Satu Tahun Kepemimpinan Ganjar-Yasin (2)

Melawan Pesimisme Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Melawan Pesimisme Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, saat meninjau proyek pembangunan tol Semarang-Batang beberapa waktu lalu. ( Foto: Beritasatu.com / Stefi Thenu )
Stefi Thenu / JEM Selasa, 13 Agustus 2019 | 13:19 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat “tantangan” dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menaikkan pertumbuhan ekonominya di angka 7 persen, dari angka pada triwulan I-2019 yang sebesar 5,14 persen.

Berbagai langkah dan strategi dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai target 7 persen pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Salah satunya mengenjot investasi sebagai sektor utama untuk meningkat pertumbuhan ekonomi.

"Target pertumbuhan ekonomi 7 persen menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama. Kita perlu hadir dan mendekatkan diri kepada calon investor dari dalam maupun asing supaya masuk ke Jateng. Kita harus bekerja keras menarik investor," ujar Wakil Gubernur Jateng H Taj Yasin Maimoen.

Hal itu diungkapkan Taj Yasin saat memimpin Rapat Koordinasi Peran Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Jateng, di Gedung A Lantai 4 Setda Jateng, Selasa (16/7/2019).

Dalam rakor yang dihadiri Sekda Jateng Sri Puryono, kepala OPD dan instansi terkait tersebut, Taj Yasin menyampaikan perlunya kerja sama dan penerapan kebijakan di berbagai sektor agar para pengusaha berinvestasi di Jateng. Di antaranya kebijakan mempermudah perizinan berinvestasi, tata ruang, serta penyiapan sumber daya manusia.

Mantan anggota DPRD Jateng itu mencontohkan, adanya perusahaan maupun kawasan industri sudah mengantongi izin pendirian bangunan tetapi akses untuk menuju lokasi industri belum ada. Selain itu, beberapa perusahaan skala besar di sejumlah daerah di Jateng yang membutuhkan tenaga kerja tidak sedikit dan belum teepenuhi.

"Perusahaan-perusahaan di Jateng masih ada yang menyisakan masalah. Termasuk mengenai perizinan dan penyediaan tenaga kerja. Inilah tugas kita untuk memberikan fasilitas dan pendampingan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah diberi izin," katanya.

Upaya dan strategi yang bisa dilakukan Pemprov Jateng, kata dia, antara lain kerja sama penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan. Jangan sampai perusahaan yang sudah berizin dan beroperasi terkendala oleh persoalan kekurangan tenaga kerja karena tidak sesuai skill yang dibutuhkan dan sebagainya.

"Saya berharap ada kerja sama antara kabupaten/kota dengan provinsi dan pusat. Saya juga mengapresiasi pemerintah daerah yang menerapkan mal pelayanan publik, sehingga kebutuhan pelayanan publik dapat terpenuhi dalam satu lokasi," terangnya.

Sekda Jateng Sri Puryono menambahkan, Jateng saat ini merupakan daerah merupakan provinsi yang seksi untuk berinvestasi. Saingan Jateng dalam berinvestasi bukan lagi Jawa Timur, Jawa Barat, ataupun DKI. Melainkan beberapa negara tetangga seperti Vietnam dan India.

Beberapa kawasan industri yang siap menerima investor di berbagai sektor usaha. Antara lain kawasan industri di Brebes, Kawasan Industri Kendal (KIK), serta pembangunan pelabuhan sebagai akses transportasi yang terintegrasi dengan kawasan industri.

"Kita harus proinvestasi, para investor jangan dipersulit mengurus izin, karena ini salah satu langkah penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," tandasnya.

Untuk mengejar target pertumbuhan 7 persen itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendorong Jalan lingkar selatan selatan (JLSS) yang belum tertangani sepanjang 46,07 kilometer segera dipercepat pembangunannya. JLSS memiliki total panjang 211,95 kilometer.

Untuk pembangunan jalan yang belum tertangani, diusulkan agar dibiayai APBN. Karena, untuk pembebasan lahan, dibutuhkan anggaran senilai Rp 1,17 triliun dan konstruksi sebesar Rp 1,1 triliun.

"Selain itu, juga percepatan pembangunan jalan tol Solo-Jogja, tol Bawen-Jogja, tol tanggul laut Semarang-Demak. Kita sudah siapkan secara detail, faktor yang bisa mendorong pertumbuhan.Sudah ada stretegi yang disiapkan dan pekerjaan yang disiapkan," ujar Ganjar.

Percepatan pembangunan infrastruktur itu diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Jateng menjadi 7 persen. Beragam bidang yang akan dipercepat itu pun sudah dibicarakan dengan kementerian terkait dan akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini.

Misalnya, untuk percepatan jalan tol Solo-Jogja dibutuhkan Rp 22,50 triliun, tol Bawen-Jogja Rp 13,69 triliun, percepatan realisasi jalan tol tanggul laut Semarang-Demak Rp 15,40 triliun. Kemudian pemenuhan air baku untuk air minum melalui program SPAM yang sudah lama direncanakan, harus dipercepat. Lalu, kebutuhan air untuk industri.

Di bidang perkeretaapian, menurut Ganjar, Jateng memiliki jalur melingkar yang bisa mendukung jalur transportasi penumpang dan bahan bakar gas untuk industri.Karena, kawasan industri yang akan dibuka tidak hanya di tengah, tetapi juga di sisi selatan.

"Ada investasi pembangunan industri baja senilai USD 2,54 miliar, atau Rp 35 triliun.Tetapi, kebijakannya belum seragam antara provinsi dengan pusat.Untuk itu, kita butuh support dari pusat.Dengan berdirinya industri itu, bisa membantu memenuhi kebutuhan baja nasional," jelasnya.

Tenaga kerja pun disiapkan dengan mendirikan SMK Indonesia-Jerman seperti yang direncanakan ketika Ganjar bertemu dengan Pemerintah Jerman. Pola pembiayaannya pun kolaborasi menggunakan APBD, APBN, BUMD, BUMN, PMA, PMDN. Tidak hanya anggaran, percepatan birokrasi, layanan yang cepat, mudah, tidak ada pungli juga menjadi kinerja yang harus dipercepat.

Namun, target 7 persen itu dipertanyakan sejumlah kalangan. Target sebesar itu dinilai sangat berat, dan Jateng mustahil dapat mewujudkannya.

Kepala BPS Jateng, Sentot Bangun Widoyono mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi di Jateng baru mencapai 5,62 persen pada triwulan ke-2 2019 secara year on year. Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, pertumbuhan hanya 3,54 persen. Hasil itu tentu menjadi gambaran disaat tahun ini tinggal menyisakan sekitar lima bulan lagi, target pertumbuhan ekonomi tujuh persen ternyata masih jauh dicapai.

Menurut Sentot, pertumbuhan itu didukung oleh beberapa kategori lapangan usaha, yang tertinggi diduduki kategori penyedia akomodasi dan makan minum sebesar 19,40 persen.

"Tingginya pertumbuhan dari kategori tersebut tidak terlepas dari meningkatnya permintaan makanan dan minuman yang mendukung pada pemilihan umum," dalam rilis resmi BPS.

Faktor lain yang mendukung pertumbuhan kategori makanan minuman dan akomodasi adalah karena pada triwulan II terdapat momen Ramadan dan Idulfitri yang juga meningkatkan permintaan di tingkat masyarakat.

Meski demikian kedua peristiwa itu tidak akan kembali hadir pada kuartal ke tiga dan ke empat mendatang. Lalu bagaimanakah agar Jateng bisa setidaknya mendekati target pertumbuhan ekonomi tujuh persen?

"Sebenarnya itu akademisi yang mungkin bisa menjabarkan. Namun dari pandangan kami sebenarnya ada beberapa kategori yang belum tergarap maksimal dan potensinya cukup besar," ucap Sentot.

Ia menyebut Industri yang patut didorong untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi di sisa tahun 2019 ini adalah kategori jasa akomodasi dan pariwisata. Menurutnya selain potensial, triwulan ketiga dan ke empat biasanya akan menjadi musim puncak bagi perhotelan, penerbangan, dan pariwisata.

Ekonom Unika Soegijapranata Semarang Andreas Lako bahkan menilai, bukan saja sulit tercapai, namun target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 7% pada 2023 dinilai dapat menjadi bumerang. Pasalnya, menanjaknya perekonomian berpotensi menambah kesenjangan sosial.

Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Jateng ditargetkan mencapai 7%, melesat dari 2018 sebesar 5,32%. Untuk mencapai target PDRB itu, Jateng diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp774 triliun dalam 5 tahun mendatang.

“Target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% kurang realistis, dan bahkan dapat menjadi bumerang yang melukai diri sendiri,” tegas Lako.

Lako menyebutkan, dalam 20 tahun terakhir, PDRB Jateng tertinggi ialah 6,24% pada 2012. Pada periode 2010—2013, PDRB memang cenderung menanjak di atas 6%. Namun, rasio gini melonjak hingga 0,39 pada 2013, yang menandakan tingginya kesenjangan ekonomi.

Saat itu, tingginya pertumbuhan ekonomi Jateng dinikmati kelompok kaya sebesar 20%. Artinya, kelompok mayoritas kalangan menengah dan bawah justru tidak terimbas efek melesatnya perekonomian.

“Target 7% kurang realistis. Selain itu dapat menjadi bumerang karena berpotensi meningkatkan tingginya kesenjangan sosial, dan juga kerusakan lingkungan,” tuturnya.

