KPK Pastikan Bakal Laporkan Rekam Jejak Calon Pimpinan ke Pansel

KPK Pastikan Bakal Laporkan Rekam Jejak Calon Pimpinan ke Pansel
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Ganarsih (keempat kiri), Wakil Ketua Panitia Seleksi Indriyanto Seno Adji (kedua kanan) dan anggota Pansel (dari kiri) Al Araf, Hamdi Moeloek, Harkristuti Harkrisnowo, Diani Sadia Wati, Mualimin Abdi, Hendardi dan Marcus Priyo Gunarto berjabat tangan bersama usai menyampaikan keterangan pers di Gedung Utama Kemensetneg, Jakarta, Senin 20 Mei 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / WM Senin, 17 Juni 2019 | 19:24 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal melacak rekam jejak nama-nama yang ikut seleksi calon Pimpinan KPK Jilid V. Hasil rekam jejak itu akan diserahkan KPK kepada Panitia Seleksi (Pansel).

"KPK secara institusional juga akan memberikan informasi rekam jejak pada Pansel sesuai dengan nama yang diajukan nantinya," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Diketahui, Pansel Capim KPK Jilid V mulai membuka pendaftaran seleksi pada hari ini. Pendaftaran akan dibuka hingga 4 Juli 2019. Berkas pendaftaran dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Pansel Capim KPK di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, pos ke alamat Sekretariat Pansel atau ke alamat email panselkpk2019@setneg.go.id.

Febri mengatakan, komitmen membantu penelusuran rekam jejak telah disampaikan Pimpinan KPK saat bertemu Pansel beberapa waktu lalu.

"Hal ini juga sudah disampaikan oleh pihak Panitia Seleksi saat bertemu Pimpinan KPK sebelumnya," kata Febri.

Dalam kesempatan ini, KPK mengajak semua pihak untuk mendukung proses seleksi pimpinan KPK ini. Dukungan dapat diberikan dengan beragam cara. Bagi yang memenuhi syarat dan memang merasa terpanggil untuk melakukan pemberantasan korupsi secara langsung itu bisa mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.

Selain itu, masyarakat juga dapat mendukung proses seleksi ini dengan memberikan masukan terkait dengan rekam jejak dari para calon tersebut. Dengan masukan dan pengawasan secara aktif yang dilakukan oleh semua pihak, diharapkan hasil dari proses seleksi ini bisa betul-betul menghasilkan pimpinan yang berkontribusi positif untuk penguatan KPK.

"Karena pasti banyak pihak yang ingin jadi pimpinan KPK kalau dilihat dari periode-periode sebelumnya, namun prosesnya harus melalui proses seleksi di Pansel dan juga di DPR," katanya.

Terkait dengan kriteria, KPK berharap Pansel Capim KPK Jilid V berpedoman pada nilai-nilai dasar Pribadi, kode etik dan pedoman perilaku sebagaimana diatur di Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2013. Dalam aturan tersebut terdapat lima nilai dasar Pribadi yang seharusnya dimiliki Pimpinan KPK, yakni religiositas, integritas, keadilan, profesionalisme dan kepemimpinan.

Febri mengatakan, lima nilai dasar ini seharusnya menjadi pertimbangan Pansel agar ada frekuensi yang sejalan nantinya dari seluruh unsur di KPK dalam pelaksanaan tugas memberantas korupsi.

"Hal ini kami pandang perlu dicermati baik oleh Pansel dalam proses seleksi ataupun para bakal calon Pimpinan yang akan mendaftar ke KPK. Karena dalam beberapa hal, bukan tidak mungkin akan terdapat pola interaksi dan standar etik yang berbeda dengan instansi asal pada calon tersebut. Pemahaman sejak awal tentang nilai-nilai dasar ini kami harap dapat lebih meyakinkan pihak-pihak yang memenuhi syarat untuk mendaftar," katanya.

Selain itu, KPK menekankan Pansel maupun DPR menjadikan aspek integritas dan independensi sebagai faktor penting dalam menyeleksi dan memilih calon pimpinan KPK Jilid V. Febri mengatakan, aspek integritas mencakup kepatuhan terhadap hukum, konsisten pada nilai kebenaran, jujur dan memiliki reputasi yang baik.

Loyalitas kepada institusi dan visi misi KPK dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan dalam pelaksanaan tugas merupakan bagian dari poin Integritas ini. Sehingga, darimanapun asal dan latar belakang calon Pimpinan KPK, diharapkan hal tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas nantinya. Demikian juga dengan sikap yang tegas terkait gratifikasi dan pelaporan kekayaan secara benar melalui mekanisme LHKPN.

Sesuai aturan yang berlaku, Penyelenggara Negara wajib melaporkan seluruh hartanya, tidak ada yang disembunyikan dan melaporkan secara periodik. Selain itu, aspek independensi kelembagaan KPK juga merupakan krusial yang perlu diperhatikan sebagaimana diatur di Pasal 3 UU KPK, yakni Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Apalagi, kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK adalah orang-orang yang punya kewenangan dan orang-orang yang berada di kekuasaan, baik eksekutif legislatif atau yudikatif.

"Masa depan KPK akan sangat dipengaruhi oleh hasil seleksi calon Pimpinan yang sedang dilaksanakan saat ini. Oleh karena itu, KPK mengajak semua pihak untuk mendukung proses seleksi ini agar dihasilkan calon-calon yang benar-benar memiliki sikap dan nilai antikorupsi. Sehingga, mereka yang terpilih nanti dapat memimpin upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK secara lebih efektif dan efisien, dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," harapnya.



Sumber: Suara Pembaruan