Mendagri Usulkan Ibu Kota Baru Tidak Jadi Daerah Otonom Baru
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Mendagri Usulkan Ibu Kota Baru Tidak Jadi Daerah Otonom Baru

Kamis, 22 Agustus 2019 | 19:18 WIB
Oleh : Fana Suparman / MPA

Jakarta, Beritasatu.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengusulkan ibu kota baru Indonesia nantinya tidak menjadi daerah otonom baru. Dengan demikian, tidak perlu mengubah status dan struktural kepala daerah di ibu kota baru nanti.

"Usulan kami itu bukan daerah otonomi baru. Bukan langsung nama provinsi baru, kabupaten baru, nggak," kata Tjahjo usai rapat dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita terkait penguatan basis data bantuan sosial di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Dengan demikian, ibu kota baru itu nantinya tidak akan berbentuk daerah khusus ibu kota seperti yang disandang Jakarta. Tjahjo mencontohkan Ibu Kota baru ini seperti Putrajaya di Malaysia. Menurutnya, ibu kota baru hanya daerah atau area yang difokuskan sebagai pusat pemerintahan.

"Tidak ada (pembentukan provinsi khusus ibu kota). Itu khusus ibu kota saja. Seperti Malaysia lah, Putrajaya diambil salah satu lahan di Kuala Lumpur antar Kuala Lumpur dan airport, nah itu ibu kota. Tugas saya hanya menyiapkan itu, termasuk kalau soal e-ktp bagaimana. Itu belum sampai ke sana. Ini baru persiapakan infrastruktur yang setahun atau dua taun belum tentu selesai," katanya.

Apalagi, kata Tjahjo ada moratorium atau penundaan sementara terkait pemekaran daerah. Menurut Tjahjo, hingga saat ini, Kemdagri telah menerima 314 aspirasi yang meminta otonomi daerah baru.

"Apalagi itu yang 314 daerah otonomi baru baik itu provinsi, kota, kabuapten juga masih kita moratorium," katanya.

Dikatakan, tidak ada pembahasan soal kepala daerah yang khusus memimpin ibu kota. Hal itu setidaknya berdasarkan pembahasan soal pemindahan ibu kota yang diikuti pihak Kemdagri sejauh ini.

"Perasaan saya nggak ada sampai pembahasan detil tim kami yang mendengar paparan dari Bappenas. Tidak ada nanti dipimpin wali kota atau oleh gubernur kota administratif, nggak," katanya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut Ibu Kota baru Indonesia berada di Provinsi Kalimantan Timur. Dikonfirmasi mengenai hal ini, Tjahjo mengaku belum mengetahui pernyataan Sofyan Djalil tersebut. Tjahjo menyatakan, pihaknya hanya melaksanakan pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemdagri juga terus berkoordinasi dan mengikuti setiap pembahasan mengenai pemindahan ibu kota ini.

"Tapi teknis persiapan semuanya dikoordinasikan oleh Pak Bambang Brodjonegoro di Bappenas. Termasuk Kemdagri juga diundang untuk mendengarkan rencana dengan detil. Tapi yang mengumumkan tempatnya mana, saya tidak berwenang. Nanti yang berwenang adalah Presiden," katanya



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mendagri Jamin Pelayanan Publik di Papua dan Papua Barat Tetap Berjalan

Tjahjo meminta kepada kepala daerah di Papua dan Papua Barat melarang aparatur sipil negara (ASN) di daerah masing-masing untuk turun ke jalan.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Mahasiswa Papua: Rasa Sakit Hati Masyarakat Papua, Obatnya Presiden Jokowi

"Luka yang sudah mendarah di sana dan obatnya itu adalah bapak Presiden Joko Widodo" ujar Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Papua Barat di Makassar.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Mendagri Minta Gubernur Papua dan Papua Barat Berdialog dengan Gubernur Jatim

Dialog antar gubernur penting untuk mencari titik temu terkait persoalan yang terjadi belakangan ini.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Hak Jawab Jo'mari Flobamora

Jo'mari Flobamora memberikan hak jawab atas berita berjudul "TKN Bantah Terkait dengan Jomari Flobamora".

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Sudah Kondusif, Penjagaan di Papua Barat Masih Dilakukan

Aktivitas perekonomian dan pendidikan yang sudah kembali normal. Sejumlah toko dan pasar yang sebelumnya ditutup, kini sudah kembali dibuka.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

IPW: Polisi Jadi Pimpinan KPK Bukan Hal Baru, Tak Perlu Panik

Kenapa KPK menolak untuk memberikan sejumlah dokumen yang dibutuhkan BPK untuk mengaudit keuangan lembaga antirasuah itu,

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Gubernur Sumut Ultimatum Perusahaan di Sekitar Danau Toba

Pembangunan Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional dipastikan mendatangkan wisatawan.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Anak Eks KPU Nias Utara Diduga Dibunuh

Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan sejumlah luka, salah satunya di bagian belakang kepala korban

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Situasi Papua Barat Kondusif, Anak Sekolah Mulai Masuk

Polisi menyelidiki dalang kerusuhan dan pelaku yang mengibarkan bendera lambang Organisasi Papua Merdeka.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Sinar Mas Serahkan Mobil Tangki untuk PMI

Menjadi bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan, Saleh menyebutkan inisiatif ini adalah cara Sinar Mas peduli dan mengembalikan kepada masyarakat.

NASIONAL | 22 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS