Naik Haji Jadi Alasan Politikus PKB Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Naik Haji Jadi Alasan Politikus PKB Mangkir dari Pemeriksaan KPK
Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Jazilul Fawaid. ( Foto: Antara / Reno Esnir )
Fana Suparman / JAS Rabu, 14 Agustus 2019 | 19:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid mangkir atau tak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (14/8/2019).

Jazilul yang kini bertugas di Komisi III DPR itu sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) yang menjerat Komisaris dan Direktur PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, Jazilul menyampaikan keterangan kepada penyidik atas ketidakhadirannya dalam pemeriksaan hari ini. Kepada penyidik, Jazilul mengaku sedang melaksanakan ibadah haji.

"Yang bersangkutan sedang naik haji," kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (14/8/2019).

Febri memastikan tim penyidik bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan Jazilul. Namun, Febri mengaku tak mengetahui secara pasti kapan pemeriksaan Jazilul ini akan dilakukan.

"Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Komisaris dan Direktur PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Kempupera. Hong Arta diduga bersama-sama sejumlah pengusaha lain menyuap sejumlah penyelenggara negara untuk memuluskan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara milik Kempupera.

Tim penyidik menemukan fakta yang didukung bukti-bukti berupa keterangan saksi, dokumen dan barang bukti elektronik bahwa Hong Arta dan rekan-rekannya menyuap sejumlah pihak. Beberapa diantaranya Amran Hi Mustary selaku Ketua Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 8 miliar pada Juli 2015 dan Rp 2,6 miliar pada Agustus 2015.

Selain itu, Hong Arta juga memberikan suap sebesar Rp 1 miliar kepada Damayanti Wisnu Putranti selaku anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP periode 2009-2014 pada November 2015.

Hong Arta merupakan tersangka ke-12 yang dijerat KPK terkait kasus ini. Sebelumnya, KPK telah menjerat lima anggota DPR, seorang Kepala Balai, seorang bupati, dan empat orang pihak swasta.

Mereka yang dijerat KPK, yakni, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti, dua rekannya, Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin; Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary; Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Sok Kok Seng, dan empat Anggota DPR RI lainnya yakni, Budi Supriyanto; Andi Taufan Tiro; Musa Zainuddin; serta Yudi Widiana Adia serta Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan.



Sumber: Suara Pembaruan