Sistem Registrasi pada Situs APBD DKI Jakarta Dipertanyakan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Sistem Registrasi pada Situs APBD DKI Jakarta Dipertanyakan

Jumat, 27 November 2020 | 23:27 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan perubahan sistem yang mewajibkan registrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) sebelum mengakses situs APBD DKI Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan pada Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Eneng Malianasari mengatakan sebelumnya semua warga dapat mengakses situs APBD DKI Jakarta di apbd.jakarta.go.id secara bebas tanpa adanya registrasi. Namun pada penyusunan APBD 2021 menggunakan sistem baru bernama Smart Budgeting di tautan smartapbddev.jakarta.go.id yang harus memasukkan nomor NIK dan nomor KK.

“Pemprov DKI telah merintangi hak warga Jakarta untuk mengawal dan mengawasi penggunaan uang rakyat,” kata Eneng.

Padahal di era demokrasi digital, menurut Eneng, anonimitas merupakan prinsip dan hak yang harus dilindungi untuk menjamin perlindungan privasi warga dan menghindarkan dari intimidasi pihak penguasa.

“Syarat NIK dan nomor KK telah mencederai prinsip anonimitas di dunia digital. Bisa jadi, jika nanti ada warga Jakarta yang ketahuan mengintip dan memublikasikannya akan mendapatkan perlakuan pelayanan yang berbeda karena nama dan NIK nya sudah dicatat,” tandas Eneng.

Dikhawatirkan sistem yang baru ini akan membuat warga Jakarta takut untuk mengungkapkan pendapatnya terkait APBD. Pasalnya, pihak Pemprov DKI telah mengantongi identitas yang bersangkutan dari NIK dan nomor KK yang telah diinput.

“Kebijakan ini mencerminkan bahwa Pak Gubernur tidak siap memimpin di era demokrasi digital, serta menunjukkan bahwa transparansi anggaran di Pemprov DKI berjalan mundur jauh ke belakang,” imbuh dia.

Untuk bisa mengakses APBD DKI, sekarang warga harus register terlebih dahulu ke situs smartapbddev.jakarta.go.id. Dalam item register, akan muncul sejumlah kolom yang wajib diisi untuk bisa mengakses detail APBD, yakni kolom kategori, NIK, email, kata sandi dan Nomor Kartu Keluarga.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemkot Bogor Akan Verifikasi Swab Test Rizieq Syihab

Bila ditemukan ada kekeliruan atau lembaga yang digunakan tidak terverifikasi, Pemkot Bogor akan melakukan swab test ulang.

MEGAPOLITAN | 27 November 2020

Srikandi Tani Kampung Becek Ajak Warga Tanam Hidroponik

Sandi berharap selain manfaat ekonomi, kegiatan ini dapat menguatkan rasa kebersamaan dan menciptakan budaya gotong-royong dalam lingkungan tempat tinggal.

MEGAPOLITAN | 27 November 2020

Kasus Konfirmasi Positif Covid-19 di Depok Sentuh 10.000

Kasus positif Covid-19 di Depok, Jawa Barat hingga Jumat (27/11/2020) menyentuh angka 10.000 atau tepatnya 10.040 sejak pandemi ini berlangsung Maret lalu.

MEGAPOLITAN | 27 November 2020

Kurangi Emisi, Batiqa Hotel dan Jababeka Tanam Pohon Trembesi

Batiqa Hotel Jababeka bersama Jababeka Infrastruktur selaku pengelola Kawasan Industri Jababeka berkolaborasi melakukan penanaman pohon trembesi.

MEGAPOLITAN | 27 November 2020

Tim Swab Pemkot Bogor Ditolak Keluarga Rizieq, Bima Arya Marah

Sebelumnya, Rizieq melakukan test swab PCR secara mandiri tanpa sepengetahuan Pemkot Bogor.

MEGAPOLITAN | 27 November 2020

Kasus Kampung Kurma Grup, Polri: Datanya Amburadul

Penyidik memerlukan waktu untuk mengklarifikasi sejumlah transaksi yang tidak tercatat baik oleh perusahaan.

MEGAPOLITAN | 27 November 2020

Pemkab Bekasi Percepat Pembangunan Jalan Lingkungan di Pengujung Tahun

Selain menata permukiman kumuh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mulai membangun jalan lingkungan di penghujung tahun 2020 ini.

MEGAPOLITAN | 27 November 2020

Pemkab Bekasi Gandeng TNI AD Tangani Permukiman Kumuh

Program Kotaku dan program Berseka sejalan dengan program pemerintah pusat dalam hal mengurangi permukiman kumuh.

MEGAPOLITAN | 27 November 2020

Kemparekraf Mulai Salurkan Dana Hibah ke Pengusaha Hotel dan Restoran

Saat ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tengah mendata hotel dan restoran yang akan mendapatkan bantuan.

MEGAPOLITAN | 27 November 2020

Kasudin Kesehatan Jakpus Tegaskan Belum Ada Klaster Petamburan

Saat ini Petamburan belum bisa disebut kluster baru karena tidak teridentifikasi.

MEGAPOLITAN | 27 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS