Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ibu Kota Baru Harus Jaga Kalimantan Sebagai Paru-paru Dunia

Jumat, 23 Agustus 2019 | 15:37 WIB
Oleh : Bhakti Hariani / HA

Jakarta, Beritasatu.com - Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur seperti dikatakan Menteri Agraria Sofyan Djalil tetap harus mengutamakan kelestarian alam Kalimantan agar tetap terjaga dan tak menghilangkan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Pengamat Perkotaan Nirwono Joga menuturkan, semakin jauh lokasi ibu kota baru dari ibu kota saat ini tentu membuat biaya pembangunan semakin mahal.

"Membangun di tanah yang kosong pasti lebih mahal dibandingkan dengan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas kota yang sudah ada. Pemerintah memerlukan determinasi yang kuat dan konsisten dalam membangun kota. Selain itu, pemerintah dan parlemen perlu merevisi rencana tata ruang dan wilayahnya, yang juga akan memakan waktu lebih dari lima tahun," ujar Nirwono, Jumat (23/8/2019).

Nirwono mengingatkan bahwa Kalimantan adalah paru-paru dunia. Pendekatan pembangunan berbasis alam harus dilakukan dengan menghentikan deforestasi, penanaman pohon kembali, serta merestorasi ekosistem hutan bakau dan gambut berbasis masyarakat.

"Pemindahan ibu kota negara adalah keputusan politik bersama, yang tentunya membutuhkan pemikiran panjang dan penuh kehati-hatian," kata Nirwono.

Jakarta Masih Layak
Lebih jauh dipaparkan dia, saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama pemerintah daerah se-Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi tengah menyiapkan proyek infrastruktur sebesar Rp 571 triliun untuk 10 tahun ke depan. Ada lima bidang pembangunan, yaitu transportasi, air bersih, air limbah, perumahan, dan pengendalian banjir.

Pembangunan di bidang transportasi meliputi jaringan moda raya terpadu (MRT), dari 16 km menjadi 223 km, senilai Rp 214 triliun, kereta ringan (LRT), dari 5,8 km menjadi 116 km, senilai Rp 60 triliun, bus Transjakarta dan daerah sekitarnya, dari 431 km menjadi 2.149 km, senilai Rp 10 triliun, jalur kereta dalam kota yang akan dinaikkan sepanjang 27 km senilai Rp 27 triliun, serta revitalisasi angkutan kota hingga 20 ribu unit senilai Rp 4 triliun.

Selanjutnya, diungkap Nirwono, ada pembangunan penyediaan air bersih, dari cakupan saat ini sebesar 60 persen dari total penduduk DKI Jakarta menjadi 100 persen terlayani, senilai Rp 27 triliun. Peningkatan pengolahan air limbah senilai Rp 69 triliun, dari cakupan layanan 14 persen penduduk menjadi 81 persen penduduk. Terakhir, pembangunan 600.000 unit rumah baru senilai Rp 90 triliun serta pengendalian banjir dan penambahan pasokan air senilai Rp 70 triliun.

"Pembangunan infrastruktur yang masif dan mahal ini seharusnya membuat Jakarta bebas banjir, lalu lintas lancar, dan urbanisasi terdistribusikan merata pada 2030. Jika kita semua yakin akan hal itu, Jakarta masih layak dipertahankan sebagai ibu kota negara," ujar Nirwono.

Jika pemerintah ingin membangun Indonesia-sentris, yang seharusnya dilakukan adalah mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk meredam arus urbanisasi ke Jakarta.

Kota/Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dikembangkan sebagai kota metropolitan penyangga Jakarta yang didukung pembangunan infrastruktur, properti, dan industri sebagai peredam lapis pertama. Selain itu, perlu dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Bandung, Semarang, dan Surabaya, yang merupakan ibu kota provinsi penyumbang utama pendatang ke Jakarta (lapis kedua).

Di luar Jawa, lanjut Nirwono, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi difokuskan per pulau (lapis ketiga), seperti Kota Medan, Padang, dan Palembang di Sumatera; Pontianak, Balikpapan, dan Banjarmasin di Kalimantan; Manado, Kendari, dan Makassar di Sulawesi; serta Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Merauke di Papua.

"Dengan demikian, Jakarta dapat tetap menjadi ibu kota negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya Tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia," papar Nirwono.

Sementara itu, Peneliti dan Manager Kemitraan Smart City Universitas Indonesia Ahmad Gamal mengungkapkan, untuk dapat mewujudkan konsep kota cerdas di ibu kota baru dibutuhkan pendekatan triple helix yang menggabungkan kekuatan antara pemerintah, akademisi dan industri.

Selain itu, Ahmad Gamal lebih lanjut memaparkan, terdapat empat kriteria asesmen yang dapat menentukan idealnya lokasi ibu kota negara yakni standar lingkungan, standar infrastruktur, standar ekonomi dan standar sosial humaniora. Kriteria tersebut dapat diobservasi menggunakan beberapa pengukuran dasar seperti data historis pergerakan tanah, pemetaan lahan dan lingkungan secara tiga dimensi menggunakan metode teknologi Light Detection and Rangking yang tengah dikembangkan oleh tim peneliti Smart City UI.

Lebih Cepat Lebih Baik
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menuturkan, Presiden Joko Widodo harus segera mengeluarkan Peraturan Presiden untuk menetapkan lokasi definitif ibu kota negara. Pemerintah Pusat pun harus bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk pengamanan jual beli tanah. Hal ini dilakukan sebagai upaya tertib pertanahan.

"Libatkan pemerintah daerah setempat untuk mengatur master plan bersama. Pada 2020 nanti perencanaan master plan diharapkan sudah bisa rampung agar bisa segera dilaksanakan," kata Yayat.

Dirinya juga menyepakati bahwa konsep smart city harus diterapkan di ibu kota negara yang baru. Hal ini bertujuan agar harapan ibu kota yang maju, penuh harmoni, hijau, bercirikan Indonesia dapat terwujud.

"Konsep smart city dan forest city jelas harus diterapkan karena harus diingat juga bahwa Kalimantan ini mayoritas adalah hutan. Oleh karena itu penting untuk menjaga agar suhu tetap terjaga dan tidak menjadi panas," pungkas Yayat.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Empat Caketum Hipmi Unjuk Kepiawaian di Debat Kedua

Masing-masing kandidat Caketum Hipmi dinilai mampu memaparkan visi dan misi terbaiknya.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Kasus Suap Dirkeu PT AP II, KPK Periksa Dirut PT INTI dan Direktur PT APP

Tim penyidik KPK menjadwalkan memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI (Persero) Darman Mappangara, Jumat (23/8/2019)

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Tudingan Karpet Merah untuk Capim KPK Dinilai Tak Disertai Fakta

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) telah bekerja independen dalam menjaring calon pimpinan Lembaga Antikorupsi Jilid V.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Eks Lokalisasi Dolly Dibangun Jadi Kawasan Ramah Anak

Pemerintah Kota Surabaya berupaya membangun daerah eks lokalisasi Dolly menjadi kawasan yang ramah anak.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Hari Ini, Pansel Umumkan Capim KPK yang Lulus Profile Assesment

Kandidat yang lolos profile assesment akan mengikuti seleksi tahap berikutnya yakni tes kesehatan jasmani, dan tes wawancara..

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Kemdagri Belum Dapat Memerinci Regulasi Terkait Pemindahan Ibu Kota

Kemdagri masih menunggu keputusan Kementeriaan PPN/Bappenas terkait pemindahan Ibu Kota.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

KPK Minta Pansel Perhatikan Kepatuhan Pajak Capim KPK

Jangan sampai ada calon pimpinan KPK yang kemudian ternyata memiliki masalah terkait dengan kewajiban membayar pajak.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Kegiatan Ekonomi di Manokwari Kembali Normal

Kegiatan perekonomian di Manokwari kembali bergeliat, Jumat (23/8/2019) setelah kericuhan terjadi beberapa hari sebelumnya.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Anggota DPD: Kaltim Siap Sambut Pendatang Ibu Kota Baru

Kaltim memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang besar.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Masyarakat Jambi Ramai-ramai Salat Minta Hujan

Salat Istisqa tersebut turut dihadiri Gubernur Jambi, Fachrori Umar dan Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis AS.

NASIONAL | 23 Agustus 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS