Rapat Banggar Sepakati APBD DKI 2021 Rp 84,19 Triliun
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 479 (1)   |   COMPOSITE 5975 (11)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1396 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (0)   |   IDX30 473 (2)   |   IDX80 128 (0)   |   IDXBASIC 1245 (0)   |   IDXBUMN20 361 (1)   |   IDXCYCLIC 739 (0)   |   IDXENERGY 741 (0)   |   IDXESGL 130 (0)   |   IDXFINANCE 1328 (3)   |   IDXG30 133 (0)   |   IDXHEALTH 1274 (1)   |   IDXHIDIV20 418 (2)   |   IDXINDUST 965 (5)   |   IDXINFRA 871 (1)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 739 (0)   |   IDXPROPERT 876 (0)   |   IDXQ30 136 (0)   |   IDXSMC-COM 280 (0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (0)   |   IDXTECHNO 3334 (0)   |   IDXTRANS 1040 (0)   |   IDXV30 127 (0)   |   INFOBANK15 957 (3)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 408 (1)   |   ISSI 176 (0)   |   JII 579 (0)   |   JII70 205 (0)   |   KOMPAS100 1135 (3)   |   LQ45 890 (3)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1594 (3)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 303 (0)   |   PEFINDO25 295 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (1)   |   SRI-KEHATI 342 (1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Rapat Banggar Sepakati APBD DKI 2021 Rp 84,19 Triliun

Jumat, 4 Desember 2020 | 13:09 WIB
Oleh : Yustinus Paat / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati besaran pagu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 sebesar Rp 84,19 triliun.

Anggaran ini naik Rp 1,69 triliun dari memorandum of understanding (MoU) kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta 2021.

MoU ini ditandatangani pimpinan DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jakarta, 26 November 2020 lalu dengan besaran RAPBD 2021 senilai Rp 82,50 triliun.

“APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 telah diperhitungkan senilai Rp 84,19 triliun, apakah bisa disetujui?” tanya Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi disambut persetujuan dari peserta rapat anggaran di Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/12/2020).

Besaran tersebut disepakati setelah Banggar DPRD bersama TAPD menetapkan sejumlah pagu. Seperti proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 72,18 triliun, dengan perincian pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 51,89 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 16,87 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 3,42 triliun.

Selanjutnya, pagu belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp 72,96 triliun dengan perincian belanja operasi Rp 57,45 triliun, belanja modal Rp 9,99 triliun, belanja tidak terduga (BTT) Rp 5,04 triliun serta belanja transfer Rp 498,01 miliar

Untuk postur penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 12,09 triliun yang didapat dari sisa lebih penghitungan APBD (SiLPA) 2020 Rp 2,02 triliun, dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 9,98 triliun.

Kemudian, untuk postur pengeluaran pembiayaan diproyeksikan Rp 11,22 triliun dengan perincian penyertaan modal daerah (PMD) Rp 10,99 triliun dan pembayaran cicilan utang jatuh tempo Rp 33,65 miliar, dan pemberian pinjaman daerah Rp 200 miliar.

Persetujuan tersebut sebelumnya juga telah mempertimbangkan pandangan lima komisi DPRD DKI Jakarta dalam memberikan sejumlah catatan terhadap APBD tahun anggaran 2021.

Dalam kesempatan itu, Komisi A dalam salah satu catatan rekomendasi mendorong Pemprov agar dukungan pendanaan secara berkelanjutan bagi gugus tugas penanganan Covid-19 di perangkat lingkungan warga rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) melalui sumber dana APBD dapat tereksekusi dengan baik.

“Karena pada waktu kemarin, kami menyisihkan Rp 8,3 miliar untuk supporting kegiatan-kegiatan gugus tugas RT/RW. Pemerintah harus segera melakukan koordinasi dengan BPBD, tetapi tidak cukup untuk itu, padahal ini sudah menjadi jawaban Gubernur saat PU fraksi-fraksi untuk memperkuat gugus tugas RT RW,” ucap Mujiyono, Ketua Komisi A DPRD DKI.

Komisi B dalam salah satu poin catatan rekomendasi menyatakan, Pemprov DKI dalam hal ini seluruh SKPD mitra kerja komisi perlu memprioritaskan pengunaan APBD 2021 untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat dan juga peningkatan PAD.

“Melalui retribusi daerah dan yang dapat menggulirkan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Khususnya untuk sektor UMKM dan koperasi,” sambung Abdul Aziz, Ketua Komisi B DPRD DKI.

Komisi C dalam salah satu poin catatan mendorong Pemprov DKI agar terus berupaya keras merealisasikan target penerimaan daerah di sepanjang 2021, yakni sebesar Rp 72,18 triliun.

“Komisi C merekomendasikan dalam hal ini Kepala Bapenda dan Kepala BPKD untuk sungguh-sungguh menjalankan rencana strategi dan kebijakan pendapatan daerah sebagaimana yang telah disampaikan Gubernur,” tutur Rasyidi HY, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI.

Kemudian, Komisi D dalam salah satu poin akan segera melakukan sejumlah pendalaman secara khusus terhadap program-program strategis daerah. Salah satunya, adalah program pengendalian banjir yang akan dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air (SDA) pada 2021.

“Dalam rangka menanggulangi banjir rob, Komisi D akan mengagendakan secara khusus membahas pembangunan tanggul pantai yang juga akan diajukan multiyears,” kata Ida Mahmudah, Ketua Komisi D DPRD DKI.

Terakhir, Komisi E dalam catatan menyetujui penambahan pagu anggaran belanja sebesar Rp 37,9 miliar untuk 4 kegiatan yang diusulkan Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam RAPBD DKI 2021. Hanya saja, Komisi E menginginkan agar optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus terjaga sebagaimana mestinya.

“Karena itu kami dari komisi E mendorong standar kelayakan minimum kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan, yaitu penurunan waktu tunggu dan peningkatan pelayanan tenaga kesehatan, mendorong peningkatan kompetensi keilmuan dan keramahan oleh tenaga medis dan non medis. Serta mendorong tenaga administrasi dalam sistem teknologi data dan informasi sehingga tidak diperlukan anggaran berulang di tahun berikutnya,” ungkap Jhonny Simanjuntak, Sekretaris Komisi E DPRD DKI.

Di lokasi yang sama, Ketua TAPD sekaligus Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati bersyukur atas pembahasan Raperda APBD 2021 yang telah dilaksanakan secara demokratis dan sesuai jadwal.

Ia menyatakan, TAPD DKI Jakarta akan terus berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar penggunaan APBD DKI 2021 dapat terlaksana secara tepat sasaran.

“Tentunya segala bentuk rekomendasi itu akan kita tindak lanjuti sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku,” tandas Sri.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DPRD DKI Klaim Kenaikan Anggaran untuk Penguatan Kinerja

DPRD beralasan kenaikan anggaran untuk sosialisasi kepada masyarakat.

MEGAPOLITAN | 4 Desember 2020

Relief Bandara di Kemayoran Jadi Jejak Sejarah Penerbangan Indonesia

Kemayoran merupakan bagian sejarah penting yakni bandara internasional pertama di Indonesia.

MEGAPOLITAN | 4 Desember 2020

Senin, RAPBD DKI 2021 Disahkan

Setelah rapat banggar, langsung ditutup dengan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk melakukan penelitian akhir terhadap RAPBD 2021 yang sudah dibahas.

MEGAPOLITAN | 4 Desember 2020

Wali Kota Tangerang Ajak Peran Serta Masyarakat Siaga Hadapi Bencana

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menggelar Apel Siaga bencana yang digelar di Lapangan Elektrik Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (3/12/2020).

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2020

Mangkir Rapid Test, Anggota KPPS Diganti

Sebanyak 4.085 anggota KPPS tidak hadir pada jadwal rapid test yang telah ditentukan oleh Dinkes Kota Depok.

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2020

Pemkab Bekasi Gelar Tes Usap Massal di Kawasan Industri

Klaster industri di Kabupaten Bekasi menjadi penyumbang terbesar kasus Covid-19.

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2020

Warga Depok Diminta Selalu Ingat 3M dan Jangan Liburan Jauh-jauh

Dinkes tidak bisa melarang warga untuk berlibur. Dinkes hanya bisa mengimbau agar warga Depok tidak berlibur jauh-jauh.

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2020

Kota Bogor Ikuti Arahan Pemerintah Pusat Perpendek Libur Akhir Tahun

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto juga mendukung adanya pengurangan hari libur pada natal dan tahun baru (Nataru) nanti.

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2020

Depok Gencarkan Normalisasi Situ

Saat ini, 15 situ sudah digunakan masyarakat untuk destinasi wisata.

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2020

5 Karyawan Positif Covid-19, Bank Panin Bogor Ditutup Wali Kota

Bank Panin Bogor ditutup setelah diketahui lima pekerja bank itu terkonfirmasi positif Covid-19 dan tidak melapor.

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS