KPK Persilakan DPRD DKI Laporkan Jika Ada Dugaan Korupsi Terkait Reklamasi

KPK Persilakan DPRD DKI Laporkan Jika Ada Dugaan Korupsi Terkait Reklamasi
Pekerja beraktivitas di kawasan Pulau D Reklamasi, Jakarta, 23 November 2018. ( Foto: Antara / Aprilio Akbar )
Fana Suparman / MPA Senin, 17 Juni 2019 | 19:45 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan kepada seluruh pihak untuk melaporkan setiap dugaan tindak pidana korupsi. Termasuk DPRD DKI jika menemukan adanya dugaan korupsi dalam penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi oleh Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Kalau memang ada dugaan tindak pidana korupsi untuk apapun juga. Jadi tidak spesifik soal ini saja, kalau memang ada dugaan tindak pidana korupsi ada mekanisme pelaporan yang harus dilakukan," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta, Muhammad Guntur meminta KPK menelusuri dugaan praktik rasuah dalam penerbitan 932 Izin lMB di Pulau Reklamasi. Saat ini, kata Guntur, pihaknya tengah mengumpulkan beberapa temuan yang diduga menyalahi prosedur. Bukti-bukti yang dikumpulkan itu akan diserahkan ke KPK agar segera diselidiki.

Febri menyatakan, setiap laporan yang diterima bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK akan ditelaah terlebih dahulu, apakah ada indikasi korupsi atau tidak. Untuk itu, Febri mengaku belum dapat merespon lebih jauh mengenai dugaan korupsi dalam penerbitan IMB di Pulau Reklamasi.

"Saya kira ‎tidak tepat kalau KPK merespon terlalu jauh saat ini karena pengaduan juga belum ada atau informasi yang spesifik belum ada," katanya.

Apalagi, kejanggalan yang diduga DPRD DKI terkait IMB di pulau reklamasi belum tentu memenuhi unsur tindak pidana korupsi. KPK menyerahkan kepada DPRD untuk menjalankan tugasnya mengawasi kinerja Pemprov DKI.
"Proses pengawasan itu bisa dilakukan oleh banyak pihak. DPRD juga memiliki fungsi pengawasan. Silakan saja kalau memang pihak DPRD ada yang menilai ada kejanggalan disana. Itu bukan domain KPK, kalau memang hanya kejanggalan awal. Silakan proses pengawasan dilakukan‎," katanya.

KPK sendiri diketahui pernah menangani kasus suap pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP). Dalam kasus itu, KPK telah menjerat tiga orang, yakni mantan Presdir PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, dan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI, M Sanusi, serta Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro.

Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara terhadap Ariesman dan 2,5 tahun penjara kepada Trinanda. Sementara mantan Ketua Komisi D DPRD DKI sekaligus mantan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi divonis tujuh tahun penjara.



Sumber: Suara Pembaruan