Tepat, Langkah KPU Tunda Tahapan Pilkada
INDEX

BISNIS-27 475.43 (1.56) | COMPOSITE 5239.25 (8.44) | DBX 942.586 (3.09) | I-GRADE 144.073 (0.48) | IDX30 452.114 (0.96) | IDX80 117.485 (0.01) | IDXBUMN20 304.584 (-1.03) | IDXG30 122.866 (0.56) | IDXHIDIV20 403.689 (1.47) | IDXQ30 132.106 (0.2) | IDXSMC-COM 215.133 (-0.89) | IDXSMC-LIQ 255.556 (-1.51) | IDXV30 109.857 (-1.2) | INFOBANK15 865.729 (4.79) | Investor33 393.055 (1.58) | ISSI 152.239 (-0.26) | JII 564.942 (-0.02) | JII70 190.105 (-0.16) | KOMPAS100 1059.8 (3.26) | LQ45 825.804 (1.41) | MBX 1459.88 (2.01) | MNC36 298.184 (1.34) | PEFINDO25 269.462 (-4.26) | SMInfra18 256.042 (-0.93) | SRI-KEHATI 333.768 (1.39) |

Tepat, Langkah KPU Tunda Tahapan Pilkada

Minggu, 22 Maret 2020 | 12:27 WIB
Oleh : Willy Masaharu / Merdhy Pasaribu

 

Jakarta, Beritasatu.com- Mewabahnya virus corona (Covid-19) di sejumlah wilayah Indonesia, tahapan pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan, serta pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih ditunda sementara waktu.

"Kalau kami menganggap itu langkah yang tepat, meski dalam pandangan kami agak cukup terlambat. Karena kalau kami kan mendorong sejak awal kejadian Covid-19 agar KPU melakukan penyesuaian waktu tahapan," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, saat dihubungi Beritasatu.com, di Jakarta, Minggu (22/3/2020).

Titi mengatakan, langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut memang sudah semestinya karena Covid-19 sudah menjadi pandemi global dan situasi darurat nasional.

"Pandangan kami pilkada tidak harus dikecualikan dari situasi darurat nasional itu. Sehingga mestinya semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pilkada itu patuh dan tunduk pada protokol penanganan Covid-19 yang sedang dilakukan pemerintah," ujar Titi.

Titi menambahkan, tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) memang memiliki aktivitas yang mengharuskan berkumpulnya atau terjadinya pertemuan tatap muka antara penyelenggara pemilu dengan pemilih.

Interaksi juga terjadi antarpenyelenggara pemilu maupun penyelenggara pemilu dengan peserta pilkada. Untuk itu mesti diminimalisir dalam mencegah meluasnya Covid-19.

"Jadi, justru aneh kalau di tengah situasi darurat nasional seperti hari ini, KPU tetap memutuskan untuk melanjutkan tahapan pilkada seperti biasa," ucapnya.

Penundaan pilkada itu, kata dia, suatu yang dimungkinkan oleh UU Pilkada, meski UU Pilkada memang secara nomenklatur dan terminologi tidak eksplisit mengenal norma penundaan Pilkada.

"Ada pengaturan soal pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan, itu terdapat di dalam Pasal 120 dan Pasal 121 UU 1/2015 tentang pemilihan gubernur bupati dan wali kota," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Selamatkan Buruh Tani, Nelayan, Hingga Mitra Ojek Online

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun meminta Presiden Jokowi segera mengambil kebijakan afirmatif untuk melindungi perekonomian rakyat kecil

POLITIK | 21 Maret 2020

KPU Tunda Tiga Tahapan Pilkada Serentak

Tiga tahapan yang ditunda yakni pelantikan panitia pemungutan suara, verifikasi bakal calon perseorangan rekrutmen PPDP, serta coklit data pemilih.

POLITIK | 21 Maret 2020

Ketua DPR: Rapid Test Virus Corona Seharusnya Gratis

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pemerintah sepatutnya memperbanyak fasilitas dan alat untuk rapid test virus corona.

POLITIK | 20 Maret 2020

Anggota DPR Usul Tim Pengawas Gugus Tugas Covid-19

Tim ini bertugas memastikan agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bisa bekerja efektif.

POLITIK | 20 Maret 2020

AHY: Perang Melawan Virus Corona Harus Total

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak seluruh komponen bangsa bersama-sama mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

POLITIK | 20 Maret 2020

Dampak Wabah Corona, Pembukaan Masa Sidang DPR Ditunda

Masa sidang DPR yang seharusnya dibuka tanggal 23 Maret menjadi tanggal 30 Maret, karena wabah virus corona atau covid-19.

POLITIK | 20 Maret 2020

Hindari Corona, Anggota DPD Bertugas di Daerah Hingga 20 Mei

Ketua DPD AA La Nyalla M Mataliti menyebut dalam masa reses yang diperpanjang, setiap anggota DPD melakukan tugas-tugas sebagai wakil daerah.

POLITIK | 20 Maret 2020

Mendagri Apresiasi Sikap Terbuka Wali Kota Bogor yang Positif Covid-19

Kesadaran keterbukaan ke publik atas status positif Covid-19 dapat menghambat penularan, termasuk lewat orang-orang yang telah berinteraksi dengan pasien.

POLITIK | 20 Maret 2020

Masa Sidang DPR Diharapkan Tetap Dibuka

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyatakan, masa sidang DPR semestinya tetap dibuka pada Senin (23/3/2020).

POLITIK | 19 Maret 2020

Besok, Pimpinan DPR Putuskan Diundur atau Tidaknya Pembukaan Masa Sidang

Rapat secara virtual direncanakan berlangsung pada Jumat (20/3/2020).

POLITIK | 19 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS