Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

RUU Intelijen Cara Jitu Awasi Intelijen?

Selasa, 11 Oktober 2011 | 12:55 WIB
Oleh : B1

"Setidaknya dengan pengesahan ini, gerak-gerik intelijen dapat diawasi dan diatur,"

Berbagai kontroversi tidak menghentikan DPR dan pemerintah untuk menggodok Rancangan Undang-Undang Intelijen. Buktinya, Selasa (11/10), DPR mengesahkan RUU Intelijen tersebut.

"Setidaknya dengan pengesahan ini, gerak-gerik intelijen dapat diawasi dan diatur," kata Beni Sukadis, Koordinator Program Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), sekaligus salah satu tim perancang RUU Intelejen kepada beritasatu.com, Selasa (11/10).

Meski begitu, Beni mengakui bahwa masih terdapat sejumlah kelemahan dalam UU tersebut. Yang terpenting, jelasnya, UU Intelijen telah memiliki pedoman kuat, seperti soal pengawasan dan pembedaan otoritas politik suatu badan intelejen.

"Yang terpenting, saat ini pengawasan terhadap intelijen siap dijalankan. Soal penyempurnaan nanti kita evaluasi lagi," sambungnya.

Kembali ke rezim orde baru

Berbagai pihak khawatir jika pengesahan RUU Intelejen membangkitkan kembali zaman orde baru. Mereka takut sejarah buruk era Presiden Soeharto itu terulang kembali.

Mengenai hal itu, Beni menegaskan bahwa itu merupakan bentuk ketakutan yang berlebihan. "Zaman sudah beda. Ini bukan orde baru lagi," paparnya.

"Saya jelaskan sekali bahwa pengesahan ini hanya untuk membatasi suatu badan atau organisasi. Khusus untuk badan intelijen, hanya badan ini yang selama 10 tahun sulit diawasi," tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Imparsial Poengky Indarti mengatakan, pengesahan RUU Intelijen merupakan bentuk kembalinya rezim yang subversif dan tertutup. Pasalnya, RUU itu asal jadi dan mengesampingkan hal-hal substantif baik terkait fungsi intelijen, mendukung keamanan nasional maupun pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

Poengky menerangkan, draf RUU Intelijen Negara hasil kesepakatan Komisi I DPR RI masih memiliki banyak kelemahan dan belum secara komprehensif mengalami perubahan-perubahan substansial.

"Draf RUU Intelijen Negara dapat mengembalikan rezim yang subversif dan rezim yang tertutup seperti di masa lalu. Hal ini tentu akan mengancam kehidupan kebebasan dan demokrasi di Indonesia yang baru saja dimulai," katanya.

Tak hanya poengky, puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Solo, Jawa Tengah, juga menolak pengesahan RUU Intelijen. Mereka turun ke jalan menggelar demonstrasi dengan aksi teaterikal dan tabur bunga di Bunderan Gladag.

BAGIKAN




BERITA LAINNYA

RUU Intelijen Negara Disahkan

Meski menuai banyak kecaman dan penolakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen Negara menjadi Undang-undang (UU) melalui sidang paripurna.

NASIONAL | 11 Oktober 2011


Tak Ada Foto SBY-Boediono di Ruang Paripurna DPR

Malah sempat jadi bahan canda terkait reshuffle oleh anggota dewan.

NASIONAL | 11 Oktober 2011

Aktivitas TNI ke Camar Bulan Mulai Ramai

Aktivitas media massa juga mulai banyak terlihat di daerah Sambas tersebut.

NASIONAL | 11 Oktober 2011

Kasus Tertinggi, Kota Malang KLB Difteri

Tertinggi di Jatim, sejak awal tahun hingga September, tercatat sudah ada 48 kasus.

NASIONAL | 11 Oktober 2011

Dua Mantan Menteri BUMN akan Bersaksi di Sidang Eddie

Laksamana dalam kapasitas sebagai menteri, Sofyan sebagai Komisaris PLN.

NASIONAL | 11 Oktober 2011






TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS