Kemdagri Sebut FPI Masih Belum Penuhi 5 Persyaratan

Kemdagri Sebut FPI Masih Belum Penuhi 5 Persyaratan
ilustrasi Front Pembela Islam. ( Foto: istimewa )
Carlos KY Paath / CAH Rabu, 31 Juli 2019 | 21:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Front Pembela Islam (FPI) masih belum melengkapi lima persyaratan administrasi perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi masyarakat (ormas). Karena itu, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) belum menerbitkan SKT FPI.

“Administrasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan SKT untuk ormas FPI ini masih ada yang kurang,” kata Direktur Jenderal Polpum Kemdagri, Soedarmo di Kantor Kemdagri, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Soedarmo mengungkap, persyaratan yang dimaksud yaitu penomoran surat permohonan perpanjangan SKT. Berikutnya, AD/ART FPI juga belum ditandatangani. Soedarmo menegaskan, AD/ART tetap harus ditandatangani pengurus. Artinya, setiap ormas tidak sekadar hanya mempunyai AD/ART tanpa diteken.

“AD/ART harus ada tanda tangan dari pengurus, dari ketuanya, sekretarisnya, dan lain-lain yang termasuk pengurus ada di situ. Ini kan belum ditandatangani (FPI),” tegas Soedarmo.

Soedarmo menambahkan, FPI juga tidak menyertakan surat pernyataan melaporkan kegiatan. Selain itu, FPI juga perlu melengkapi penegasan bahwa lambang, bendera, dan atribut yang dimiliki, bukan milik organisasi lain. Terakhir, lanjut Soedarmo, FPI harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama.

Soedarmo menuturkan, Kemdagri kini menunggu FPI menyerahkan dokumen yang belum dilengkapi tersebut. “Perkara berkembang di luar ini (SKT belum terbit) ada muatan politis, ada segala macam. Saya pikir itu enggak benar. (penyerahan dokumen) tidak ada tenggat waktu. Kalau mungkin mau memberikan nanti bulan depan atau mungkin dua bulan lagi, enggak ada masalah,” ucap Soedarmo.

Walau belum mempunyai SKT, menurut Soedarmo, FPI tetap bisa melakukan kegiatan organisasi. Hanya saja, FPI tidak berhak menerima dana bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah. Sebab, dana itu diberikan kepada ormas yang memiliki SKT.



Sumber: Suara Pembaruan