Cegah Melarikan Diri, KPK Bakal Ringkus Tersangka Sebelum Diumumkan
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Cegah Melarikan Diri, KPK Bakal Ringkus Tersangka Sebelum Diumumkan

Kamis, 7 Mei 2020 | 19:46 WIB
Oleh : Fana Suparman / MPA

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab kritik sejumlah kalangan yang menyebut Lembaga Antikorupsi saat ini yang tak lagi disegani lantaran banyaknya tersangka yang melarikan diri atau ditetapkan sebagai buronan. Setidaknya, telah lima tersangka yang dimasukkan KPK dalam daftar pencarian orang (DPO).

Terakhir status buron disematkan KPK terhadap bos PT Borneo Lumbung Energy and Metal Tbk (BORN), Samin Tan yang menyandang status tersangka kasus dugaan suap terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian ESDM.

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menyatakan, pihaknya saat ini sedang mengevaluasi praktik bidang penindakan agar tak ada lagi tersangka yang melarikan diri. Salah satu yang sedang dipertimbangkan, yakni dengan menangkap tersangka sebelum statusnya diumumkan ke publik.

"Ini yang coba kami evaluasi dan benahi, dengan memulai model, saat pengumuman tersangka, tersangka sudah ditangkap terlebih dahulu. Saat diumumkan statusnya, langsung dimulai dengan tindakan penahanan. Ini model yang mulai coba dilakukan untuk meminimalisir banyaknya tersangka yang melarikan diri dan ujungnya di DPO," kata Nawawi kepada awak media, Kamis (7/5/2020).

Nawawi menjelaskan, dari lima orang yang menyandang status buronan, hanya caleg PDIP, Harun Masiku yang melarikan diri saat proses operasi tangkap tangan (OTT). Sementara, empat orang lainnya melarikan diri setelah status tersangkanya diumumkan kepada publik. Menurut Nawawi, jeda waktu antara pengumuman status tersangka hingga pemanggilan menjadi celah para tersangka untuk melarikan diri.

"Itu yang menjadi ruang bagi tersangka untuk melarikan diri. Jadi praktek seperti itu yang potensi memberi ruang para tersangka melarikan diri," katanya.

Nawawi menegaskan pihaknya akan memburu lima tersangka yang telah berstatus buronan. Berbagai upaya dikerahkan KPK untuk membekuk para buron tersebut."Kalau soal keseriusan menangkap para buron, kami sangat-sangat serius. Tapi peroalannya bukan hanya pada tataran itu," tegasnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik kinerja bidang penindakan KPK. Dikatakan, KPK saat ini tak lagi menjadi lembaga yang disegani. Hal ini tercermin dari banyaknya tersangka yang melarikan diri.

"Perlahan tapi pasti masyarakat semakin diperlihatkan bahwa KPK benar-benar menjadi lembaga yang tidak lagi disegani di bawah kepemimpinan Firli Bahuri. Bahkan tak salah jika publik banyak menilai KPK di era Firli Bahuri tidak lagi menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi, akan tetapi berubah menjadi Komisi Pembebasan Koruptor," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.

Kurnia menyatakan, ICW meragukan komitmen KPK dalam memburu dan membekum lima orang buronan tersebut. Kurnia menilai, selama ini pimpinan KPK terlihat tidak memiliki komitmen yang serius terhadap sektor penindakan.

"Buktinya Harun Masiku yang sudah jelas-jelas berada di Indonesia saja tidak mampu diringkus oleh KPK," katanya.

Dengan kondisi ini, Kurnia mengatakan, tak keliru jika akhirnya model penindakan senyap digaungkan oleh pimpinan KPK.

"KPK benar-benar senyap, minim penindakan, surplus buronan," tegasnya. Namun, ICW, kata Kurnia tak kaget dengan kondisi KPK saat ini. Dikatakan, sejak Pimpinan KPK Jilid V dilantik, ICW sudah menurunkan ekspektasi kepada Lembaga Antikorupsi.

"Kami yakin mereka tidak akan berbuat banyak untuk menguatkan kelembagaan KPK. Hasilnya, sesuai dengan prediksi, KPK saat ini hanya dijadikan bulan-bulanan oleh para pelaku korupsi," ungkapnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPK Buka Seleksi Jabatan Juru Bicara

KPK membuka seleksi untuk jabatan Juru Bicara (Jubir) dan empat jabatan struktural lain.

NASIONAL | 7 Mei 2020

Prajurit TNI Sudah Disiapkan Hadapi Perang Nubika

Pelatihan nuklir, biologi, kimia (nubika) sudah lama diajarkan untuk prajurit TNI.

NASIONAL | 7 Mei 2020

AHY Lepas Ribuan Bantuan Kemanusiaan

AHY juga secara simbolis menyerahkan bantuan sembako kepada perwakilan kelompok lansia, anak yatim/jalanan, penyandang disabilitas serta kader PD DKI Jakarta.

NASIONAL | 7 Mei 2020

Jajaran Kemhub Perlu Dukung Kerja Menteri Perhubungan

Menjadi tugas lingkaran Menhub untuk feeding informasi yang tepat dan akurat. Tujuannya agar Menhub yang baru sembuh betul-betul mengikuti perkembangan.

NASIONAL | 7 Mei 2020

Prajurit TNI Diharapkan Kuasai Antisenjata Biologi

Perkembangan teknologi senjata secara global sudah sedemikian canggih.

NASIONAL | 7 Mei 2020

Kedisiplinan Masyarakat dalam PSBB Kunci Putus Rantai Covid-19

Kebijakan PSBB harus diikuti kesadaran dan kerelaan masyarakat untuk disiplin dan mematuhinya untuk memutus penyebaran penularan Covid-19.

NASIONAL | 7 Mei 2020

Terkait Kasus 79, Pengunjung Supermarket Indogrosir Sleman Akan di-Rapid Test

Joko menjelaskan, pihaknya harus melakukan rapid test kepada pengunjung, karena berhubungan dengan pasien kasus positif Covid -19, yaitu kasus 79.

NASIONAL | 7 Mei 2020

Hari Raya Waisak, 1.049 Napi Buddha Terima Remisi

Remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, seperti telah menjalani pidana minimal 6 bulan.

NASIONAL | 7 Mei 2020

Kasal dan Kasau Masuki Pensiun, Begini Harapan Komisi I DPR

Laksamana Siwi Sukma Adji akan memasuki masa pensiun pada Mei 2020, sedangkan Marsekal Yuyu Sutisna memasuki masa pensiun pada Juni 2020.

NASIONAL | 7 Mei 2020

Pemprov Sulteng Bantu Warga Terdampak Covid-19 yang Tak Terkover Pusat

Gubernur Sulteng Longki Djanggola menegaskan masyarakat yang memang belum terdaftar dalam PKH, DTKS, dan BLT, berhak mendapat bantuan dari Pemprov Sulteng.

NASIONAL | 7 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS