Percepatan Infrastruktur Daerah Transmigrasi Butuh Dukungan Pemda

Percepatan Infrastruktur Daerah Transmigrasi Butuh Dukungan Pemda
Rakornas Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengangkat tema “Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Kawasan Transmigrasi 4.0”, di Jakarta, 1 Agustus 2019 ( Foto: Beritasatu Photo / Herman )
Herman / FER Kamis, 1 Agustus 2019 | 17:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Muhammad Hudori, mengingatkan pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) untuk percepatan pembangunan transmigrasi.

"Ada beberapa hal yang harus dilakukan, misalnya soal penataan persebaran penduduk, pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi, dan juga penyediaan sarana pemasaran produk-produk daerah transmigrasi," kata Muhammad Hudori, di  Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Hudori menambahkan, daerah tujuan dengan daerah asal transmigrasi juga dapat melakukan kerja sama dalam bentuk sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, contohnya yang pernah dilakukan oleh Yogyakarta. Selain itu, daerah juga perlu melakukan sinkronisasi fokus kegiatan infrastruktur untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di daerah transmigrasi.

"Pemda diharapkan dapat mendukung percepatan pemenuhan infrastrutur daerah transmigrasi melalui penguatan kerja sama dan sharing APBD," kata Muhammad Hudori.

Dalam pelaksanaan urusan transmigrasi, lanjut Hudori, Pemda dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, terutama untuk meningkatkan produktifitas ekonomi di kawasan transmigrasi.

Hudori mengharapkan, dalam menyusun regulasi terkait transmigrasi agar dapat memperhatikan kewenangan antar susunan pemerintahan sesuai Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, serta kemampuan fiskal daerah dalam implementsi kebijakan. Hal lainnya, Pemda diharapkan dapat melakukan sinkronisasi pembangunan dengan memfokuskan lokasi pembangunan infrastruktur pada daerah-daerah transmigrasi.

"Apabila terdapat kebutuhan implementasi kebijakan pusat oleh pemerintah daerah dan sesuai dengan kewenangan daerah, ini dapat diusulkan dalam bentuk nomenklatur program dan kegiatan daerah yang selanjutnya menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun RKPD, Renja, APBD dan RKA SKPD," tandas Hudori.



Sumber: BeritaSatu.com