Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Respons Wagub Riza Soal Warga Korban Penggusuran Petamburan Adukan Anies ke Ombudsman

Kamis, 28 Oktober 2021 | 14:54 WIB
Oleh : Yustinus Paat / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons pengaduan warga korban penggusuran proyek rusunami Petamburan, Jakarta yang mengadukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya pada Rabu (27/10/2021).

Anies dilaporkan atas dugaan melakukan maladministrasi karena tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Atas pengaduan tersebut, Riza mengaku akan mengecek detail kasus dan berharap tidak sesuai dengan yang diberikan oleh media massa. “Nanti kita cek kembali mudah-mudahan tidak sesuai dengan yang diberitakan,” ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Riza mengatakan, proses pembangunan di Jakarta termasuk rusunami dilakukan dengan proses yang ketat. Pembangunan tersebut harus dilakukan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. “Semua proses pembangunan sangat ketat ya sesuai SOP,” tandas Riza.

Diberitakan sebelumnya, dalam pengaduan ke Ombudsman, perwakilan warga korban penggusuran rusunami H Masri Rizal mengatakan, putusan pengadilan telah memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada 473 KK warga Petamburan sebesar total Rp 4.730.000.000, dan memberikan DO atau unit rumah susun sesuai dengan janjinya sebelum penggusuran.

“Berbagai upaya sudah kami lakukan, namun hingga saat ini belum juga ada iktikad baik dari Pemprov DKI untuk menunaikan kewajibannya berdasarkan Putusan Pengadilan,” ujar Rizal dalam keterangannya, Rabu (27/10/2021).

Rizal mengatakan, pada 15 Januari 2019, Gubernur Anies pernah menyampaikan janjinya untuk mematuhi isi putusan dan membayar uang ganti rugi sebesar Rp 4,73 miliar kepada warga. Namun, kata dia, janji tersebut tidak pernah terealisasi.

“Hingga saat ini, warga sudah berkali-kali mengupayakan agar eksekusi putusan tersebut dapat dilakukan, mulai dari menyampaikan permohonan penetapan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan audiensi bersama berbagai instansi terkait,” ungkap dia.

Kasus ini bermula ketika 473 KK warga RW 09 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat digusur oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 1997 untuk pembangunan rusunami di wilayah tersebut.

Meski demikian, pada pelaksanaannya Pemprov DKI melanggar hukum karena melakukan pembebasan tanah sepihak hingga relokasi yang tertunda hingga 5 tahun karena molornya pembangunan rusunami.

Warga kemudian menggugat Pemprov DKI yang kemudian dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt G/2003/PN Jkt Pst tanggal 10 Desember 2003.

Putusan tersebut dikuatkan melalui Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 377/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 23 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2409/KPDT/2005 tanggal 26 Juni 2006.

Langkah warga meminta haknya sangat sulit karena tidak adanya itikad dari Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mengajukan Peninjauan Kembali yang kemudian ditolak melalui Putusan Mahkamah Agung No. 700/PK.pdt/2014. Pemprov juga sempat mengajukan permohonan status non-executable kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun kembali ditolak.

“Tidak ada alasan Pemprov tidak mengeksekusi putusan dan memulihkan hak warga. Apa yang dilakukan Pemprov DKI adalah maladministrasi dan melanggar hak warga mendapatkan pemulihan atas pelanggaran jaminan tempat tinggal yang layak yang telah dialami,” ujar Charlie Albajili, Pengacara Publik LBH Jakarta yang mendampingi warga dalam pengaduan.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya berjanji akan menindaklanjuti pengaduan tersebut berdasarkan kewenangan dalam UU Nomor 37 Tahun 2008.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Bima Arya Pilih Perempuan Pimpin Perusahaan Daerah

Wali Kota Bogor Bima Arya melantik perempuan sebagai direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor

MEGAPOLITAN | 2 Desember 2021

Reuni 212, 23 Pemuda Diamankan di Polsek Ciputat Timur 

Polsek Ciputat Timur mengamankan 23 pemuda yang hendak mengikuti reuni 212 di kawasan Monas.

MEGAPOLITAN | 2 Desember 2021

Jerinx Ajukan Penangguhan Penahanan

Musisi I Gede Aryastina alias Jerinx mengajukan penangguhan penahanan atas kasus pengancaman terhadap Adam Deni.

MEGAPOLITAN | 2 Desember 2021

Anggaran Sumur Resapan Dicoret, Ini Respons Riza Patria

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons penghapusan atau pencoretan anggaran pembuatan sumur resapan untuk tahun 2022.

MEGAPOLITAN | 2 Desember 2021

Kebakaran Gedung Cyber Makan Korban Jiwa

Kebakaran di Gedung Cyber Jalan Kuningan Barat Raya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

MEGAPOLITAN | 2 Desember 2021

Kebakaran Gedung Cyber, Satu Korban Meninggal Dunia

Gedung Cyber, di Jalan Kuningan Barat Raya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan terbakar.

MEGAPOLITAN | 2 Desember 2021

Pemprov DKI Ungkap Anggaran Membuat Satu Titik Sumur Resapan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkap anggaran membuat satu sumur resapan atau drainase vertikal di Jakarta berkisar Rp 7,2 juta hingga Rp 13,2 juta. 

MEGAPOLITAN | 2 Desember 2021

Pemprov DKI Salurkan Kredit Usaha Mikro Rp 4 Triliun

Pemprov DKI salurkan kredit modal usaha mikro untuk mendorong pengembangan  UMKM di Indonesia.

MEGAPOLITAN | 2 Desember 2021

Bus Transjakarta Tabrak Pos Lalu Lintas di Cililitan

Bus Transjakarta dengan nomor polisi B 7069 PGA menabrak pos lalu lintas di simpang Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur.

MEGAPOLITAN | 2 Desember 2021

Gedung Cyber di Kuningan Terbakar

Api membakar Gedung Cyber, di Jalan Kuningan Barat Raya Nomor 8 RT 1 RW 03, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

MEGAPOLITAN | 2 Desember 2021


TAG POPULER

# Reshuffle Kabinet


# Vaksin Sinovac


# Reuni 212


# BWF World Tour


# Sri Mulyani



TERKINI
Omicron Mendominasi Kasus Covid di Afsel

Omicron Mendominasi Kasus Covid di Afsel

DUNIA | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings