BKKBN Siap Pindah ke Ibu Kota Baru

BKKBN Siap Pindah ke Ibu Kota Baru
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo (tengah, baju putih) meninjau langsung pelatihan CPNS BKKBN di Resimen Induk Kodam IV/Diponegoro, Magelang, Jawa Tengah, 5 Juli 2019. ( Foto: Beritasatu / Dina Manafe )
Dina Manafe / FER Sabtu, 31 Agustus 2019 | 20:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Meskipun rencana pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih pro dan kontra, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan kesiapannya menjadi lembaga pertama yang pindah.

Keinginan BKKBN bukannya tanpa alasan. Pindah ke ibu kota yang baru, diharapkan mengurangi kesenjangan bonus demografi antar provinsi di Indonesia bagian timur dan barat.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, mengatakan, pemindahan ini akan sangat membantu program kependudukan khususnya dalam meraih bonus demografi, yaitu periode di mana Indonesia akan kelimpahan penduduk usia produktif 15 tahun hingga 64 tahun, dibanding non produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun).

Menurut Hasto, bonus demografi yang terjadi di Indonesia tidak merata. Di beberapa wilayah timur Indonesia baru dimulai, bahkan ada yang belum sama sekali. Sementara provinsi lainnya di Pulau Jawa, seperti Yogyakarta dan Jawa Timur justru sudah akan mau berakhir masa bonus demografinya. Nah, ibu kota yang baru bisa dimanfaatkan untuk melakukan migrasi dan transmigrasi, agar terjadi kompleksitas yang baru.

"Apabila ibu kota negara Indonesia pindah Kalimantan Timur maka pola migrasi penduduk berubah. Kalau berubah maka pemerataan bonus demografinya akan lebih cepat, sehingga kesejahteraan akan lebih cepat,” kata Hasto dalam keterangan tertulis kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

Menurut Hasto, lembaga yang bukan kementerian seperti BKKBN lebih mudah untuk pindah dibanding kementerian karena berbagai kompleksitasnya. Perangkat BKKBN lebih banyak di daerah sekitar 18.000 pegawai, sedangkan di pusat hanya sekitar 600 pegawai. Mereka yang di daerah ini terdiri dari perangkat kantor perwakilan BKKBN provinsi seluruh Indonesia dan penyuluh keluarga berencana (KB) yang tersebar di hampir seluruh kecamatan.

Hasto mengatakan, yang perlu dipersiapkan BKKBN apabila jadi pindah lebih utama adalah infrastrukturnya, terutama masalah desain teknik dan tempatnya. Untuk masalah yang sifatnya suprastruktur seperti regulasi tidak berubah.

"Masalah lain seperti administratif bisa diatasi dengan teknologi informasi. Misalkan, pindah itu parsial ada kendala teknis administrasi, mungkin berkas-berkas bisa diatasi dengan TI," kata Hasto.

Dengan menjadi lembaga pertama yang pindah, lanjut Hasto, BKKBN akan menjadi model percontohan bagi kementerian/lembaga lain. Berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi BKKBN bisa jadi pelajaran bagi kementerian/lembaga lainnya.

Terkait keinginan untuk pindah ini, Hasto mengatakan, ia sendiri yang akan menyosialisasikannya kepada pegawai BKKBN di pusat maupun daerah secara bertahap.



Sumber: Suara Pembaruan