Kajian Pemindahan Ibu Kota Telah Diserahkan kepada Presiden Jokowi

Kajian Pemindahan Ibu Kota Telah Diserahkan kepada Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi sejumlah pejabat terkait melihat peta kawasan salah satu lokasi calon ibu kota negara saat peninjauan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). ( Foto: ANTARA FOTO / Akbar Nugroho Gumay )
Carlos KY Paath / WM Jumat, 23 Agustus 2019 | 21:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Dua kajian pemindahan ibu kota negara telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyerahkan langsung kajian itu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

“Kami menyerahkan detil kajian yang kemarin masih diminta Pak Presiden mengenai ibu kota baru. Dua detil itu terkait dengan struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan kota baru. Jadi, sudah kami serahkan,” kata Bambang kepada wartawan seusai dipanggil oleh Presiden Jokowi.

Bambang mengungkapkan, struktur tanah dan dampak ekonomi memang sepatutnya dipelajari lebih lanjut. Menurut Bambang, sebelum mengambil keputusan mengenai pemindahan, Presiden tentu mencermati dua kajian dimaksud.

“Presiden akan melihat dan me-review. Mudah-mudahan setelah itu akan ambil keputusan,” ujar Bambang.

Ketika dikonfirmasi mengenai ibu kota bakal berada di Kalimantan Timur, Bambang meminta agar menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Demikian halnya saat ditanyakan adanya penolakan pemindahan ibu kota dari beberapa anggota DPR.

“Kalau satu dua anggota (DPR), jadi nanti ada prosesnya,” ucap Bambang.

Tunggu Kajian

Sebelumnya, Presiden Jokowi masih menutup rapat lokasi persis ibu kota. Presiden masih menunggu sejumlah kajian. “Akan kita umumkan pada waktunya Masih tunggu kajian. Tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya,” kata Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019).

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) juga tengah menunggu keputusan PPN/Bappenas terkait pemindahan ibu kota. Karenanya, Kemdagri belum dapat merinci regulasi-regulasi yang perlu diubah sebagai dampak pemindahan tersebut.

“Pastinya undang-undang (UU) daerah ibu kota yang ditinggalkan diubah, daerah yang dituju juga diubah. Hanya seberapa besar perubahnnya, sangat tergantung pada eskalasi perencanaan yang dibuat. Jadi kami belum bisa mengurai secara detil regulasi-regulasi yang harus diubah,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemdagri, Akmal Malik.

Hal itu disampaikan Akmal kepada SP, Jumat (23/8/2019). “Tujuan pemindahan ibu kota itu kan diantaranya agar Indonesia punya ibu kota yang terdesain dengan baik. Kemudian membangun pemerataan pembangunan nasional. Jadi, Kemdagri tentu akan memberikan dukungan yang optimal terhadap langkah-langkah pemindahan ibu kota,” tegas Akmal.

Akmal menjelaskan, tidak tertutup kemungkinan keputusan pemindahan itu menganeksasi sebuah daerah otonom. Tak hanya itu, lanjut Akmal, bisa juga mengambil sepotong-sepotong daerah otonom untuk dijadikan ibu kota.

“Prinsipnya kami masih tunggu keputusan. Baru kami coba lihat, apakah keputusan itu menganeksasi daerah otonom atau sepotong-sepotong,” jelas Akmal.

Akmal pun menyebut, “Keputusan pemindahan sangat penting bagi kami untuk merekonstruksi regulasi apa yang perlu disiapkan. Sekarang kan masih dala proses pencarian lokasi. Seterusnya menyiapkan masterplan. Nah, baru setelahnya PPN/Bappenas pasti akan berdiskusi, regulasi apa yang akan Kemdagri siapkan untuk mendukung ibu kota itu.”



Sumber: Suara Pembaruan