Selain itu, target investasi Rp774 triliun terbilang sangat tinggi. Ada tiga faktor yang dapat mendorong dana masuk, yakni peningkatan konsumsi rumah tangga, realisasi investasi, dan pertumbuhan ekspor.

Bila tiga faktor ini dapat dijamin oleh pemerintah, bukan tidak mungkin investasi semakin mengalir deras dan membuat ekonomi Jateng melaju, meskipun belum mencapai 7%.

Andreas menyarankan, agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk membahas target PDRB dan investasi tersebut agar berjalan tepat. Bila ingin memacu investasi, dana memang akan masuk dan menambah uang beredar di masyarakat.

Namun, jika permintaan baik ekspor dan domestik cenderung stagnan seperti saat ini, investasi tersebut menjadi mubazir. Akibatnya harga produk bisa turun dan keuntungan investor terpangkas.

“Ini perlu bersinergi, dipikirkan dan dikaji secara matang, agar sisi penawaran dan permintaan berimbang. Investasi harus tepat sasaran dan relevan,” imbuhnya.

Di sisi lain, untuk memacu PDRB, pemerintah dapat berfokus meningkatkan sektor pendorong pertumbuhan ekonomi, seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pertanian. Keempat sektor ini masih menjadi kontributor utama PDRB Jateng pada kuartal I/2019.

Optimistis

Sekda Jateng Sri Puryono dengan cepat menangkis pandangan BPS dan ekonom tersebut. Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis dapat mencapai pertumbuhan ekonomi tujuh persen pada 2023 nanti. Optimisme itu bukan tanpa dasar, karena sejumlah fakta menunjukkan pembangunan
ekonomi Jateng berada pada track yang benar.

Dia berkilah, perekonomian Jawa Tengah tumbuh positif dengan tren di atas pertumbuhan ekonomi nasional, kemiskinan turun signifikan, demikian pula tingkat pengangguran terbuka yang rendah dan inflasi yang terkendali.

“Investasi Jateng trennya terus meningkat. Sejak 2013, investasi tumbuh 51 persen per tahun. Pada 2018, total investasi yang diperoleh Jateng, baik PMDN maupun PMA melebihi 4 miliar USD,” paparnya.

Di samping fakta di atas, menurut Sri Puryono, Jawa Tengah menempati peringkat ketiga di Indonesia, sebagai provinsi tujuan investasi. Meski telah berada di trek yang positif, namun dia tetap wanti-wanti agar Pemprov Jateng terus melakukan inovasi, kreasi, dan membuat berbagai program kebijakan yang progresif agar terjadi lompatan pertumbuhan ekonomi.

Salah satunya dengan mendorong masuknya investasi sebesar-besarnya ke Jateng. Untuk itu, Pemprov Jateng berupaya memberikan kenyamanan bagi investor yang ingin berinvestasi di wilayah berpenduduk kurang lebih 34 juta jiwa ini. Kenyamanan yang diberikan antara lain adalah menjamin kondusifitas wilayah, memberi kemudahan dan insentif yang menarik bagi investor.

Caranya, dengan menyediakan pelayanan terpadu satu pintu, melakukan reformasi peraturan perizinan dan menerapkan penggunaan sistem Online Single Submission, membangun Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jateng, dan membuat pusat informasi dan promosi yang terintegrasi melalui Koridor Perdagangan, Investasi dan Pariwisata Jateng.

Di samping itu, infrastruktur juga menjadi perhatian. Karenanya berbagai infrastruktur terus dibangun, seperti infrastruktur bandara, pelabuhan, tol, ketersediaan energi dan kawasan industri. SDM pun, turut diperhatikan.

‘’Untuk mendukung tersedianya tenaga kerja untuk dunia usaha, Pemprov Jateng menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan SDM. Ada 274 universitas dengan total kelulusan sekitar 103.000 orang per tahun, 1.189 SMK dengan lulusan 150.000 siswa per tahun, dan Balai Latihan Kerja dengan lulusan kurang lebih 1.200 orang per tahun,” paparnya.

Jawa Tengah juga memiliki Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan kayu yang berlokasi di Kendal. Dengan berbagai fasilitas pendidikan yang dimiliki, Jateng berupaya menyediakan tenaga kerja yang siap kerja dan berkualitas.

“Besarnya potensi sumberdaya alam maupun SDM yang dimiliki Jateng dan didukung berbagai program pembangunan yang telah dilakukan dan direncanakan, membuat Jateng optimis, ekonomi Jateng terus bergerak ke arah positif. Pemprov Jateng akan terus bekerja keras meraih pertumbuhan ekonomi 7 persen yang berkualitas pada 2023,” paparnya, optmistis.

Ditengah tarik-menarik dualisme pesimistis vs optimistis tersebut, pertanyaannya sekarang, mampukah Jateng membukukan target pertumbuhan ekonomi 7 persen itu? Kita tunggu saja.



Sumber: Suara Pembaruan