Obral Remisi Perkuat Ketidakberpihakan Pemerintah pada Pemberantasan Korupsi

Obral Remisi Perkuat Ketidakberpihakan Pemerintah pada Pemberantasan Korupsi
Sejumlah jurnalis melakukan aksi solidaritas damai di depan Kantor Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, 25 Januari 2019. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut kembali remisi untuk I Nyoman Susrama yang merupakan terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali Prabangsa karena menjadi kemunduran bagi penegakan hukum dan kemerdekaan pers di Indonesia. ( Foto: Antara / Budi Candra Setya )
Fana Suparman / WM Selasa, 20 Agustus 2019 | 10:10 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com -  Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik langkah Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) yang mengobral remisi kepada terpidana korupsi saat Peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini. ICW mencatat, terdapat 338 koruptor yang mendapatkan remisi pada momentum Peringatan Proklamasi Kemerdekaan ke-74 Indonesia. Obral remisi ini dinilai semakin memperkuat lemahnya komitmen pemerintah dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

"Ini menjadi ironi, satu sisi seluruh masyarakat sedang gegap gempita merayakan ulang tahun Indonesia, namun sayangnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) justru memberi keleluasaan kepada narapidana kasus korupsi untuk mendapatkan pengurangan hukuman," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Kurnia menyatakan, pemberian remisi pada narapidana kasus korupsi berbeda dengan narapidana tindak pidana umum lainnya. Secara regulasi, aturan terkait pemberian remisi telah secara tegas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012.

Dalam aturan tersebut, terpidana tindak pidana umum harus memenuhi syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan untuk mendapat remisi.

Sementara untuk terpidana korupsi, dalam Pasal 34 A PP nomor 99 terdapat dua poin tambahan, yakni bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

"Misalnya pada syarat berkelakuan baik, tentu Kemkumham harus benar-benar memperhatikan aspek ini. Jangan sampai justru yang terlihat oleh publik adanya narapidana kasus korupsi yang diduga sempat mendapatkan fasilitas sel mewah malah diberikan pengurangan hukuman. Tentu hal ini harus dipandang sebagai pelanggaran prosedur, sehingga yang bersangkutan sepatutnya tidak layak mendapatkan remisi," tegas Kurnia.

Dikatakan, kekhususan remisi pada narapidana tindak pidana korupsi semata-mata dilaksanakan karena kejahatan korupsi telah dikategorikan sebagai extraordinary crime. Dengan demikian perlakuan pada pelaku korupsi tidak bisa disamaratakan seperti tindak pidana lainnya.

"Jadi, tidak dibenarkan jika adanya pernyataan dari Kemkumham yang menyebutkan pertimbangan pemberian remisi pada narapidana korupsi hanya terbatas pada berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan," katanya.

Menurutnya, obral remisi pada koruptor menganggu stabilitas dari pemberian efek jera pada sistem peradilan pidana. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seharusnya dimaknai sebagai hilir dari pemberian efek jera. Namun, jika masih terus menerus terjadi kelonggaran pada pemberian remisi maka kinerja dari penegak hukum pada ranah penyelidikan, penyidikan, dan penunututan serta peran institusi kehakiman pada ranah pemberian hukuman akan menjadi sia-sia saja.

"Selain itu hal yang perlu dikritisi adalah keterbukaan informasi pada Kemkumham, karena hingga hari ini tidak ada data yang dipaparkan mengenai total narapidana kasus korupsi yang mendapatkan remisi. Harusnya ini dijadikan evaluasi, karena bagaimanapun peran masyarakat sebagai control kebijakan publik dapat berjalan. Jangan sampai ada kesan yang terlihat Kemkumham seperti menutup-nutupi jumlah serta narapidana korupsi mana saja yang mendapatkan remisi," katanya.

Dalam kesempatan ini, Kurnia menyinggung pidato kenegaraan Presiden Jokowi yang menyebut soal efektivitas penegakan hukum. Menurutnya, pemerintah seharusnya mengevaluasi pemberian remisi yang dilakukan tanpa adanya landasan yang jelas.

"Dalam pidato Presiden secara tegas menyebut bahwa keberhasilan penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Sederhananya, jika sistem pembenahan Lapas belum maksimal bagaimana efektivitas penegakan hukum dapat berjalan? dan isu ini bukan pada ranah penegak hukum, melainkan pada pemerintah sebagai pemegang otoritas pengelolaan Lapas," katanya.

Selain itu, Kemkumham seharusnya dapat selaras dengan sikap Presiden pada tahun 2015 lalu yang menyebutkan bahwa narapidana kasus korupsi seharusnya tidak mendapatkan pengurangan hukuman. Hal ini penting untuk tetap menjaga komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Untuk itu, ICW meminta pemerintah terutama Kemkumham selektif dalam memberikan remisi pada narapidana kasus korupsi serta memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012.

"ICW juga menuntut Kemkumham membuka data terkait jumlah dan nama-nama narapidana korupsi seluruh Indonesia yang mendapatkan remisi pada peringatan Kemerdekaan," tegasnya.



Sumber: Suara Pembaruan