saja kewenangan pengawas tersebut.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemdikbud Dorong Pengembangan Digitalisasi Sekolah

Bulan ini, Kemdikbud akan meresmikan digitalisasi sekolah dengan memberikan sekitar 1,7 juta komputer tablet kepada 36.000 sekolah, khususnya di daerah 3T.

NASIONAL | 11 September 2019

Cegah Terorisme di Sektor Kelautan, BNPT Gandeng KKP

MoU ditandatangani langsung oleh Kepala BNPT Komjen Polisi Suhardi Alius dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor KKP, Jakarta.

NASIONAL | 11 September 2019

Capim Nawawi Setuju Revisi UU KPK

Nawawi menjelaskan, tidak ada filosofi dalam UU KPK tidak bisa mengeluarkan SP3.

NASIONAL | 11 September 2019

Capim Nawawi Sebut Persoalan KPK Saat Ini Hanya soal Manajerial Pimpinan

Selama ini, kata Nawawi, publik melihat pemberantasan korupsi hanya sebatas operasi tangkap tangan.

NASIONAL | 11 September 2019

Capim Nawawi: KPK Lembaga Luar Bisa, tapi Kinerja Biasa Saja

Konsentrasi KPK hanya penindakan dan bukan mencegah.

NASIONAL | 11 September 2019

Kemristekdikti Ingin Cetak 10 Unicorn

Awalnya Kemristekdikti menargetkan 300 tapi lompatannya sangat jauh yakni mencapai 1.307 sejak tahun 2015.

NASIONAL | 11 September 2019

Kamus Digital Bahasa Bali Terima Penghargaan UNESCO

Indonesia melalui BASABali mendapatkan penghargaan The UNESCO Confucius Prize for Literacy. Selain Indonesia, terdapat dua negara lain yakni Italia dan Kolumbia

NASIONAL | 11 September 2019

Keberadaan Dewan Pengawas KPK Tak Perlu Dikhawatirkan

Wacana pembentukan Dewan Pengawas KPK tidak perlu dikhawatirkan karena nanti posisinya sama seperti Komisi Yudisial atau Kompolnas.

NASIONAL | 11 September 2019

Pengadilan Tinggi Jakarta Menangkan Dewan Pers

Gugatan yang diajukan Serikat Pers Republik Indonesia, Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Wilson Lalengke, dan kawan-kawan.

NASIONAL | 11 September 2019

Polda Kalbar Tangani 50 Kasus Karhutla, Dua Kasus Libatkan Korporasi

Polda Kalbar menangani 50 kasus Karhutla, dengan 58 orang diduga sebagai pelaku pembakar.

NASIONAL | 11 September 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS