KPK dan OECD Bahas Pencegahan Korupsi di Sektor Swasta

KPK dan OECD Bahas Pencegahan Korupsi di Sektor Swasta
Ilustrasi KPK ( Foto: BeritaSatu Photo / Uthan A Rachim )
Fana Suparman / WBP Selasa, 25 Juni 2019 | 09:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas soal pencegahan korupsi di sektor swasta dengan delegasi dari The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/6/2019). Pertemuan ini digelar atas permintaan OECD yang sedang melakukan investment policy review untuk Indonesia.

"Delegasi OECD diterima oleh tim Kasatgas Profesional Berintegritas (Profit) Wuryono Prakoso beserta tim dari Kedeputian Pencegahan KPK. Sedangkan delegasi OECD yang terdiri dari delapan personel dipimpin oleh Alexandre de Crombrugghe, Policy Analyst & IPR of Indonesia Team Leader," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati melalui pesan singkat, Selasa (25/6/2019).

Dikatakan Yuyuk, salah satu area yang ditelaah OECD adalah aspek iklim berbisnis, terutama yang mempengaruhi kebijakan investasi. OECD menilai KPK memiliki wawasan tentang upaya antikorupsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk dunia usaha serta memahami tantangan dan peluang melakukan bisnis di Indonesia, baik dengan asing maupun domestik. "Karenanya dalam pertemuan tersebut, KPK memaparkan inisiatif upaya pencegahan korupsi yang melibatkan sektor swasta di antaranya dengan pembentukan komite advokasi antikorupsi baik di tingkat nasional maupun daerah," kata Yuyuk Andriati.

KPK juga telah menerbitkan Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha yang memuat di dalamnya contoh Daftar Periksa Prosedur Antikorupsi yang memadai bagi korporasi dengan metode asesmen mandiri. Selain berbagi informasi tentang pencegahan korupsi pada dunia usaha, KPK juga berbagi informasi tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi khususnya tentang One Single Submission (OSS) yang merupakan platform pengajuan perizinan nasional. "Dengan pemanfaatan OSS ini harapannya dapat mengurangi celah korupsi melalui online system dengan menghubungkan semua Kementerian/Lembaga dengan OSS," kata Yuyuk Andriati.

Diketahui OECD baru-baru ini memulai peninjauan Kebijakan Investasi Indonesia atas permintaan pemerintah setelah peninjauan pertama terhadap Indonesia pada 2009-2010. Tinjauan Kebijakan Investasi OECD menyajikan penilaian iklim investasi dan kebijakan terkait investasi di negara-negara yang dikaji. Tak hanya Indonesia, OECD juga membuat ulasan di sejumlah negara Asia Tenggara lainnya, seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja. "OECD menyarankan cara untuk mengatasi hambatan dan merancang kebijakan yang sehat untuk meningkatkan lingkungan investasi dan untuk memastikan bahwa investasi bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan," papar Yuyuk Andriati.

Dalam pertemuan tersebut, pimpinan delegasi OECD Alexandre menyampaikan apresiasi terhadap KPK. Alexandre mengatakan, berbagai hal yang disampaikan KPK, terutama terkait korupsi, sistem antisuap dan rencana pencegahan korupsi di sektor swasta menjadi bagian laporan pihaknya. “Pertemuan ini sangat informatif. Semua isu yang sudah dikemukakan sangat berguna khususnya untuk hal-hal yang sedang kami telaah terkait perizinan, korupsi, sistem antisuap, serta rencana aksi untuk program antikorupsi sektor bisnis. Semua akan menjadi bagian dari laporan publik kami termasuk kepada KPK dan juga Pemerintah Indonesia,” kata Yuyuk Andriati.



Sumber: Suara Pembaruan