Penegakan Hukum Periode Pertama Jokowi Dinilai Belum Maksimal

Penegakan Hukum Periode Pertama Jokowi Dinilai Belum Maksimal
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Ganarsih (keempat kiri), memberikan keterangan pers didampingi Wakil Ketua Panitia Seleksi Indriyanto Seno Adji (kedua kanan) dan anggota Pansel (dari kiri) Al Araf, Hamdi Moeloek, Harkristuti Harkrisnowo, Diani Sadia Wati, Mualimin Abdi, Hendardi dan Marcus Priyo Gunarto di Gedung Utama Kemensetneg, Jakarta, Senin 20 Mei 2019. (Foto: SP/Joanito De Saojoao)
Yeremia Sukoyo / HA Rabu, 17 Juli 2019 | 23:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Upaya penegakan hukum, khususnya bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, dinilai masih disederhanakan pada sebatas urusan pungutan liar (pungli) yang menjadi penghambat urusan perizinan dan bisnis di Indonesia. Sementara persoalan korupsi yang lebih makro dan kompleks seperti mafia hukum, mafia sektor sumber daya alam, dan korupsi anggaran masih belum menjadi fokus utama pemerintah.

Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti, menilai, saat ini memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan Joko Widodo, khususnya dalam bidang penegakan hukum.

"Pekerjaan rumahnya (penegakan hukum) masih banyak sekali. Walaupun, di dalam suatu ketatanegaraan memang tidak bisa dipungkiri harus ada faktor kesinambungan," kata Bivitri dalam diskusi Evaluasi Satu Periode Pemerintahan Bidang Hukum dan Politik "Nawacita Antara Janji dan Realisasi", di Kantor Indonesia Corruption Watch, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2019).

Dirinya menyebutkan, di dalam politik legislasi penegakan hukum sepanjang pemerintahan Jokowi juga dirasa belum maksimal. Di antaranya seperti banyaknya produk hukum yang pembahasannya belum tuntas.

"Saya belum melihat politik legislasi yang kuat. Yang sekarang banyak belum selesai, seperti UU jabatan hakim, pelecehan seksual dan lain-lain. Memang tentunya kondisi ini juga sangat tergantung pada DPR," ucapnya.

Masalah lainnya yakni agenda prioritas Jokowi dalam memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komitmen di bidang ini menurutnya juga belum kelihatan.

"Kasus novel Baswedan juga menjadi cacatan. Belum lagi Pansel KPK. Kemudian upaya memberantas mafia peradilan juga belum kelihatan. Kemudian masalah sumber daya alam (SDA), pemberantasan narkotika," ucapnya.

Belum lagi jika membicarakan sistem pengelolaan serta pengawasan di lembaga pemasyarakatan yang juga belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari kasus yang melibatkan oknum Lapas seperti praktik pungli, jual beli fasilitas, plesiran narapidana, bahkan hingga suap.

Menurutnya, saat ini sesungguhnya ada harapan besar agar pekerjaan rumah yang belum tuntas tersebut bisa dilanjutkan Jokowi pada kepemimpinan kedua periode 2019 hingga 2024. Dengan demikian program Nawacita dapat menjadi agenda berkelanjutan.



Sumber: Suara Pembaruan