Depok, Beritasatu.com - Pemprov Jawa Barat menggelar kegiatan simulasi vaksin Covid-19 di Puskesmas Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (22/10/2020). Simulasi ini digelar dalam rangka mendukung upaya penanggulangan pandemi Covid-19.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, salah satu upaya penanggulangan Covid-19 adalah melalui penaikan imunitas bagi orang-orang sehat melalui vaksin.
"Kami di Provinsi Jawa Barat dengan Depok sebagai titik berangkat titik simulasi. Memalukan simulasi pemberian vaksin. Walau vaksin belum ada kepastian karena masih diuji Badan POM," ujar Ridwan Kamil di Puskesmas Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (22/10/2020).
Dikatakan Ridwan Kamil, Pemprov Jawa Barat ingin menjadi yang paling siap dalam manajemen koordinasi pelaksanaan vaksin. Dimulai di tempat yang dipilih yakni Kota Depok. Jika vaksin tahap pertama yang merupakan pembelian dari Republik Rakyat Tiongkok lolos uji maka wilayah yang akan diutamakan adalah kawasan Bodebek (Bobort, Depok, Bekasi).
"Vaksin ini tidak bisa menjamin 100 persen tapi bisa mendekati prosentase mayoritas. Ini efektif. Tapi tak ada jaminan 100 persen. Apakah halal? Sedang diuiji bersama MUI dan Badan POM," kata Kang Emil sapaan akrabnya.
Dikatakan Kang Emil, simulasi dilakukan untuk mengetahui apakah jumlah puskesmas yang ada di Depok dan Jawa Barat cukup atau tidak. Jika tidak cukup maka harus menyulap gedung gelanggang olahraga dan gedung serbaguna milik pemerintah menjadi tempat pemaksinan.
Teknisi simulasi vaksinasi dipaparkan Emil, terdapat urutan pertama mencuci tangan, kemudian meja pertama adalah meja cek suhu kemudian meja kedua adalah pendaftaran dan cek surat surat dan pemeriksaan kesehatan, kemudian meja ketiga adalah meja imunisasi dan meja terakhir adalah untuk melihat reaksi dari vaksin. Orang yang divaksin harus berada di ruang tersebut selama 30 menit untuk melihat apakah ada reaksi atau tidak setelah mendapatkan vaksin.
Nantinya, lanjut Emil, dapat diketahui satu puskesmas tipe ini, satu hari kerja dapat melakukan pemaksinan berapa banyak jumlahnya dalam satu hari.
"Nanti kami hitung berapa banyak jumlah puskesmas di Depok dikalikan berapa banyak jumlah sasaran. Jangan jangan kekurangan atau cukup tapi butuh sebulan atau dua bulan. Disinikah pentingnya imunisasi. Harus diketahui vaksin ini disuntik dua kali," papar Emil.
Diungkap Emil, nantinya satu orang yang sama nanti disuntik vaksin lagi di hari ke 30 harus disuntik lagi. "Kebayang ya rumitnya mengatur jumlah penduduknya dikalikan dua kali proses," ujar Emil.
Jika rumah sakit tak cukup maka Pemprov Jabar menyiapkan skenario menyulap gedung pemerintah untuk disulap menjadi sarana pemberian vaksinasi. Kalau tenaga vaksin kurang nanti rekrut relawan.
"Kerumitan yang sedang kita proses. Lebih baik menjadi masyarakat yang siap daripada nanti keteteran. Nanti hasilnya ketahuan untuk menyuntik mayoritas warga Jawa Barat butuh berapa lama waktunya kita sedang hitung," tegas Emil.
Vaksin diberikan untuk warga berusia 18-59 tahun. Jumlah ini totalnya 60 persen dari populasi warga Indonesia. Di bawah atau di atas usia ini, harus ada rekomendasi dokter.
Ditegaskan Ridwan Kamil, tahun 2021 ini Covid masih menyertai dengan segala dinamikanya seperti 2020. "Kalau disampaikan 2021 sudah normal menurut saya terlalu optimis. Saya mendoakan itu tapi kalau mau realistis maka 2022 lah. Karena 2021 kita masih penyuntikan. Protokol kesehatan 3 M jangan ditinggalkan," papar Emil.
Terkait berapa banyak vaksin yang diberikan untuk Depok, dikatakan Emil bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pusat. Pemprov Jabar hanya mengamankan jika sudah diputuskan.
"Total vaksin sembilan juta paket maka Bodebek sebagai episentrum Indonesia maka dibagi tiga versi bottom up mungkin sepertiga, sepertiga, sepertiga. Bodebek jumlahnya 16 juta. Kalau sepertiga dari jatah sembilan juta itu kan tiga jutaan maka 20 persen dari jumlah penduduk Bodebek. Depok itu penduduknya kurang lebih 2,4 juta. Maka kami meminta 300.000-an untuk warga Depok. Apakah disetujui? Saya juga belum tahu," tutur Ridwan Kamil.
Diungkapkan Ridwan Kamil, sekitar 300.000 warga yang mendapatkan vaksin tersebut adalah pertama tenaga kesehatan. Kedua TNI/ Polri, ketiga warga yang profesinya rawan, dan keempat adalah warga umum yang tinggal di zona rawan.
Sumber: BeritaSatu.com
