Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Menkumham: UU Intelijen Takkan Ganggu Kebebasan Pers

Selasa, 11 Oktober 2011 | 13:56 WIB
Oleh : B1

Patrialis malah menyebut kalangan pers (mestinya) tahu mana yang rahasia dan yang tidak.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Patrialis Akbar menjamin UU Intelijen tak bakal mengganggu kebebasan pers. Sementara lebih jauh menurutnya, hanya rahasia negara saja yang tak boleh dibocorkan kepada pihak lain.

Menjawab pertanyaan wartawan setelah rapat paripurna di DPR, Patrialis mengatakan bahwa dia yakin pers juga memiliki rasa cinta tanah air, serta tak bakal memberikan informasi sensitif, misalnya tentang pertahanan, kepada pihak luar.

"Tidak ada masalah (intervensi kebebasan pers). Tapi, pers atau siapa pun, tanpa kecuali, tidak boleh membongkar rahasia negara kita. Misalnya, pers tahu kekuatan militer negara kita sekian. Nah, (itu) tidak boleh dibocorkan ke pihak lain," katanya, Selasa (11/10).

Menurut Patrialis, hal itu juga sudah sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). "Saya yakin, pers tahu, mana yang rahasia dan tidak," katanya, menepis soal kemungkinan ada beda interpretasi soal mana yang bisa disebut rahasia dan bukan.

Lebih jauh, Patrialis menekankan penting untuk segera mensosialisasikan UU Intelijen ini kepada masyarakat luas, agar UU ini tidak memiliki citra yang negatif.

Sebelumnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia telah meminta DPR dan pemerintah untuk tidak serta-merta mengesahkan RUU Intelijen. Hal itu mengingat masih banyak hal yang berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat sipil, mengancam profesi jurnalis, serta menabrak peraturan perundangan lain.

AJI misalnya, mempertanyakan pasal 26 RUU Intelijen mengenai definisi "rahasia negara". Menurut AJI, hal tersebut bertabrakan dengan UU KIP. "Dalam pasal 17 UU Nomor 14/2008, disebutkan ada dua jenis informasi yang harus diberikan Badan Publik, yaitu informasi yang dikecualikan dan informasi terbuka," tulis AJI dalam rilisnya.

"Informasi yang dikecualikan itu sudah diatur dalam UU KIP, yakni informasi yang dapat membahayakan keamanan dan ketahanan nasional. (Lalu) Untuk apa mengatur materi yang sama dalam UU yang berbeda?" ungkap pihak AJI mempertanyakan.

BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


354 Calhaj Berangkat dari Padang Siang Ini

Kloter ke-9 dari total 22 kloter yang berangkat dari Padang.

NASIONAL | 11 Oktober 2011

Sutanto: UU Intelijen akan Lindungi Masyarakat

UU ini disebut sudah memperhatikan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai HAM dan penegakan hukum.

NASIONAL | 11 Oktober 2011

UU KY Bolehkan Penyadapan Hakim

Pengawasan bagi hakim penting untuk menjaga kode etik hakim agung.

NASIONAL | 11 Oktober 2011


RUU Intelijen Negara Disahkan

Meski menuai banyak kecaman dan penolakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen Negara menjadi Undang-undang (UU) melalui sidang paripurna.

NASIONAL | 11 Oktober 2011


Tak Ada Foto SBY-Boediono di Ruang Paripurna DPR

Malah sempat jadi bahan canda terkait reshuffle oleh anggota dewan.

NASIONAL | 11 Oktober 2011

Aktivitas TNI ke Camar Bulan Mulai Ramai

Aktivitas media massa juga mulai banyak terlihat di daerah Sambas tersebut.

NASIONAL | 11 Oktober 2011

Kasus Tertinggi, Kota Malang KLB Difteri

Tertinggi di Jatim, sejak awal tahun hingga September, tercatat sudah ada 48 kasus.

NASIONAL | 11 Oktober 2011


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS