Bogor, Beritasatu.com – Selama satu tahun mengatasi Covid-19, Kota Bogor telah menghabiskan Rp 500 miliar atau setengah triliun anggaran untuk penanganan pandemi. Pemerintah Kota (Pemkot) terus melakukan menekan penyebaran untuk menekan penyebaran virus.
Hal itu dikatakan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim di Balai Kota Bogor, Kamis (4/3/2021). Kata dia, dalam satu tahun penanganan Covid-19 di Kota Bogor sejak tahun lalu, pemkot terus menekan penyebaran penularan virus.
Dedie yang selama bulan-bulan pertama menjabat Ketua Satgas, menggantikan Bima Arya yang positif menilai, situasi kedaruratan Maret lalu dengan saat ini berbeda. Saat itu, fasilitas penanganan dari sisi tenaga medis, alat medis, hingga fasilitas medis masih sangat minim.
“Kita semua kaget, misal dulu kita hanya punya 7 alat ventilator (alat bantu pernapasan), saat ini RSUD punya 60 unit. Tenaga kesehatan juga demikian. Kita terus akselerasi penambahan,” paparnya.
Kebijakan pun tidak mudah. Dari sisi anggaran perubahan atau refocusing yang dulunya tersentral mulai dilimpahkan ke setiap dinas untuk akselerasi percepatan penanganan sesuai instruksi pusat.
Dari sisi kebijakan lokal, Pemkot mulai pembatasan sosial mikro. Yang semula dilakukan pembatasan skala wilayah, mulai dikenalkan skala mikro atau pembatasan tingkat RT/RW sejak tahun lalu. Terbaru, berlakunya sistem ganjil genap. Kata Dedie, ini bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19.
Ketika kebijakan lokal dilonggarkan dengan meniadakan ganjil genap dan memberikan relaksasi bagi dunia usaha, ia pun mewanti-wanti, agar jangan sampai lonjakan kasus kembali naik dan Kota Bogor kembali ke zona merah atau penularan tinggi.
"Kita harus waspada ya. Artinya kalau saya baca virus tren baru ini tingkat penularannya tinggi tetapi jenis virusnya kurang lebih sama tapi tingkat penularannya lebih cepat dan lebih cepat. Lebih baik masyarakat menjaga diri, menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Harapan dan juga dunia usaha yang sudah diberikan relaksasi tidak lagi mengecewakan," katanya.
“Jangan nanti kita produksi terus virusnya semetara pemerintah bayarin terus dampaknya apa saja? Contoh, ada 12.000 pasien Covid-19 di Kota Bogor harus dirawat, belum fasilitas, nakes, dan belum masyarakat yang terdampak. Dalam 11 bulan pemerintah harus mengeluarkan setengah triliun,” lanjutnya.
Di satu sisi, pemerintah terus mengeluarkan anggaran kuratif kemudian masyarakat terus memproduksi terus penyebaran virus.
"Tolong bantu pemerintah supaya pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk kegunaan yang lain pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia yang kompeten yang lebih, itu yang harus kita pikirkan,” tambah Dedie.
Ke depan, Dedie melihat, saat ini Kota Bogor menuju langkah yang lebih baik dari sisi perencanaan dan penanggulangan. Dengan adanya program vaksinasi juga diharapkan dapat menjadi Kota Bogor yang lebih baik.
Sumber: BeritaSatu.com
