Komnas HAM Sebut Hukuman Mati Tak Efektif Berantas Korupsi
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Komnas HAM Sebut Hukuman Mati Tak Efektif Berantas Korupsi

Selasa, 10 Desember 2019 | 17:03 WIB
Oleh : Fana Suparman / MPA

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tak sepakat dengan penerapan hukuman mati terhadap koruptor. Komnas HAM menilai hukuman mati tak efektif dalam upaya memberantas korupsi. Apalagi, hukuman mati melanggar hak asasi manusia.

"Yang pasti hukuman mati melanggar HAM dan belum tentu itu efektif memberantas korupsi," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam usai menghadiri Seminar Nasional 'HAM, Kemerdekaan Pers, Perlindungan dan Keselamatan Jurnalis di Indonesia' di Erasmus Huis, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Anam menyatakan, sejumlah negara maju sudah tidak lagi menerapkan hukuman mati. Di sisi lain, negara yang menerapkam hukuman mati justru masih terjadi korupsi.

"Tidak ada negara di dunia ini yang menerapkan hukuman mati terus korupsinya hapus. Nggak ada. Itu persoalannya," katanya.
Menurut Anam, korupsi hanya bisa diberantas dengan tata kelola pemerintahan yang transparan. Mulai dari perencanaan hingga penggunaan anggaran negara.

"Korupsi itu bisa dilawan dengan berbagai cara, salah satunya dengan transaksinya itu online tidak tunai. Memastikan bahwa penyelenggara negara akuntabel tidak ada sembunyi-sembunyi lagi, memastikan bahwa semua penggunaan uang, yang berbau APBN itu dipublish sampai level paling rendah, mulai dari perencanaan sampai penggunaan dananya," tegas Anam.

Anam menyatakan, hukuman mati tidak akan menimbulkan efek jera terhadap koruptor. Ketimbang hukuman mati, kata Anam, pencabutan hak politik terhadap mantan koruptor lebih menimbulkan efek jera.

"Lebih penting kita mendiskusikan apakah koruptor-koruptor yang sudah menjalani pidana, boleh enggak menduduki jabatan publik, itu lebih penting dibanding hukuman mati," tegasnya.

Selain pelaku korupsi, Anam menyatakan penting juga untuk menjatuhkan sanksi terhadap korporasi yang diuntungkan dari tindak pidana korupsi. Menurutnya hal tersebut lebih penting didiskusikan ketimbang wacana hukuman mati terhadap koruptor.

"Tidak banyak kasus yang ditangani KPK untuk soal-soal perusahaan ini terutama sektor tambang, perkebunan dan sebagainya. Lebih penting mendiskusikan itu, daripada mendiskusikan hukuman mati, yang pasti hukuman mati melanggar HAM dan belum tentu itu efektif memberantas korupsi," katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kasus Penyiraman Novel, Presiden Janji Diungkap Dalam Hitungan Hari

Presiden telah meminta Kapolri untuk segera mengumumkan pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Kasus Penyiraman Novel, Polri Belum Temukan Tersangka

Polri ternyata belum berhasil menemukan tersangka penyerang penyidik KPK Novel Baswedan.

NASIONAL | 10 Desember 2019

SKK Migas Targetkan Produksi Nasional 1 Juta Barel per Hari

Guna menyusun strategi dalam mencapai rencana jangka panjang produksi nasional 1 juta bopd, SKK Migas menyelenggarakan Forum Eksplorasi dan Produksi.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Bawaslu Minta Rekapitulasi Elektronik Ditetapkan dalam UU

Penerapan e-recap akan menimbulkan persoalan hukum jika tidak diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Pengobatan Kardiovaskular Bakal Dominasi Farmasi Indonesia

Hal ini akan memengaruhi dunia pengobatan, khususnya farmasi yang juga akan lebih banyak berfokus pada kardiovaskular, seperti penyakit jantung dan hipertensi.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Kementerian PAN dan RB: SKB 11 Menteri Lindungi ASN dari Radikalisme

Surat keputusan bersama 11 menteri dibuat untuk melindungi aparatur sipil negara dari bahaya radikalisme.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Ricky Rachmadi Dorong Pekerja Migran Berwirausaha

Masih banyak PMI setelah pulang dari luar negeri membeli hal-hal yang kurang penting sehingga uangnya habis.

NASIONAL | 10 Desember 2019

AJI Nilai Indeks Kebebasan Pers Indonesia Memburuk

Memburuknya Indeks Kebebasan Pers di Indonesia dipicu berbagai kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi belakangan.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Hak Atas Nutrisi di Indonesia Masih Jadi Masalah Besar

Kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak dan manula, harus mendapatkan prioritas kebijakan.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Pemerintah Usulkan 19 Kawasan Industri Prioritas di Luar Jawa

Namun demikian, dalam upaya mendorong pengembangan kawasan industri prioritas, terdapat tantangan yang harus dapat diatasi bersama.

NASIONAL | 10 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS