Pakar: Revisi UU KPK oleh DPR Gunakan Pendekatan Restorative Justice

Pakar: Revisi UU KPK oleh DPR Gunakan Pendekatan Restorative Justice
Indriyanto Seno Adji ( Foto: Antara )
Asni Ovier / AO Sabtu, 7 September 2019 | 06:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Polemik yang muncul terkait dengan revisi Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya soal metode pendekatan saja. Revisi UU KPK harus dipahami dari sisi restorative justice (keadilan bagi semua pihak) atau pendekatan deterrent effect (efek jera) semata.

“Sangat dipahami bahwa pelaksanaan UU KPK setelah 17 tahun berjalan memerlukan evaluasi dengan basis penguatan filosofi arah dan tujuan UU ini, yaitu rehabilitasi dengan basis pencegahan,” ujar pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Menurut Indriyanto, inisiatif DPR atas revisi UU KPK ini memiliki pendekatan filosofi keadilan restoratif yang menghendaki adanya suatu rehabilitasi sistem pemidanaan dan tidak semata-mata pendekan efek jera. Dari perjalanan kasus-kasus korupsi, ujar Indriyanto, pola dan cara penindakan dengan pendekatan efek jera tidak memberikan manfaaat pengembalian optimal keuangan negara, karena itu filosofi pencegahan dengan rehabilitasinya menjadi basis yang utama.

Dikatakan pula, terlepas setuju atau tidak, enam poin evaluasi UU KPK merupakan gabungan atas evaluasi pola pencegahan dan penindakan (mixed methods). Artinya, enam poin evaluasi itu merupakan sesuatu yang wajar dan baik bagi KPK dan pemberantasan korupsi ke depan.

“Salah satu evaluasi pasal, misalnya tentang Dewan Pengawas. Ini adalah sesuatu yang wajar, karena pada negara demokratis, bentuk auxiliary state body seperti KPK, yang super body, disyaratkan adanya badan pengawas yang independen. Lembaga penegakan hukum lain sudah memilikinya, misalnya Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY), Polri dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Kejaksaan dengan Komisi Kejaksaan (Komjak),” kata Indriyanto.

Dia mencontohan, soal penghentian penyidikan yang bertujuan untuk memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan bisa diterapkan dalam kondisi yang limitatif dan eksepsional sifatnya. Misalnya saja, seorang ditetapkan tersangka saat proses penyidikan dan kemudian menderita sakit yang secara medis dinyatakan unfit to stand trial sec permanen atau tidak layak diajukan ke pengadilan, maka orang tersebut harus dihentikan penyidikannya.

Menurut Indriyanto, keberatan yang muncul dari masyarakat sipil. aktivis antikorupsi, dan beberapa pengamat, karena ada persepsi dan pola pendekatan yang berbeda. Mereka masih fokus pada pendektan efek jera semata.

Mixed methods (pendekatan gabungan) oleh DPR ini tanpa menghilangkan pola penindakan KPK dan diapresiasi sebagai usulan inisiatif DPR yang wajar dan prospektif ke depan. Sehingga, ini tidak perlu dicurigai dan tak perlu ada kekhawatiran. Ada mekanisme hukum untuk mencurahkan ketidaksetujuan itu melalui otoritas yudikatif dan tidak perlu mengambil jalan prosesual eksekutif yang tidak menjadi otoritas atas inisiatif revisi UU ini,” kata Indriyanto.



Sumber: BeritaSatu.com