Siap Ajukan Pleidoi, Pengacara Ratna Sarumpaet Sebut Keonaran Tidak Terbukti

Siap Ajukan Pleidoi, Pengacara Ratna Sarumpaet Sebut Keonaran Tidak Terbukti
Terdakwa penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa 28 Mei 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Bayu Marhaenjati / FER Senin, 17 Juni 2019 | 19:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penasihat hukum terdakwa Ratna Sarumpaet, Desmihardi, mengatakan, pihaknya telah siap menyampaikan pleidoi atau nota pembelaan terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019) besok. Inti dari nota pembelaan adalah menyatakan keonaran yang didakwakan jaksa tidak terbukti.

"Besok kami sudah siap menyatakan pleidoi. Rencana juga nanti disamping pleidoi dari kita (penasihat hukum) akan ada pleidoi dari bu Ratna juga," ujar Desmihardi, di Mapolda Metro Jaya, Senin (17/6/2019).

Desmihardi menilai, dakwaan atau tuntutan JPU soal Pasal 14 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946, terkait menyiarkan berita bohong, menerbitkan keonaran tidak terbukti di persidangan.

"Terutama tentang keonaran dan sengaja dengan maksud membuat keonaran. Kami melihat itu tidak ada dan tidak pernah terbukti di persidangan. Keonaran itu kan satu fakta. Mestinya yang membuktikan keonaran itu adalah saksi, bukan ahli. Ahli itu kan pendapatnya yang didengar. Pendapatnya mengatakan itu onar, tapi padahal onar itu sendiri adalah fakta atau peristiwa. Menurut kami nggak bisa dibuktikan dengan pendapat ahli seperti itu," ungkap Desmihardi.

Desmihardi menyimpulkan, memang tidak terjadi keonaran akibat kebohongan yang diproduksi Ratna Sarumpaet.

"Memang tidak terjadi keonaran kok, sesuai definisi keonaran itu sendiri nggak ada. Apalagi Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 itu ditujukan dalam masa revolusi. Nah sekarang sudah terjadi kedaruratan tidak? Kalau keonaran, apa terjadi bakar-bakaran tidak? Nah itu kami melihatnya di situ. Kami menyimpulkan memang keonaran tidak ada. Hal-hal itu yang akan dicantumkan dalam pleidoi. Ada 108 halaman (berkas pleidoi)," kata Desmihardi.

Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Ratna Sarumpaet dengan hukuman 6 tahun penjara, karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di masyarakat, sesuai yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.



Sumber: BeritaSatu.com