Ketua KPK Sebut Penghentian 36 Penyelidikan untuk Wujudkan Tujuan Hukum
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Ketua KPK Sebut Penghentian 36 Penyelidikan untuk Wujudkan Tujuan Hukum

Jumat, 21 Februari 2020 | 20:35 WIB
Oleh : Fana Suparman / MPA

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan penghentian penyelidikan merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan tujuan hukum. Diketahui, selama dua bulan dipimpin Firli Bahuri Cs, KPK menghentikan 36 penyelidikan dugaan korupsi.

"Tujuan hukum harus terwujud, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tisk boleh perkara digantunggantung untuk menakut-nakuti pencari kepastian hukum dan keadilan," kata Firli dalam pesan singkatnya, Jumat (21/2/2020).

Menurut Firli, perkara dalam penyelidikan dihentikan lantaran tidak ditemuinya tindak pidana atau alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Menurutnya, tidak boleh penanganan suatu perkara digantung, bahkan disalahgunakan untuk menakuti pencari kepastian hukum dan keadilan.

"Kalau bukan tindak pidana, masa iya tidak dihentikan. Justru kalau tidak dihentikan maka bisa disalahgunakan untuk pemerasan dan kepentingan lainnya," katanya.

Sebelumnya, Plt Jubir KPK, Ali Fikri memastikan sejumlah dugaan korupsi yang menyedot perhatian masyarakat tidak termasuk dalam 36 penyelidikan yang dihentikan. Penyelidikan dugaan korupsi kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik masih terus berjalan.

Demikian pula penyelidikan dugaan korupsi terkait divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara. Penyelidikan dari pengembangan kasus besar lainnya, seperti e-KTP dan BLBI juga tidak termasuk dari 36 penyelidikan yang dihentikan.

"Termasuk juga tadi ada pertanyaan apakah perkara di Lombok lalu RJL (RJ Lino) kami pastikan bukan itu. Jadi supaya jelas dan clear. Bukan di NTB, bukan RJL, bukan Century, Sumber Waras, bukan. Kami pastikan itu supaya jelas dan clear. Tapi perkara lain," kata Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Meski demikian, Ali tak membeberkan secara rinci dugaan korupsi yang penyelidikannya telah dihentikan. Ali hanya menyebut jenis dugaan korupsi yang penyelidikannya dihentikan cukup beragam, mulai dari dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, kementerian dan lainnya.

"Untuk tahun 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam, yaitu terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR/ DPRD," katanya.

Ali mengaku tidak dapat menyampaikan secara rinci penyelidikan yang telah dihentikan lantaran penyelidikan merupakan informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke masyarakat. Apalagi, katanya, tak tertutup kemungkinan Lembaga Antikorupsi bakal kembali membuka proses penyelidikan sepanjang ditemukan fakta baru.

"Tentunya penghentian penyelidikan dan penyidikan sekalipun jika ada fakta-fakta baru yang mendukung proses itu tentunya bisa dibuka kembali. Jadi masih perkara berjalan tentunya tidak bisa kami sampaikan," ujar Ali.

Ali menjelaskan, penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Berdasarkan definisi itu, Ali mengatakan dalam proses penyelidikan terdapat kemungkinan sebuah perkara ditingkatkan ke penyidikan atau tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan.

"Ketika di tahap penyelidikan ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup, maka perkara ditingkatkan ke penyidikan. Dan, sebaliknya sebagai konsekuensi logis, jika tidak ditemukan hal tersebut maka perkara dihentikan penyelidikannya," tuturnya.

Selain itu, Ali mengatakan, penghentian penyelidikan bukan praktik yang baru dilakukan KPK. Sepanjang lima tahun terakhir atau sejak 2016, kata Ali, KPK pernah menghentikan penyelidikan sebanyak total 162 kasus.
"Penghentian tersebut tentu dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab," kata Ali.

Ali memaparkan, dalam menghentikan sebuah penyelidikan, KPK mempertimbangkan sejumlah hal. Beberapa di antaranya, proses penyelidikan yang berlangsung lama. Bahkan, terdapat suatu kasus yang diselidiki sejak 2011 atau sembilan tahun lalu.

Selain itu, penghentian suatu penyelidikan dilakukan lantaran tidak terpenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, seperti tidak ditemukannya bukti permulaan yang cukup atau bukan tindak pidana korupsi.
"Dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polda DIY akan Periksa Insiden Siswa Hanyut di Sleman

Polda Yogyakarta akan lakukan pemeriksaan pihak yang harus bertanggung jawab akan peristiwa ini yang menyebabkan ratusan siswa hanyut.

NASIONAL | 22 Februari 2020

KUPP Berikan Sertifikat Operasional untuk 97 Kapal Nelayan di Banggai

Sebanyak 97 kapal nelayan mendapatkan sertifikat operasional layak layar dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Luwuk.

NASIONAL | 22 Februari 2020

Jokowi Hadiri Kenduri Kebangsaan di Bireuen

Jokowi lepas landas menuju Kabupaten Bireuen menggunakan helikopter Super Puma TNI AU melalui Bandara Sultan Iskandar Muda.

NASIONAL | 22 Februari 2020

Jumlah Korban Meninggal Akibat Hanyut di Sleman Jadi 7 Orang

Jumlah korban meninggal dunia akibat hanyut di Sungai Sempor, Sleman, menjadi tujuh orang. Korban ketujuh ditemukan pada hari Minggu dini hari.

NASIONAL | 22 Februari 2020

Dianugerahi Sabuk Hitam di Kejurnas, Menpora Resmi Jadi Anggota INKAI

Pemberian sabuk hitam dan kehormatan VII di Kejurnas menjadikan Menpora Zainudin Amali sebagai anggota resmi INKAI.

NASIONAL | 22 Februari 2020

Penghentian 36 Penyelidikan, Pimpinan KPK Tak Lapor ke Dewas

KPK mengaku tak melaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) mengenai dihentikannya 36 penyelidikan.

NASIONAL | 21 Februari 2020

Pustakawan Berperan Tingkatkan Budaya Literasi

Pustakawan memiliki peran penting dalam transfer pengetahuan untuk membentuk budaya literasi.

NASIONAL | 21 Februari 2020

5 Stafsus Wapres Ma'ruf Amin Belum Laporkan Hartanya ke KPK

Lima Stafsus Wakil Presiden Ma'ruf Amin Belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK

NASIONAL | 21 Februari 2020

Dana Program Satlak Prima Kempora Tahun 2016 Bocor Rp 10 miliar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi bocornya anggaran Program Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) di Kempora

NASIONAL | 21 Februari 2020

Wantimpres Bela Anies Soal Penanganan Banjir

Menurut Tahir, banyak orang yang salah menilai soal penanganan banjir di era Anies Baswedan.

NASIONAL | 21 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS