RUU KKS Berpotensi Munculkan Tumpang Tindih Fungsi Intelijen

RUU KKS Berpotensi Munculkan Tumpang Tindih Fungsi Intelijen
Analis konflik dan konsultan keamanan, Alto Labetubun. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Selasa, 20 Agustus 2019 | 14:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kehadiran Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) atau yang dikenal juga dengan sebutan RUU Kamtansiber memunculkan potensi tumpang tindih fungsi signals intelligence (sigint) di Indonesia. Potensi tumpang tindih fungsi itu bisa muncul antara Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Saat ini, RUU KKS saat ini sedang didiskusikan dan sudah mulai terlihat ada potensi tumpang tindih tugas dan fungsi antara BSSN dan BIN sesuai dengan UU Nomor 17/2011 tentang Intelijen Negara,” ujar analis konflik dan konsultan keamanan Alto Labetubun kepada Beritasatu.com di Jakarta, Senin (20/8/2019).

Alto menjelaskan, signals intelligence (sigint) atau intelijen sinyal adalah salah satu metode pengumpulan informasi intelijen yang dilakukan lewat analisis lintasan, jejak, dan data sinyal yang diintersep. Ini berbeda dengan human intelligence, di mana informasi intelijen diperoleh lewat agen dan aset yang ditugaskan atau direkrut. Sigint lebih mengedepankan penggunaan perangkat teknologi terkini.

Secara umum, kata dia, sigint dibagi atas dua, yaitu communication intelligence (commint) dan electronic intellijence (elint). Sesuai namanya, commint berhubungan dengan segala bentuk transmisi data komunikasi antarpengirim dan antarpenerima. Sementara, elint berhubungan dengan jejak atau tanda elektronik nonkomunikasi.

“Kalau komunikasi antara dua orang lewat surat elektronik berhasil diintersep, maka itu bagian dari comint. Sementara, jika frekuensi dari sebuah pesawat nirawak berhasil diintersep, maka itu masuk dalam kategori elint,” kata Alto.

Dikatakan, potensi tumpang tindih fungsi sigint itu antara lain ada pada Pasal 14 Ayat 2 (b) RUU KKS. Ayat itu menyebutkan, BIN diwajibkan mencatat dan memberitahukan setiap insiden atau serangan siber yang terjadi pada objek pengamanan siber yang menjadi tanggung jawabnya kepada BSSN. Sementara, pada Pasal 25, 26, dan 27 UU Nomor 17/2011 tentang Intelijen Negara, disebutkan bahwa BIN hanya melayani presiden Indonesia sebagai single client.

“Kerahasiaan informasi intelijen juga diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Sehingga, BIN tidak bisa memberikan informasi atau bahan keterangan apa pun selain kepada Presiden,” kata Alto.

Lalu, Pasal 9 RUU KKS menyebutkan tentang bentuk atau wadah kegiatan koordinasi dan kolaborasi yang pelaksanaannya dikonsolidasikan oleh BSSN. Hal ini, kata Alto, bertentangan dengan Pasal 38, 39, dan 40 UU Intelijen Negara, yang mengatur mengenai koordinasi intelijen negara di mana BIN diamanatkan sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara.

“Lalu, Pasal 12 Ayat 1 RUU KKS mewajibkan BIN untuk melindungi objek pengamanan siber yang menjadi tanggung jawabnya. Pada Pasal 13 disebutkan, BSSN berperan melaksanakan tata kelola dan penilaian terhadap kesesuian pelaksanaan mitigasi risiko ancaman siber, sesuai standar khusus yang ditetapkan oleh BSSN,” ujarnya.

Menurut Alto, berdasarkan pada Pasal 5 UU Intelijen Negara, objek kerja BIN mencakup seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan kepentingan dan keamanan nasional, sehingga tidak bisa dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.

Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi, ujar Alto, maka RUU KKS ini harus direvisi kembali. “RUU Kamtansiber harus mengacu kepada Peraturan Presiden Perpres Nomor 53/2017 di mana BSSN itu dimandatkan sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan teknis dan tidak ditambahkan mandat yang bersentuhan dengan operasi intelijen, karena itu adalah tugas dan fungsi dari BIN,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Alto juga menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi sigint di Indonesia. Sebagai salah satu metode pengumpulan data intelijen, maka fungsi sigint masuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi dari badan intelijen sebuah negara.

Sebab, informasi intelijen merupakan tulang punggung kebijakan pertahanan dan keamanan negara, termasuk di Indonesia, di mana menurut amanat UU Intelijen Negara, peran tersebut ada di tangan BIN.

Menurut UU Intelijen negara, hakekat intelijen negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional. Tujuannya adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

“Dengan demikian, maka menurut amanat UU, BIN adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap operasi-operasi pengumpulan intelijen, termasuk sigint. Fungsi ini dilakukan oleh Deputi VI BIN, yaitu deputi bidang intelijen siber, yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 73 tahun 2017.

Dijelaskan, berdasarkan perpres itu, Deputi VI mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen siber. Sementara, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , menurut Perpres ini, Deputi VI menyelenggarakan lima fungsi, yakni penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen siber; pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen siber; pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi inteliien siber; pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen siber; dan penyusunan laporan intelijen siber.

“Sesuai dengan UU Intelijen Negara, seluruh operasi dan analisis yang menghasilkan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan sigint ini hanya diberikan kepada single client, yaitu presiden,” kata Alto.

Dikatakan, pada 2017, pemerintah meresmikan berdirinya BSSN berdasarkan Perpres Nomor 53 tahun 2017. Menurut perpres ini, tugas BSSN adalah melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Sementara, fungsi BSSN adalah melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden, dan/atau serangan siber.

Berdasarkan perpres itu, ujar Alto, BSSN bukan lembaga intelijen yang memiliki otoritas melakukan operasi intelijen, sebagaimana fungsi yang dimiliki oleh BIN menurut UU Intelijen Negara. “Fungsi BSSN adalah fungsi-fungsi teknis, berbeda dengan fungsi Deputi VI BIN yang memiliki otoritas melakukan operasi dimaksud, termasuk lewat sigint,” kata Alto.



Sumber: BeritaSatu.com