KPK Kumpulkan Informasi Soal Dugaan Korupsi di PT KBN

KPK Kumpulkan Informasi Soal Dugaan Korupsi di PT KBN
Ilustrasi KPK ( Foto: BeritaSatu Photo / Uthan A Rachim )
Fana Suparman / YUD Senin, 17 Juni 2019 | 20:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengumpulkan informasi soal dugaan korupsi yang diduga melibatkan Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Sattar Taba. Pengumpulan informasi ini dilakukan KPK dengan meminta tambahan informasi dari Koordinator Front Masyarakat Anti Korupsi (F-MAKI) Syaefuddin selaku pihak pelapor, Senin (17/6/2019).

"Hari ini saya dipanggil tim KPK dan disebutkan mereka telah menelaah laporan kami dengan baik dan akan ditindaklanjuti," kata Syaefuddin kepada wartawan, Senin (17/6/2019).

Syaefuddin mengapresiasi kinerja tim KPK dalam kasus ini. Sejak dilaporkan dengan setumpuk bukti serta informasi, pemanggilan dirinya ke KPK hari ini jadi bukti bahwa laporannya tak sekedar dibaca.

"Sejak awal kami yakin bahwa laporan ini kongkret. Bukan omong kosong," katanya.

Syaefuddin berharap, dengan tambahan informasi yang diberikan hari ini bisa membantu KPK untuk meningkatkan status perkara ke penyidikan.

Dikonfirmasi terpisah, Jubir KPK Febri Diansyah mengaku belum dapat menyampaikan perkembangan dugaan korupsi di PT KBN yang dilaporkan F-MAKI. Hal ini lantaran laporan tersebut masih dikaji Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas).

"Kalau di Dumas masih awal (informasinya)," katanya.

Sebelumnya, F-MAKI melaporkan dugaan korupsi pejabat BUMN. Dalam laporan tersebut, F-MAKI menyebut adanya dugaan manipulasi atau korupsi pengelolaan uang PT Karya Citra Nusantara (KCN), anak perusahaan PT KBN.

"Dalam perkara ini kami jelaskan, PT Karya Citra Nusantar (KCN) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kepelabuhan pada batas lahan C-1 Kawasan Marunda dan merupakan anak perusahaan PT Kawasan Berikat Nusantara. Kemudian pada tahun 2014-2016, muncul dugaan telah terjadi tindak pidana manipulasi dan korupsi penggunaan uang KCN sebesar Rp 7,7 miliar yang diduga dilakukan oleh para pejabat KCN dan PT KBN sebagai induk perusahaan," kata Syaefuddin dalam keterangannya.

Dalam laporannya, ditemukan pengeluaran dana via cek PT KCN 11 transaksi sebesar Rp 7,7 miliar yang diduga untuk kepentingan pribadi. Pengeluaran cek ditandatangani sepihak hanya oleh Direktur Keuangan PT KCN saja.

"Kami menganggap bahwa perkara ini bisa jadi pintu masuk untuk membongkar perkara lain di KBN yang melibatkan sang Dirut," tegas Syaefuddin.



Sumber: Suara Pembaruan