Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

RUU Intelijen Negara Disahkan

Selasa, 11 Oktober 2011 | 12:27 WIB
Oleh : B1

Meski menuai banyak kecaman dan penolakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen Negara menjadi Undang-undang (UU) melalui sidang paripurna.

"Apakah Rancangan Undang-Undang ini bisa kita setujui?" kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, yang memimpin sidang hari ini, lalu dijawab serentak setuju oleh para anggota Dewan dalam sidang.

DPR dan pemerintah akhirnya sepakat menemukan penyelesaian atas pasal-pasal krusial, dan mengakhiri perbedaan dalam pembahasan RUU Intelijen selama tiga masa sidang.

Dalam sidang hari ini, Wakil Ketua Komisi I, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan komisi I dan pemerintah telah melakukan pembahasan dengan hati-hati dan mendengarkan pendapat berbagai pihak, sehingga UU tersebut lanjutnya, tidak akan bertentangan dengan HAM, seperti soal penyadapan, pemeriksaan aliran dan penggalian informasi.

"Kami menyadari pasal penyadapan, pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi mendapat resistensi yang kuat dari masyarakat," kata Agus hari ini dalam sidang.

Agus menambahkan, untuk penyadapan bisa dilakukan oleh intelijen atas persetujuan pengadilan. Dan dilakukan dalam jangka waktu enam bulan, serta bisa diperpanjang. Namun penyadapan hanya bisa dilakukan pada sasaran yang sudah memiliki bukti awal.

Sementara untuk penggalian informasi, awalnya komisi I menyetujui adanya pemeriksaan intensif oleh intelijen, tapi kemudian berubah intelijen tidak diperbolehkan memeriksa dan menangkap. Sebab hal tersebut dinilai menjadi ranah penegak hukum.

Untuk pemeriksaan aliran dana lanjut Agus, Bank Indonesia (BI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) wajib melaporkan transaksi mencurigakan kepada BIN.

"Dalam pemeriksaan aliran dana, BI dan PPATK wajib memberikan info kepada BIN," katanya lagi.

Sedangkan untuk kelembagaan intelijen, di Indonesia dinyatakan ada lima lembaga intelijen yaitu BIN, Intelijen Tentara, Intelijen Kepolisian, Intelijen Kejaksaan dan Intelijen Kementerian/Lembaga. Namun BIN akan menjadi kordinator lembaga-lembaga intelijen tersebut.

Sementara Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, menyatakan presiden mengapresiasi rampungnya pembahasan Undang-Undang yang merupakan inisiatif DPR tersebut. Undang-Undang ini kata dia akan meningkatkan kemampuan dan akttivitas intelijen dengan rambu-rambu HAM. Selain itu dengan adanya BIN sebagai kordinator intelijen negara diharapkan bisa mengefektifkan kinerja intelijen negara.

"Kordinasi kewenangan yang diberikan kepada BIN dimaksudkan agar BIN bisa melaksanakan tugas secar efektif dan dibatasi dengan rambu Undang-Undang," kata Patrialis Akbar. Undang-Undang Intelijen tersebut terdiri dari 10 bab dan 50 pasal.

BAGIKAN




BERITA LAINNYA


Tak Ada Foto SBY-Boediono di Ruang Paripurna DPR

Malah sempat jadi bahan canda terkait reshuffle oleh anggota dewan.

NASIONAL | 11 Oktober 2011

Aktivitas TNI ke Camar Bulan Mulai Ramai

Aktivitas media massa juga mulai banyak terlihat di daerah Sambas tersebut.

NASIONAL | 11 Oktober 2011

Kasus Tertinggi, Kota Malang KLB Difteri

Tertinggi di Jatim, sejak awal tahun hingga September, tercatat sudah ada 48 kasus.

NASIONAL | 11 Oktober 2011

Dua Mantan Menteri BUMN akan Bersaksi di Sidang Eddie

Laksamana dalam kapasitas sebagai menteri, Sofyan sebagai Komisaris PLN.

NASIONAL | 11 Oktober 2011







TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS