Ini Kriteria Warga Tidak Layak Daftar DTKS di Jakarta
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Ini Kriteria Warga Tidak Layak Daftar DTKS di Jakarta

Jumat, 25 September 2020 | 19:17 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta tengah memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) melalui variabel khas daerah berupa daftar negatif atau kriteria warga tidak layak daftar. Hal tersebut dilakukan guna menentukan apakah seseorang ataupun suatu rumah tangga layak atau tidak untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS. Hal ini sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat untuk memperbarui DTKS setiap tahun, yang mana tahun ini pembaruan data dilakukan satu kali.

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Irmansyah, menuturkan, disusunnya variabel khas daerah berupa list negatif tersebut merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam tahapan pengelolaan DTKS.

“Dalam proses pengelolaan, diawali dengan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu di Provinsi DKI Jakarta. Skrining awal ini dilakukan agar bantuan yang diberikan nantinya dapat tepat sasaran serta memberi peluang warga lain yang lebih berhak untuk masuk ke dalam data penerima bantuan," ujar Irmansyah melalui keterangan, Jumat (25/9/2020).

Adapun isi daftar negatif tersebut, di antaranya terdapat anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN/PNS/TNI/POLRI/Anggota DPR/DPRD, rumah tangga memiliki mobil, rumah tangga memiliki tanah/lahan dan bangunan (dengan NJOP di atas Rp 1 milyar), sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum adalah air kemasan bermerek (tidak termasuk air isi ulang), dan dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat.

"Dalam penyusunan list negatif tersebut, kami tidak kerja sendirian, tetapi berkolaborasi dengan sejumlah instansi maupun lembaga terkait," ungkap Irmansyah.

Instansi atau lembaga terkait tersebut, adalah Badan Pusat Statistik dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Dinas Pemberdayaan, Perlindungan dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Sebagai contoh, untuk penunjang teknis dalam rangka pemutakhiran atau pemadanan data DTKS, Dinsos Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta telah dilakukan pula sosialisasi dengan pemangku kepentingan terkait, demi peningkatan pelayanan pengaduan layanan DTKS.

"Rangkaian pelaksanaan rencana aksi ini ditujukan untuk peningkatan kualitas data dan layanan pengaduan DTKS," tandas dia.

Warga Jakarta, kata Irmansyah, dapat membaca informasi alur pendaftaran DTKS dan mengecek apakah terdaftar atau tidak di dalam DTKS melalui menu pengaduan situs resmi Dinas Sosial DKI Jakarta dinsos.jakarta.go.id. Melalui situs tersebut akan diarahkan ke SILADU (Sistem Layanan Informasi Terpadu) dari Pusdatin Jamsos yang juga dapat diakses secara langsung melalui pp.pusdatin-dinsos.jakarta.go.id.

"Sistem tersebut sudah disosialisasikan kepada seluruh Satuan Pelaksana Sosial dan Petugas Petugas Pendata dan Pendamping Sosial atau Pendamsos di tiap Kecamatan, dengan harapan masyarakat dapat mengakses dan menggunakan SILADU sebagai informasi pelayanan DTKS," terang dia.

Perlu diketahui pula, dalam melaksanakan pendataan dan penyaluran program bantuan sosial, Dinsos Provinsi DKI Jakarta melalui Pusdatin Jamsos memiliki Petugas Pendata dan Pendamping Sosial (Pendamsos) yang tersebar di 267 kelurahan di DKI Jakarta. Petugas Pendamsos ini juga yang terdepan dalam membantu penyaluran bantuan sosial di masa pandemi Covid-19.

Sebagai informasi, DTKS merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan program bantuan sosial di DKI Jakarta seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan program Pangan Murah. Selain itu DTKS juga digunakan untuk data dasar pemberian bantuan berbasis APBN seperti e-waroeng, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Larangan Dine In, Omzet Restoran Melorot

Saat kembali ke PSBB, omzet turun hingga 70% dibandingkan kondisi normal.

MEGAPOLITAN | 25 September 2020

Masuk Zona Merah, Ini Tingkat Penularan di Kota Bekasi

Angka tingkat penularan atau reproduksi Covid-19 di Kota Bekasi pada saat ini mencapai 1,11.

MEGAPOLITAN | 25 September 2020

Pemkab Bekasi Gandeng Hotel Jadikan Ruang Isolasi Pasien Covid-19

Pemkab Bekasi mulai menggandeng hotel yang bersedia dijadikan sebagai ruang isolasi terkonfirmasi Covid-19 dengan gejala ringan maupun OTG.

MEGAPOLITAN | 25 September 2020

Cara Unik Pemkab Bogor Perkenalkan Pariwisata

Pemkab Bogor menggelar lomba video kreatif dan menyanyi yang diikuti 298 peserta, terdiri dari 203 video kreatif dan 95 video menyanyi.

MEGAPOLITAN | 25 September 2020

Reka Ulang Kasus Klinik Aborsi, 63 Adegan Digelar

10 tersangka memperagakan 63 adegan mulai dari perencanaan, pelaksanaan aborsi hingga penghilangan barang bukti janin.

MEGAPOLITAN | 25 September 2020

DKI Terus Tambah Sarana dan Prasarana Penanganan Covid-19

Pemprov DKI juga sudah membuka kembali dan merekrut tenaga medis untuk membantu penanganan pasien Covid-19.

MEGAPOLITAN | 25 September 2020

Wagub DKI: Isolasi Terpusat Tekan Penyebaran Covid-19

Fasilitas isolasi terpusat akan mengurangi atau meniadakan isolasi mandiri.

MEGAPOLITAN | 25 September 2020

Selama PSBB Jakarta, 208 Kantor dan Tempat Usaha Ditutup

Sebanyak Rp 4,6 miliar dana yang dikumpulkan dari denda masyarakat yang tidak pakai masker.

MEGAPOLITAN | 25 September 2020

Polisi Bekuk Tersangka Pelecehan Rapid Test

Tersangka EF sudah diamankan pagi ini di daerah Balige, Toba, Samosir, Sumatera Utara.

MEGAPOLITAN | 25 September 2020

Perda Penanggulangan Covid-19 Sangat Diperlukan

Menurut Prasetio, perlu aturan dan implementasi yang kuat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

MEGAPOLITAN | 25 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS