Polri Diberi Waktu Tambahan Ungkap Kasus Novel, Pengamat: Lebih dari Cukup

Polri Diberi Waktu Tambahan Ungkap Kasus Novel, Pengamat: Lebih dari Cukup
Kadiv Humas Polri Irjen Pol M. Iqbal (tengah) menerima laporan investigasi dari Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Novel Baswedan, Nur Kholis (dua kiri) dan Anggota TGPF Hendardi (dua kanan) saat rilis hasil investigasi TGPF Novel Baswedan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 17 Juli 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / WBP Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perintah Presiden Joko Widodo kepada tim teknis Polri untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan 11 April 2017 lalu selama tiga bulan ke depan dianggap lebih dari cukup. Jika korps baju cokelat itu kembali gagal mengungkap kasus yang berusia lebih dari dua tahun ini, termasuk mengungkap serangkaian teror ke pimpinan KPK lain, maka presiden sebagai atasan kapolri harus mengambilalih sekaligus mengevaluasi Polri.

Hal ini dikatakan Direktur kantor hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar dan Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia, Puri Kencana Putri yang dihubungi Beritasatu.com secara terpisah Sabtu (20/7/2019).

“Tim teknis (yang diberi waktu tiga bulan oleh presiden) mengindikasikan bahwa siapa pun pelaku penyerangan Novel akan di demarkasi hanya pada skala pelaku lapangan yaitu tiga orang yang dicurigai tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang sebelumnya dibentuk Kapolri. Tidak akan kemana-mana,” kata Haris Azhar.

Mantan Koordinator Badan Pekerja KontraS ini mengatakan, tiga bulan adalah waktu yang lebih dari cukup untuk mengejar tiga orang itu. Kalau tidak bisa juga itu adalah keanehan dan memancing kritik lanjut.

“Masa kelas Bareskrim kalah dengan pelaku lapangan? Aneh jika itu terjadi. Maka, andai masih gagal juga, presiden harus ambil alih. Kan TGPF dibentuk Kapolri. Jadi kalau TGPF gagal, atau Bareskrim gagal lagi, maka Presiden sebagai atasan Kapolri harus ambil alih sekaligus evaluasi Polri,” imbuh Haris Azhar.

Jika presiden tidak mau membuat tim, Haris yang juga pengacara Novel itu mengatakan, maka presiden bisa dilabel ikut membiarkan kejahatan tersebut. Hal ini menjadi stempel dan semacam bentuk dukungan bahwa KPK bisa diserang. “Dengan kata lain, ini saatnya bagi presiden menunjukkan bisa melawan teror ke KPK atau malah hanya diam dan ikut arus membiarkan teror ke KPK,” imbuh Haris Azhar.

Teror Berjilid, Bentuk Impunitas
Sementara itu Puri Kencana Putri mengingatkan jika—entah terkait atau tidak— polisi "mati angin" dalam menangani kasus-kasus teror yang menyerang personel KPK.

Tak hanya Novel, pengungkapan teror terhadap dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M. Syarif juga macet. Kedua petinggi komisi antirasuah itu diteror dengan benda mirip bom pada Rabu, 9 Januari 2019 lalu. Orang tak dikenal menaruh tas hitam berisi benda serupa bom pipa di pagar kediaman Agus di Kawasan Bekasi. Sementara rumah Laode ditaruh bom molotov.

“Kasus Novel ini hanyalah satu dari sekian banyak kasus teror yang konsisten diarahkan ke KPK dan pegawainya sejak 2015. Teror tidak hanya mewujud dalam bentuk ancaman psikis dan fisik seperti yang dialami Novel tapi juga dalam bentuk melemahkan integritas KPK secara institusi,” kata Puri Kencana Putri.

Puri Kencana Putri pesimistis pada TGPF, meski presiden sudah mengeluarkan ultimatum agar tim teknis bekerja selama tiga bulan ke depan. “Konsekuensi dari kegagalan untuk mengungkap kejahatan terhadap Novel dan kasus yang lain itu akan menghasilkan impunitas alias ketiadaan penghukuman kepada mereka yang harus bertanggung jawab,” tegas Puri Kencana Putri.

Sistem penegakkan hukum di Indonesia kata dia, hanya menghasilkan praktik kebal hukum kepada mereka yang selama ini menjadi lawan dari pemberantasan korupsi. Jika itu dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia dipastikan akan merosot secara serius.

“Presiden harus melihat kegentingan penyelesaian kasus Novel dalam sudut pandang yang lebih luas dan memastikan institusi KPK bekerja dengan orang-orang yang dijamin dan diberi perlindungan. Jika kasus ini tidak selesai dalam tempo tiga bulan maka presiden harus mengevaluasi keputusan kapolri dalam kasus Novel sebagai langkah keberpihakan terhadap rasa keadilan publik,” kata Puri Kencana Putri.

Presiden kata dia, juga memiliki kewajiban mereformasi institusi bhayangkara itu untuk menyelamatkan institusi kepolisian dari praktik antiakuntabilitas.

Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017 silam. Kedua matanya rusak parah. Novel pun berobat di Singapura dan cacat hingga kini.



Sumber: Suara Pembaruan