Tim Bentukan Kapolri Gagal, Presiden Dituntut Ambil Alih Kasus Teror Novel

Tim Bentukan Kapolri Gagal, Presiden Dituntut Ambil Alih Kasus Teror Novel
Penyidik senior KPK Novel Baswedan berserta Istri, dan koalisi dari masyarakat sipil lintas elemen menggelar aksi di Gedung KPK, Jakarta, 15 Januari 2019. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / JAS Kamis, 18 Juli 2019 | 08:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituntut untuk mengambil alih penanganan kasus teror terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Hal tersebut diungkapkan Tim Advokasi Novel.

Tim Advokasi menilai Tim Pakar yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah gagal mengungkap peneror Novel. Pengambilalihan ini dapat dilakukan Jokowi dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen.

"Kami menuntut Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo untuk mengambil tanggung jawab atas pengungkapan kasus Novel Baswedan dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang bersifat independen serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden," kata Alghiffari, Kuasa Hukum Novel dalam konferensi pers bersama Wadah Pegawai KPK, dan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Selain itu, kata Alghifari, Tim Advokasi Novel juga mendesak Jokowi selaku Presiden, kepala negara serta panglima penegakan hukum untuk tidak melempar tanggung jawab pengungkapan kasus teror Novel ke pihak lain.

"Dan secara tegas bertanggung jawab atas pengungkapan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan," katanya.

Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ini menegaskan, penyerangan kepada Novel sebagai penyidik bukanlah serangan pertama. Untuk itu, teror ini harus dilihat sebagai serangan yang dilakukan secara sistematis.

"Harus dipandang sebagai bagian dari rangkaian yang tidak terpisahkan dari penyerangan terhadap KPK," katanya.

Menurutnya, pembiaran penyerangan dan teror terhadap pegawai, struktural, maupun Pimpinan KPK menjadi angin segar bagi berbagai pihak untuk melakukan penyerangan lanjutan terhadap KPK dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Alghiffari juga pesimis dengan pembentukan Tim Teknis Polri untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim Pakar.

Menurutnya, Tim tersebut hanyalah upaya mengulur waktu dan semakin mengaburkan penuntasan kasus teror Novel.

"Rekomendasi Tim Satgas Polri untuk membentuk Tim Teknis hanyalah upaya untuk kembali mengulur-ngulur waktu dan semakin mengaburkan pengungkapan kasus ini penyerangan terhadap Novel Baswedan," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan