Pemerintah Optimistis DPR Setujui Amnesti untuk Baiq Nuril

Pemerintah Optimistis DPR Setujui Amnesti untuk Baiq Nuril
Kepala Staf Kepresidenan Moledoko (dua kiri) menerima surat permohonan amnesti dari terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril Maknun (tengah) didampingi anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka di Kantor Staf Presiden, kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019). ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Carlos KY Paath / WBP Senin, 15 Juli 2019 | 20:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menunggu keputusan dari DPR terkait permohonan amnesti Baiq Nuril kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat permintaan pertimbangan amnesti untuk Baiq telah diserahkan kepada DPR.

“Kita menunggu pertimbangan DPR. Saya dengar mereka (DPR) mau selesaikan itu sebelum reses (26 Juli 2019),” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Menurut Yasonna, Presiden Jokowi akan menetapkan amnesti setelah diberikan pertimbangan dari DPR. Yasonna optimistis DPR menyetujui amnesti untuk Baiq. “Saya dengar iya (disetujui). Tapi kan terserah kepada teman-teman DPR. Tapi saya mendapat informasi, DPR mendukung,” ucap Yasonna Laoly.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menerima Baiq di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019). Direktur Eksekutif Amnesti International Indonesia, Usman Hamid dan politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka turut mendampingi Baiq. “Keinginan Presiden memberikan amnesti betul-betul luar biasa. Ini persoalan kemanusiaan yang perlu jadi perhatian kita semua,” kata Moeldoko.

Sementara Usman menyatakan, permohonan amnesti tidak bertentangan dengan hukum internasional. “Akan menjadi sejarah tersendiri jika Presiden Jokowi memberikan amnesti pertama di luar narapidana politik,” ungkap Usman Hamid.



Sumber: Suara Pembaruan