Anggaran 2020 Menurun, Kemko PMK Lakukan Efisiensi

Anggaran 2020 Menurun, Kemko PMK Lakukan Efisiensi
Puan Maharani. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / FER Selasa, 25 Juni 2019 | 19:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengikuti rapat pembahasan anggaran empat Menko di ruang sidang Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK) sediri mengusulkan pagu anggaran indikatif 2020 sebesar Rp 226,2 miliar. Anggaran ini nantinya dibagi ke dalam dua program yakni melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lain sebesar Rp 119 miliar dan program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan Rp 106 miliar.

Sekretaris Kemko PMK, Yohanes Baptisa Satya Sasanugraha, mengatakan, jumlah anggaran Kemko PMK tahun 2020 menurun dibanding 2019 ini sebesar Rp 360 miliar. Dengan anggaran ini, menurut Satya, pihaknya akan melakukan efisiensi.

"Sesuai arahan Ibu Menko, kita akan efisienkan penggunaan anggaran supaya menjadi makin efektif," kata Satya.

Menurut Satya, bukan hanya Kemko PMK, anggaran sejumlah kementerian/lembaga di tahun 2020 juga turun. Namun masih ada kemungkinan untuk ada penambahan aggaran. Permintaan untuk tambahan anggaran ini sudah dibahas dalam trilaterial meeting. Namun, Satya tidak menyebut jika Kemko PMK mengajukan tambahan anggaran, dan berapa nilainya.

Pada rapat dengan Banggar DPR, Puan Maharani mengatakan, rapat kerja pemerintahan (RKP) tahun 2020 telah ditetapkan lima prioritas nasional, 25 program prioritas, dan 112 kegiatan prioritas.

"Dari semua program prioritas tersebut, prioritas di bidang PMK meliputi 5 prioritas nasional, 17 program prioritas, dan 52 kegiatan prioritas," kata Puan.

Puan menambahkan, ruang lingkup prioritas bidang PMK meliputi urusan kesejahteraan rakyat, urusan pemberdayaan, dan urusan pembangunan karakter. Untuk urusan kesejahteraan rakyat ada 5 program, urusan pemberdayaan 14 program, dan urusan pembangunan karakter 4 program. Kesemuanya itu menjadi fokus koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) pada RKP bidang PMK di 2020 mendatang.

Urusan kesejahteraan rakyat, misalnya terkait program teknis seperti pangan pendidikan, dan kesehatan. Untuk pemberdayaan masyarakat terkait dengan program beasiswa, bidikmisi, pembangunan desa, pemberdayaan perempuan, pemuda dan lain-lain. Sedangkan terkait pembangunan karakter, misalnya pendidikan karakter bangsa, budaya prestasi, pelayanan publik, dan lain-lain.

Puan menambahkan, sejumlah indikator makro dalam bidang PMK berhasil dicapai, seperti indeks pembangunan manusia (IPM), gini rasio, dan angka kemiskinan. Dari sisi IPM naik dari 68,90 (2014) menjadi 71,39 (2018), dan ini mengantarkan Indonesia masuk dalam kategori high development. Gini rasio turun dari 0,410 (2014) menjadi 0,384 (2018).Sementara angka kemiskinan turun dari 11,25 persen (2014) menjadi 9,66 persen (2018).



Sumber: Suara Pembaruan