Dugaan Korupsi Sarana Jaya, PSI: Anggaran Pengadaan Tanah Rawan dan Tidak Transparan
Logo BeritaSatu

Dugaan Korupsi Sarana Jaya, PSI: Anggaran Pengadaan Tanah Rawan dan Tidak Transparan

Selasa, 9 Maret 2021 | 06:09 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi terkait pengadaan tanah untuk program Rumah DP 0 Rupiah di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pembangunan Sarana Jaya pada tahun 2019. Nilai kerugian negara diduga mencapai ratusan miliar rupiah.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mencatat, dari 2019 hingga 2021, Pemprov DKI telah menyetor penyertaan modal untuk pengadaan tanah di BUMD Pembangunan Sarana Jaya dengan nilai total mencapai Rp 3,3 triliun. Rinciannya adalah APBD 2019 sebesar Rp 1,4 triliun, APBD-P 2020 Rp 900 miliar, dan APBD 2021 Rp 1 triliun.

“Dari Rp 3,3 triliun itu ada sebagian yang sudah dibelanjakan dan ada yang belum, namun kami belum mendapatkan data penyerapan anggaran lebih rinci. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dicermati lebih jauh tidak hanya terbatas pengadaan tanah tahun 2019,” kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam keterangannya, Senin (8/3/2021)

Di dalam rapat-rapat pembahasan anggaran, kata Eneng, PSI telah mempertanyakan besarnya anggaran pengadaan tanah di Pembangunan Sarana Jaya.

“Misalnya, apakah benar luasnya sudah sesuai analisa kebutuhan atau sekedar beli tanah saja? Lalu, untuk menghemat anggaran, apakah rusun DP 0 Rupiah bisa dibangun di tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Pemprov DKI? Namun, itu semua tidak menjadi perhatian Pemprov DKI karena konon anggaran di Sarana Jaya tersebut untuk persediaan tanah atau land banking,” jelas Eneng.

Menurut Eneng, anggaran pengadaan tanah memang agak rawan. Pasalnya, nilai anggarannya sangat fantastis mencapai triliunan rupiah setiap tahun, tapi proses pengadaannya tidak terbuka dan transparan.

“Mulai dari penetapan lokasi, penunjukan penyedia, penawaran harga, hingga negosiasi harga semuanya dilakukan secara tertutup dan offline. Sudah saatnya Pemprov DKI menerapkan sistem pengadaan tanah yang transparan, sehingga publik bisa mengawal di mana lokasi tanah yang akan dibeli dan berapa harganya,” ucap Eneng.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022, target jumlah rusunami di dalam program Rumah DP 0 Rupiah sebanyak 232.214 unit. Namun hingga kini realisasinya masih kurang dari 1.000 unit atau tidak sampai 1 persen.

“Kejadian ini sangat ironis di tengah situasi ribuan warga Jakarta yang belum memiliki rumah yang layak. PSI mendukung langkah-langkah KPK untuk membongkar kasus ini hingga tuntas dan melakukan tindakan tegas bagi semua pihak yang merugikan negara,” pungkas Eneng.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tindak Tegas Pelaku Kriminal, Masyarakat Bogor Diminta Tak Sungkan Melapor

Pelaku kriminal di Kota Bogor akan ditindak tegas. Masyarakat diminta tak sungkan melapor ke pihak kepolisian.

MEGAPOLITAN | 8 Maret 2021

BOR Kota Bogor Membaik, Hanya 42% Tempat Tidur yang Terisi

Sementara itu, untuk ICU sudah terisi sebesar 60%.

MEGAPOLITAN | 8 Maret 2021

Mabes TNI Gelar Vaksinasi Massal Covid-19 bagi Purnawirawan dan Keluarga TNI

Mabes TNI menggelar vaksinasi Covid-19 bagi purnawirawan dan keluarga TNI tahap pertama di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

MEGAPOLITAN | 8 Maret 2021

Vaksinasi Pekerja Pelayanan Publik Kota Bogor Capai 19 Persen

Sebanyak 19 persen atau 6.691 orang di Kota Bogor telah menerima vaksinasi Covid-19 tahap kedua gelombang pekerja pelayanan publik.

MEGAPOLITAN | 8 Maret 2021

Kerugian Akibat Banjir di Kabupaten Bekasi Capai Rp 500 Miliar

Komunitas pegiat lingkungan menyebutkan, kerugian yang dialami para petani Kabupaten Bekasi akibat banjir mencapai Rp 500 miliar.

MEGAPOLITAN | 8 Maret 2021

Viral Pengunjung Beri Makan Botol Plastik ke Kuda Nil, Begini Penjelasan Taman Safari

Pascakejadian itu dokter hewan TSI langsung segera memeriksa kondisi kuda nil.

MEGAPOLITAN | 8 Maret 2021

Peduli Gizi Anak, Grosmimi Indonesia Bagikan Paket Sembako ke Panti Asuhan

Grosmimi Indonesia menggelar kegiatan CSR ke Panti Asuhan Pondok Si Boncel dan Yayasan Sayap Ibu, di kawasan Jakarta Selatan.

MEGAPOLITAN | 8 Maret 2021

Pemprov DKI Kumpulkan Rp 6,2 Miliar dari Sanksi Denda Pelanggaran PSBB hingga PPKM Mikro

Angka Rp 6,2 miliar ini merupakan akumulasi dari denda yang diberikan pada April 2020 lalu hingga 6 Maret 2021.

MEGAPOLITAN | 8 Maret 2021

Dituding Jadi Back Up Mafia Tanah, Ini Jawaban Polisi

Polda Metro Jaya bantah tudingan memback up mafia tanah, kemudian menetapkan tersangka tanpa pemeriksaan dan bukti palsu terkait sengketa tanah di Jakbar.

MEGAPOLITAN | 8 Maret 2021

Anies Apresiasi Kolaborasi Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat

Anies Baswedan mengapresiasi kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat dalam mempercepat vaksinasi Covid-19 terhadap para lansia.

MEGAPOLITAN | 8 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS