Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tidak Ikut Lelang Jabatan, Sanksi untuk 239 ASN DKI Disarankan Ditinjau Ulang

Rabu, 12 Mei 2021 | 19:21 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta perlu meninjau ulang langkah untuk memberikan sanksi terhadap 239 aparatur sipil negara (ASN) yang tidak mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama atau lelang jabatan eselon II. Sebab, pengisian jabatan tersebut bersifat sukarela, bukan atas dasar paksaan

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (plt) Direktur Eksektutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman kepada Beritasatu.com, Rabu (12/5/2021).

“Rencana pemberian sanksi atas PNS (pegawai negeri sipil) yang tidak mengikuti seleksi, tentu mesti dipertimbangkan kembali,” kata Arman.

Arman mengatakan jika merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen PNS, sangat jelas disebutkan pengisian JPT harus bersandar pada prinsip terbuka dan kompetitif. Kemudian, bersifat kesukarelaan kandidat dalam mengajukan diri untuk mengisi posisi jabaatan yang kosong.

“Dalam konteks ini, instruksi Pemprov DKI yang mewajibkan PNS DKI yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi JPT tentu perlu dikaji atau dievaluasi kembali,” ujar Arman.

Pasal 110 ayat (3) PP 11/2017 menyatakan pengisian JPT pratama atau setara eselon II dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS. Lalu, Pasal 113 PP tersebut menyebutkan kandidat yang memenuhi syarat, bisa mengajukan lamaran atau diundang panitia seleksi.

Arman mendorong Pemprov DKI fokus saja pada proses seleksi pada tahapan-tahapan yang sudah berjalan.

“Pemprov DKI fokus saja pada proses seleksi pada tahapan sudah berjalan sehingga sungguh-sungguh menghasil pejabat yang berkualitas dan berintegritas pada posisi JPT yang dibutuhkan,” kata Arman.

Lebih lanjut, Arman sebenarnya mengaku aneh dengan kejadian yang dialami Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, kenaikan jabatan menjadi keinginan semua PNS. Apalagi, PNS di Jakarta yang memiliki gaji dan tunjangan yagn fantastis.

“Menarik untuk didalami bahwa jabatan eselon II tidak lagi menjadi sebuah target karir seorang PNS DKI Jakarta yang notebene memiliki gaji dan tunjangan yang fantastis dibandingkan dengan daerah lain,” ujar Arman.

Arman mencontohkan tunjangan kinerja daerah (TKD) dari salah satu jabatan yang dilelang Gubernur DKI Anies Baswedan, yakni kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sebesar Rp 55.170.000. TKD ini di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya, seperti tunjangan makan, tunjangan suami/istri, tunjangan anak dan lain-lainnya.

“Keanehan ini mesti menjadi materi introspeksi diri bagi Pemprov DKI, terutama Pak Gubernur DKI Jakarta dalam tata birokrasi di DKI Jakarta ke depan,” imbuh Arman.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Maria Qibtya mengatakan pihaknya mempertimbangkan memberikan sanksi kepada 239 ASN yang memenuhi syarat, tetapi enggan mengikuti seleksi terbuka. Pasalnya, Sekretaris Daerah (sekda) DKI Marullah Matali telah menerbitkan Instruksi Sekda Nomor 43 Tahun 2021 yang mewajibkan ASN yang memenuhi syarat untuk mendaftar seleksi terbuka tersebut.

“Kalau sanksi, tim sedang merumuskan karena mau dilihat ini jenis pelanggaran apa, misalnya ini sebagai pelanggaran disiplin, pelanggaran disiplin apa yang dilanggar,” kata Maria, Selasa (11/5/2021).

Maria mengatakan jumlah ASN yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan eselon II sebanyak 498 orang. Namun, kata dia, dari jumlah tersebut hanya 259 orang yang ikut mendaftar seleksi tersebut, sementara 239 tidak mendaftar tanpa ada pemberitahuan kepada atasannya.

“Hal ini, seperti ini baru pertama kali. Jadi mestinya yang memenuhi syarat, wajib mendaftar,” ujar Maria.

Menurut Maria, sebenarnya tidak ada kendala waktu persiapan karena instruksi sekda terbit pada 10 April 2021. Kemudian, pengumuman adanya seleksi atau lelang jabatan eselon II berlangsung dalam waktu 2 minggu dari 14 April hingga 28 April 2021. Pendaftaran pun dilakukan hampir bersamaan dengan pengumuman, yakni 15 April hingga 29 April 2021.

“Jadi, sebetulnya waktu rentang yang lama untuk mereka menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan untuk dimasukkan ke website (pendaftaran). Jadi, waktu pendaftaran yang cukup,” ucap Maria.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ombudsman Sudah Menduga Ratusan ASN DKI Enggan Ikut Lelang Jabatan

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan bahwa banyak pejabat eselon 2 di DKI Jakarta tidak berani mengambil keputusan.

MEGAPOLITAN | 12 Mei 2021

11.281 Personel Gabungan Amankan Salat Idulfitri di 2.922 Masjid di Jakarta

Selain Salat Idulfitri, personel gabungan juga melaksanakan pengamanan di pusat perbelanjaan dan tempat wisata di Jakarta dan sekitarnya.

MEGAPOLITAN | 12 Mei 2021

Malam Takbiran, Kapolda: Situasi Jakarta Aman Terkendali

Kapolda Metro Jaya menyebut situasi Ibu Kota aman dan terkendali pada malam takbiran serta perayaan Hari Raya Idulfitri 1442 H.

MEGAPOLITAN | 12 Mei 2021

DMI DKI: Hampir Semua Masjid Besar di Jakarta Gelar Salat Idulfitri

Masjid-masjid seperti Masjid Sunda Kelapa dan Masjid Jakarta Islamic Center (JIC) telah mempersiapkannya sejak jauh-jauh hari.

MEGAPOLITAN | 12 Mei 2021

Polisi Siap Tindak Pawai Kendaraan Takbiran Keliling di Kota Bogor

Polresta Bogor akan menindak pawai kendaraan takbiran keliling.

MEGAPOLITAN | 12 Mei 2021

Pengamanan Malam Takbiran di Jakarta, Aparat Gabungan Gelar Patroli Skala Besar

Aparat gabungan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, serta Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta, melakukan patroli berskala besar di Jakarta.

MEGAPOLITAN | 12 Mei 2021

1.024 Personel Gabungan Amankan Malam Takbiran di Ibu Kota Jakarta

Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta, mengerahkan 1.024 personel gabungan terkait kegiatan pengamanan malam takbiran dan patroli skala besar.

MEGAPOLITAN | 12 Mei 2021

239 ASN di DKI Jakarta Buang Peluang Dapat Gaji dan Tunjangan Rp 54 Juta Sebulan

Sebanyak 239 ASN yang menolak mengikuti lelang 17 jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta membuang peluang mendapat gaji dan tunjangan Rp 54 juta sebulan.

MEGAPOLITAN | 12 Mei 2021

Besok Lebaran, Puncak Bogor Sepi dan Lalin Lancar

Satu hari menjelang Lebaran, suasana dan lalu lintas di kawasan Puncak, Bogor, sepi

MEGAPOLITAN | 12 Mei 2021

Hindari Putar Balik, Pemudik Kenakan Celana Pendek dan Sandal Jepit

Selain itu, kata dia, tidak membawa tas besar atau dus, seperti ciri khas para pemudik dengan kendaraan sepeda motor.

MEGAPOLITAN | 12 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS