Kasus Penipuan, Calo CPNS Bidik Pegawai Honorer Kategori II

Kasus Penipuan, Calo CPNS Bidik Pegawai Honorer Kategori II
Pengungkapan kasus calo Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan sindikat kejahatan properti.
Ahmad Salman / AIS Selasa, 20 Agustus 2019 | 22:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengungkapan kasus calo Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan sindikat kejahatan properti oleh Polda Metro Jaya, selalu bermotif penipuan. Pada kasus calo CPNS misalnya. Korban ditipu sebesar Rp 70 juta-100 juta dengan imbalan bisa lolos menjadi CPNS.

“Pelaku menggunakan ID Card palsu mengatasnamakan Kemendikbud, Kementerian PANRB, dan BKN,” kata Penyidik I Ditreskrimum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Polisi (AKP) Tavip Gunadi pada acara Penghargaan kepada Anggota Polri Berprestasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Selasa (20/08).

Penggunaan tanda pengenal palsu, tambah Tavip, dimaksudkan agar korban yakin bisa lolos menjadi CPNS. Target utama yang dijadikan korban adalah para pegawai honorer kategori II.

Dengan surat palsu pula, para pelaku meminta uang puluhan hingga ratusan juta rupiah. Namun, setelah uang diberikan, pelaku tidak bisa meluluskan korban menjadi CPNS.

Alhasil masyarakat yang merasa tertipu pun mengadu ke kepolisian. Dari laporan masyarakat, polisi melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga mengungkap kasus penipuan ini.

“Pelaku berhasil kita tangkap, dan sekarang masih dalam proses penyidikan. Pelaku kami tahan di rutan Polda Metro Jaya,” imbuh Tavip.

Dalam aksinya, terang Tavip, pelaku bekerja secara tunggal. Pelaku lalu merekrut agen-agen untuk menjaring peserta yang dijadikan korban.

Atas kasus ini, Tavip berpesan kepada masyarakat agar tidak percaya pada calo CPNS. Terlebih, rekrutmen CPNS tahun ini sudah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), yang tidak memungkinkan adanya kecurangan.

“Apabila ada orang yang menjanjikan sesuatu, terutama untuk meluluskan CPNS dalam bentuk kategori apapun juga, itu tidak benar. Karena semua sudah ada jalan dan UU yang mengatur penerimaan CPNS,” ujar Tavip.



Sumber: BeritaSatu TV