Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komisi Yudisial

Kebekuan MA-KY Akan Cair

Selasa, 11 Oktober 2011 | 14:01 WIB
Oleh : WEB

MA dapat menerima perubahan asal KY tidak mengintervensi kerja MA.

Meski dalam revisinya, UU Komisi Yudisial (KY) akan lebih memiliki taring, Hakim Agung Abdul Gani Abdullah mengatakan, MA (Mahkamah Agung) dapat menerima perubahan, asalkan KY tak melakukan intervensi yang menganggu kerja MA.

Abdul Gani Abdullah, yang juga perwakilan Ikatan Hakim Agung Indonesia (IKAHI) mengatakan, tak berlebihan apabila DPR mengharapkan kedua institusi tersebut dapat berjalan beriringan lebih harmonis ke depannya.

"Sudah bertemu kami, membahas titik temunya. Yang jelas, tidak boleh ada intervensi [dari KY ke MA] yang mengganggu kebebasan hakim dalam memeriksa," katanya. "Dan itu sudah dijamin UU."

Asal muasal kebekuan, kata Abdul, sebetulnya hanya soal teknis yudisial. Dia mengatakan, KY melakukan pemeriksaan kepada hakim, karena terbukti pelanggaran kode etik, dia mengajukan ke MA untuk dijatuhkan sanksi.

"MA menolak, karena itu menyangkut soal teknis yudisial. Kalau teknis yudisial KY tidak bisa masuk, kalau bukan soal teknis yudisial MA pasti memenuhi. Kan begini terus selama ini dalam rangka menyelesaikan beda pendapat maka dirumuskan dalam UU ini," tutur Abdul di Jakarta, Selasa (11/10).

Selama ini, MA tak hanya merasa diawasi oleh KY, tapi diintervensi, sehingga terganggu independensi hakim. Oleh sebab itu, KY harus menjamin kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.

Untuk diketahui, berikut ini kewenangan tambahan KY yang diatur dalam revisi UU KY yang baru:

1. Dapat memberikan sanksi ringan, berat, sedang, dan dalam waktu 60 hari setelah dikeluarkan keputusan harus dilaksanakan oleh MA. Kecuali untuk sanksi pemecatan, keputusan harus diambil bersama-sama dengan MA.

2. KY diberikan kesempatan untuk melakukan rekruitmen hakim Ad Hock (selama ini cuma mengusulkan rekruitmen Hakim Agung).

3. KY diberikan kewenangan untuk membentuk jaringan-jaringan di daerah sebagai perpanjangan tangan mereka.

4. Mengambil langkah hukum terhadap perorangan atau lembaga yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

5. Dapat melakukan penyadapan dengan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum dalam rangka menegakkan kode etik hakim agung.


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

354 Calhaj Berangkat dari Padang Siang Ini

Kloter ke-9 dari total 22 kloter yang berangkat dari Padang.

NASIONAL | 11 Oktober 2011

Sutanto: UU Intelijen akan Lindungi Masyarakat

UU ini disebut sudah memperhatikan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai HAM dan penegakan hukum.

NASIONAL | 11 Oktober 2011

UU KY Bolehkan Penyadapan Hakim

Pengawasan bagi hakim penting untuk menjaga kode etik hakim agung.

NASIONAL | 11 Oktober 2011


RUU Intelijen Negara Disahkan

Meski menuai banyak kecaman dan penolakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen Negara menjadi Undang-undang (UU) melalui sidang paripurna.

NASIONAL | 11 Oktober 2011


Tak Ada Foto SBY-Boediono di Ruang Paripurna DPR

Malah sempat jadi bahan canda terkait reshuffle oleh anggota dewan.

NASIONAL | 11 Oktober 2011

Aktivitas TNI ke Camar Bulan Mulai Ramai

Aktivitas media massa juga mulai banyak terlihat di daerah Sambas tersebut.

NASIONAL | 11 Oktober 2011

Kasus Tertinggi, Kota Malang KLB Difteri

Tertinggi di Jatim, sejak awal tahun hingga September, tercatat sudah ada 48 kasus.

NASIONAL | 11 Oktober 2011

Dua Mantan Menteri BUMN akan Bersaksi di Sidang Eddie

Laksamana dalam kapasitas sebagai menteri, Sofyan sebagai Komisaris PLN.

NASIONAL | 11 Oktober 2011


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS