Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

DPRD DKI Klaim Kenaikan Anggaran untuk Penguatan Kinerja

Jumat, 4 Desember 2020 | 11:20 WIB
Oleh : Yustinus Paat / ALD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono memberi alasan usul peningkatan anggaran rencana kerja tahunan (RKT) DPRD pada tahun anggaran 2021 demi penguatan kinerja dan penyerapan aspirasi masyarakat. Dia beralasan, kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi sudah sesuai dengan aturan.

“Usulan peningkatan anggaran RKT DPRD DKI 2021 itu dalam rangka penguatan kinerja dan penyerapan aspirasi masyarakat,” tegasnya saat dihubungi, Jumat (4/11/2020).

Kenaikan anggaran tersebut, dia memberi alasan, lebih pada kegiatan-kegiatan yang mendekatkan anggota dewan dengan masyarakat, seperti sosialisasi rancangan perda, sosialisasi kebangsaan, kunjungan kerja dalam provinsi, bimbingan teknis fraksi, dan kunjungan lapangan komisi. Kemudian, terdapat penambahan sosialisasi perda dari dua kali dalam sebulan menjadi empat kali tahun depan.

“Jadi, kenaikan anggaran ini lebih diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi sehingga kami punya banyak waktu untuk bertemu masyarakat. Kalau tunjangan, yang naik hanya tunjangan perumahan dan transportasi dan itu sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada istilah pendapatan langsung dan tidak langsung DPRD sebagaimana tercantum dalam rancangan anggaran RKT DPRD tahun 2021 yang beredar luas di publik. Pendapatan DPRD, kata Mujiyono, sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Mujiyono menegaskan bahwa item dalam RKT DPRD DKI tahun 2021 yang beredar, hanyalah simulasi saat pansus RKT pada pertengahan November 2020, untuk mempermudah penyusunan anggaran DPRD dan anggaran kegiatan DPRD. Rancangan RKT tersebut bukanlah hasil keputusan rapat karena RKT tersebut disinkronisasi antara anggaran DPRD dan anggaran di Sekretariat DPRD.

“Pada saat itu semua fraksi DPRD hadir termasuk dari PSI dan semua setuju soal usulan kenaikan tunjangan DPRD. Selebihnya anggaran kegiatan DPRD yang mengalami kenaikan karena ada volume kegiatan yang bertambah seperti sosialisasi perda menjadi 4 kali dalam sebulan serta penambahan kegiatan yang baru ada pada tahun 2021, yakni sosialisasi rancangan Perda dan sosialisasi kebangsaan,” jelas dia.

Berdasarkan data rancangan anggaran RKT DPRD DKI tahun 2021 yang diperoleh Beritasatu.com, usulan kenaikan anggaran DPRD dan anggaran kegiatan DPRD tersebut mencakup pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, serta anggaran kegiatan sosialisasi dan reses.

Dengan usulan kenaikan anggaran tunjangan dan kegiatan setiap anggota Dewan sebesar Rp 8,38 miliar per tahun itu, maka anggaran untuk 106 anggota DPRD mencapai Rp 888,6 miliar pada tahun anggaran 2021.

Anggaran RKT DPRD DKI Jakarta Tahun 2021

1. Pendapatan langsung (per bulan)

Uang representasi : Rp 2.250.000
Uang paket : Rp 225.000
Tunjangan keluarga : Rp 315.000
Tunjangan jabatan : Rp 3.262.500
Tunjangan beras : Rp 240.000
Tunjangan komisi : Rp 326.250
Tunjangan badan : Rp 130.500
Tunjangan perumahan : Rp 110.000.000
Tunjangan komunikasi : Rp 21.500.000
Tunjangan transportasi : Rp 35.000.000

Total Rp 173.249.250 per bulan, atau Rp 2.078.991.000 setahun

2. Pendapatan Tidak Langsung (per bulan)

Kunjungan dalam provinsi : Rp 14.000.000
Kunjungan luar provinsi : Rp 80.000.000
Kunjungan lapangan komisi : Rp 14.000.000
Rapat kerja dengan eksekutif : Rp 6.000.000
Tunjangan sosperda : Rp 16.800.000
Tunjangan ranperda : Rp 4.200.000
Tunjangan sosial kebangsaan : Rp 8.400.000

Total Rp 143.400.000 per bulan atau Rp 1.720.800.000 setahun

3. Pendapatan tidak langsung (setahun)

Bimtek Sekwan (luar daerah) : Rp 60.000.000
Bimtek fraksi (luar daerah) : Rp 60.000.000
Tunjangan reses : Rp 144.000.000

Total Rp 264.000.000 setahun

4. Kegiatan sosialisasi dan reses

Sosialisasi rancangan perda : Rp 40.000.000 per bulan
Sosialisasi Perda : Rp 160.000.000 per bulan
Sosialisasi kebangsaan : Rp 80.000.000 per bulan
Reses : Rp 960.000.000 per tahun

Total: Rp 4.320.000.000 setahun

Total keseluruhan dalam satu tahun Rp 8.383.791.000



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Relief Bandara di Kemayoran Jadi Jejak Sejarah Penerbangan Indonesia

Kemayoran merupakan bagian sejarah penting yakni bandara internasional pertama di Indonesia.

MEGAPOLITAN | 4 Desember 2020

Senin, RAPBD DKI 2021 Disahkan

Setelah rapat banggar, langsung ditutup dengan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk melakukan penelitian akhir terhadap RAPBD 2021 yang sudah dibahas.

MEGAPOLITAN | 4 Desember 2020

Wali Kota Tangerang Ajak Peran Serta Masyarakat Siaga Hadapi Bencana

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menggelar Apel Siaga bencana yang digelar di Lapangan Elektrik Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (3/12/2020).

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2020

Mangkir Rapid Test, Anggota KPPS Diganti

Sebanyak 4.085 anggota KPPS tidak hadir pada jadwal rapid test yang telah ditentukan oleh Dinkes Kota Depok.

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2020

Pemkab Bekasi Gelar Tes Usap Massal di Kawasan Industri

Klaster industri di Kabupaten Bekasi menjadi penyumbang terbesar kasus Covid-19.

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2020

Warga Depok Diminta Selalu Ingat 3M dan Jangan Liburan Jauh-jauh

Dinkes tidak bisa melarang warga untuk berlibur. Dinkes hanya bisa mengimbau agar warga Depok tidak berlibur jauh-jauh.

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2020

Kota Bogor Ikuti Arahan Pemerintah Pusat Perpendek Libur Akhir Tahun

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto juga mendukung adanya pengurangan hari libur pada natal dan tahun baru (Nataru) nanti.

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2020

Depok Gencarkan Normalisasi Situ

Saat ini, 15 situ sudah digunakan masyarakat untuk destinasi wisata.

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2020

5 Karyawan Positif Covid-19, Bank Panin Bogor Ditutup Wali Kota

Bank Panin Bogor ditutup setelah diketahui lima pekerja bank itu terkonfirmasi positif Covid-19 dan tidak melapor.

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2020

Kasus Kerumunan Rizieq, Polisi Panggil Kadishub Sampai Petugas Tenda

Kadishub dan Kadinkes telah menjalani pemeriksaan siang tadi. Sementara petugas tenda belum hadir di Mapolda Metro Jaya.

MEGAPOLITAN | 3 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS