KPK Supervisi 3 Kementerian Soal Pelanggaran Terkait Reklamasi di Lampung
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

KPK Supervisi 3 Kementerian Soal Pelanggaran Terkait Reklamasi di Lampung

Senin, 23 September 2019 | 19:19 WIB
Oleh : Fana Suparman / MPA

Jakarta, Beritasatu.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensupervisi tiga kementerian, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait dugaan pelanggaran kegiatan reklamasi di Provinsi Lampung. Dari supervisi ini, dugaan pelanggaran kegiatan reklamasi di Pantai Marita Sari dan Pulau Tegal Mas, Lampung akan diarahkan ke tindak pidana.

Demikian disampaikan Ketua Tim Satgas Pencegahan Korwil III KPK, Dian Patria usai bertemu perwakilan tiga kementerian/lembaga, yaitu Dirjen Penegakkan Hukum Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani; Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Penegakkan Hukum KLHK, Yazid Nurhuda; Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, Andi Renald; serta Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Kementerian KKP, Matheus Eko Rudianto di Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/9).

"Intinya KPK men-trigger peran tiga kementerian terkait dengan pelanggaran pesisir pulau-pulau kecil. Kesimpulan rapat tadi akan masuk ke ranah pidana," kata Dian Patria.

Dian menyatakan, penegakan hukum atas pelanggaran terkait kegiatan reklamasi ini penting dilakukan. Hal ini mengingat Indonesia memiliki lebih dari 16.000 pulau. Apalagi, KPK kerap menerima laporan dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang. Dian menegaskan, jika terdapat dugaan korupsi terkait kegiatan reklamasi, KPK bakal turun tangan.
"Jika ada korupsi nanti menjadi kewenangan KPK," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa pertemuan dengan KPK terkait dengan supervisi penanganan kasus sumber daya alam, khususnya kegiatan reklamasi tanpa izin. Dikatakan KLHK saat ini sedang menerapkan penegakan hukum multidoor menggunakan berbagai macam undang-undang berlapis.

"Kita tahu bahwa kita menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Tata Ruang," kata Rasio.

Dalam pertemuan dengan KPK itu, pihaknya melaporkan penangan kasus kegiatan reklamasi yang diduga ilegal. Selain reklamasi di Pantai Marita Sari dan di Pulau Tegal Mas, Lampung, KLHK juga menangani dugaan pelanggaran terkait reklamasi di Tanjung Pandan, Bangka Belitung."Jadi terus berproses penyidikan ini," katanya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN Andi Renald juga menyatakan bahwa supervisi dengan KPK untuk menuntaskan kasus tersebut. Andi Renald mengatakan penanganan perkara yang dilakukan oleh tiga kementerian dengan supervisi dari KPK ini merupakan bentuk kerja sama untuk menegakan hukum.
"Saya kira kami akan bersama-sama untuk penegakan hukum," tegasnya.

Sebelumnya, pada tanggal 6 Agustus 2019, KPK mendukung langkah tiga kementerian itu untuk melakukan penertiban dengan menghentikan kegiatan reklamasi di Pantai Marita Sari dan kawasan wisata Pulau Tegal Mas sampai semua kewajiban perizinan dan pajak dipenuhi.

KPK menyebut penertiban saat itu dengan pemasangan plang yang bertujuan untuk memberikan peringatan agar menghentikan semua pelanggaran yang mungkin terjadi pada masa depan dengan melakukan pemulihan terhadap wilayah pesisir pantai.

Dugaan pelanggaran di Pantai Marita Sari adalah terkait pelanggaran reklamasi. Perairan Ringgung, diketahui berada di dalam perairan Teluk Lampung bagian utara, tidak jauh dari lokasi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL). Bentuk pelanggaran lainnya antara lain lantaran tidak memiliki izin lokasi reklamasi, tidak memiliki izin lokasi sumber material reklamasi, tidak memiliki izin pelaksanaan reklamasi, perusakan ekosistem terumbu karang dan vegetasi mangrove, menguasai dan memanfaatkan sempadan pantai, pembangunan dan pengelolaan tanpa izin terkait dengan Pantai Marita dan Pulau Tegal Mas diduga telah merugikan keuangan daerah.

KPK menduga pelanggaran izin pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terjadi di banyak daerah lain. Di Provinsi Lampung sendiri terdapat 132 pulau-pulau kecil termasuk 24 pulau kecil di Kabupaten Pesawaran



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Atur Waktu Tak Beres, Penyelesaian Aturan Turunan UU Pelindungan TKI Molor

Aturan turunan UU PPMI belum selesai disusun.

NASIONAL | 23 September 2019

Demo Anarkistis, Dandim Wamena: 17 Orang Meninggal

Warga sipil yang meninggal akibat aksi demo anarkis yang diduga berawal dari isu rasisme tercatat 17 orang.

NASIONAL | 23 September 2019

Kantor PLN Wamena Dibakar Massa

Untuk pembangkit listrik di Wamena, hingga kini belum ada kabar.

NASIONAL | 23 September 2019

Polisi: Situasi Kota Wamena Berangsur Kondusif

Pejabat Polda Papua menyatakan bahwa situasi di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya berangsur kondusif.

NASIONAL | 23 September 2019

Ricuh Lagi di Papua, 1 Anggota TNI Tewas

Massa yang baru turun dari kendaraan berbalik menyerang aparat yang mengawal mereka pulang.

NASIONAL | 23 September 2019

GPS Gaungkan Program Orang Tua Bacakan Buku

Program ini bertujuan menanamkan budaya membaca untuk sejak dini.

NASIONAL | 23 September 2019

Rusuh Wamena, Presiden Minta Masyarakat Cek Informasi

Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat agar mengecek terlebih dahulu informasi yang beredar di media sosial.

NASIONAL | 23 September 2019

Mendagri Minta Pemda Sediakan Anggaran Khusus Karhutla

Salah satu kendala dalam penanganan karhutla adalah anggaran terbatas.

NASIONAL | 23 September 2019

Rommy Pertanyakan Hilangnya Nama Khofifah di Surat Dakwaan KPK

Khofifah dan Asep mengaku merekomendasikan mantan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

NASIONAL | 23 September 2019

BNPB: Pergerakan Asap Dominan ke Arah Pekanbaru

BNPB mengatakan bahwa asap akibat Karhutla saat ini cukup dominan menuju arah Pekanbaru sehingga memengaruhi kualitas udara di daerah tersebut.

NASIONAL | 23 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS