Mahfud Setuju Hukuman Mati untuk Koruptor
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Mahfud Setuju Hukuman Mati untuk Koruptor

Selasa, 10 Desember 2019 | 17:32 WIB
Oleh : Robert Wardy / MPA

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD setuju penerapan hukuman mati bagi koruptor. Alasannya koruptor merusak kehidupan bangsa.

“Saya sejak dulu sudah setuju hukuman mati koruptor. Karena itu merusak nadi, aliran darah sebuah bangsa. Itu dirusak oleh koruptor. Sehingga kalau koruptor itu serius dalam jumlah besar, karena greedy (rakus) ya saya setuju,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (10/12).

Ia menjelaskan sudah ada ancaman hukuman mati jika melakukan pengulangan atau melakukan korupsi di saat bencana. Namun kriteria bencana itu yang belum dirumuskan.

“Sebenarnya kalau mau diterapkan tidak perlu Undang-Undang (UU) baru, karena perangkat hukum yang tersedia sudah ada,” jelas Mahfud.

Dia menegaskan pemerintah serius untuk menghukum koruptor. Hal itu terlihat dari sudah masuk aturan hukuman mati dalam UU. Namun penerapannya bergantung hakim dan jaksa.

“Itu sudah ada di Undang-Undang. Tapi kan itu urusan hakim. Kadang kala hakimnya malah mutus bebas, kadangkala hukumannya ringan sekali. Kadang kala sudah ringan dipotong lagi. Ya sudah itu, urusan pengadilan. Di luar urusan pemerintah,” jelas Mahfud.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kasus Novel, Jokowi: Ada Temuan Baru Mengarah pada Kesimpulan

Jokowi ingin agar pengungkapan kasus Novel ini dilakukan secepat-cepatnya.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Komnas HAM Sebut Hukuman Mati Tak Efektif Berantas Korupsi

Hukuman mati melanggar HAM dan tidak efektif berantas korupsi

NASIONAL | 10 Desember 2019

Kasus Penyiraman Novel, Presiden Janji Diungkap Dalam Hitungan Hari

Presiden telah meminta Kapolri untuk segera mengumumkan pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Kasus Penyiraman Novel, Polri Belum Temukan Tersangka

Polri ternyata belum berhasil menemukan tersangka penyerang penyidik KPK Novel Baswedan.

NASIONAL | 10 Desember 2019

SKK Migas Targetkan Produksi Nasional 1 Juta Barel per Hari

Guna menyusun strategi dalam mencapai rencana jangka panjang produksi nasional 1 juta bopd, SKK Migas menyelenggarakan Forum Eksplorasi dan Produksi.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Bawaslu Minta Rekapitulasi Elektronik Ditetapkan dalam UU

Penerapan e-recap akan menimbulkan persoalan hukum jika tidak diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Pengobatan Kardiovaskular Bakal Dominasi Farmasi Indonesia

Hal ini akan memengaruhi dunia pengobatan, khususnya farmasi yang juga akan lebih banyak berfokus pada kardiovaskular, seperti penyakit jantung dan hipertensi.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Kementerian PAN dan RB: SKB 11 Menteri Lindungi ASN dari Radikalisme

Surat keputusan bersama 11 menteri dibuat untuk melindungi aparatur sipil negara dari bahaya radikalisme.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Ricky Rachmadi Dorong Pekerja Migran Berwirausaha

Masih banyak PMI setelah pulang dari luar negeri membeli hal-hal yang kurang penting sehingga uangnya habis.

NASIONAL | 10 Desember 2019

AJI Nilai Indeks Kebebasan Pers Indonesia Memburuk

Memburuknya Indeks Kebebasan Pers di Indonesia dipicu berbagai kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi belakangan.

NASIONAL | 10 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS