Wali Kota Bogor: Jabodetabekpunjur Butuh Kementerian Khusus
Logo BeritaSatu

Wali Kota Bogor: Jabodetabekpunjur Butuh Kementerian Khusus

Selasa, 28 Juli 2020 | 15:54 WIB
Oleh : Vento Saudale / BW

Bogor, Beritasatu.com – Permasalahan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) membutuhkan kerja sama yang bersifat interregional dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Wali Kota Bogor Bima Arya pun mengusulkan kementerian khusus Jabodetabekpunjur.

Bima menilai, Jabodetabekpunjur harus melibatkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial. Hal itu diterapkan dalam melihat akar permasalahan dan menciptakan solusi.

Kata dia, ada dua isu besar yang ada di Jabodetabekpunjur, yakni lingkungan hidup dan transportasi. Namun, dari tahun ke tahun persoalan dalam menghadapi isu tersebut adalah koordinasi, kewenangan, dan keuangan.

“Isu besar tadi selalu dihadapkan pada tiga realita tersebut. Selalu ada masalah dengan hal koordinasi, selalu ada overlapping dalam hal kewenangan, dan selalu curhat terkait dengan keuangan atau anggaran. Apa pun persoalannya,” ujar Bima, Selasa (28/7/2020).

Bima berharap, kelembagaan yang dibentuk ini bukan sekadar untuk memperbaiki komunikasi atau koordinasi saja, tetapi perlu dikuatkan dalam aspek kewenangan dan keuangan. Terkait selama ini ada pertemuan diskusi antarwilayah, Bima melihat tidak cukup, karena ada persoalan lain, selain koordinasi.

“Kalau pun kita aktif berkomunikasi dan berkoordinasi, tetapi kewenangan dan keuangan itu terlalu struktural,” jelasnya.

Untuk menjawab persoalan Jabodetabek, Bima melihat, solusinya harus struktural juga, yaitu membentuk kementerian khusus Jabodetabek.

Ia menggarisbawahi yang disampaikan Gubernur Ridwan Kamil terkait persoalan Citarum misalnya, tidak bisa adhoc.

“Persoalan Jabodetabekpunjur ini pun tidak bisa adhoc. Gubernur Jabar dengan Gubernur Jakarta sangat baik komunikasinya, meminggirkan persoalan politik, berbicara bagaimana memperbaiki koordinasi dalam hal Covid-19. Namun, ternyata itu tidak cukup, perlu setingkat kementerian untuk dukungan aspek kewenangan dan keuangan atau anggarannya juga,” papar Bima.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan/Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rakor terkait persoalan Jabodetabekpunjur yang dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Bogor Senin (27/7/2020).

Sofyan Djalil menyebut, rakor tersebut menitikberatkan kepada sosialisasi Perpres Nomor 60/ 2020 dan penyelesaian isu strategis Jabodetabekpunjur. Karena, menurutnya, kawasan ini masih memiliki berbagai permasalahan, di antaranya isu banjir dan longsor, sampah dan sanitasi, ketersediaan air bersih; kawasan kumuh dan bangunan illegal, dan kemacetan. Masalah itu menjadi hambatan bagi realisasi potensi pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Jabodetabekpunjur.

Perpres ini juga mengamanatkan pembentukan Kelembagaan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabekpunjur untuk memperkuat koordinasi pengembangan dan pengelolaan kawasan serta mengakselerasi debottlenecking.

Dalam struktur organisasinya, Menteri ATR/Kepala BPN akan ditunjuk sebagai ketua, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai wakil. Terdapat pula tiga gubernur yang berperan sebagai penanggung jawab wilayah, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat.

Selain itu, kelembagaan koordinasi ini akan dilengkapi dengan project management office (PMO).

Menanggapi hal itu, Bima menyebut apa yang disampaikan Menteri Sofyan Djalil sangat kompleks. Harusnya, ada akselerasi daya dukung dalam persoalan transportasi dan lingkungan hidup di Jabodetabekpunjur.

“Kita ingin ada akselerasi. Kita tidak yakin akselerasi itu terjadi ketika semuanya dikerjakan adhoc. Kita melihat struktur yang disampaikan Pak Menteri sangat kompleks. Apakah setiap dimensi itu bisa diselesaikan dengan taktis, Karena persoalannya itu fulltime semua,” tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemprov DKI: 68 Klaster Perkantoran, 440 Positif Covid-19

Data tersebut merupakan hasil analisis Pemprov DKI dari awal masa PSBB yang dimulai 10 April lalu hingga perpanjangan masa PSBB transisi.

MEGAPOLITAN | 28 Juli 2020

Tersandung Kasus Penggelapan, Mantan Atlet Nasional Dimediasi

ML belum bisa mengembalikan uang korban karena kekurangan uang.

MEGAPOLITAN | 28 Juli 2020

Pemkot Bogor Minta Perusahaan Transportasi Online Percepat Produksi Sekat

"Tidak perlu bagus-bagus, cukup buat yang sederhana. Sekat ini bisa menjadi salah satu wujud nyata upaya mencegah penyebaran virus," Wakil Wali Kota Bogor.

MEGAPOLITAN | 28 Juli 2020

Petugas Samsat Polda Metro Terpapar Covid-19 Telah Dinyatakan Negatif

Sebanyak 20 petugas Samsat Polda Metro Jaya, yang sempat tertular Covid-19 telah dinyatakan negatif. Saat ini, mereka masih menjalani isolasi mandiri

MEGAPOLITAN | 28 Juli 2020

Disnaker DKI Dorong Kantor-kantor Tes Covid-19 Karyawannya

Pimpinan perusahaan membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 internal perusahaan yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas kesehatan.

MEGAPOLITAN | 28 Juli 2020

Produksi Kompos, Upaya TPST Bantargebang Pertahankan Lahan

Ribuan ton kompos ini ditampung di bagian produksi, sebelum dipasarkan ke sentral-sentral toko pertanian.

MEGAPOLITAN | 28 Juli 2020

DKI Pinjam Uang Berbunga Rp 7 T, Anggota DPRD Minta Anies Tak Gegabah

Menurut Jupiter, pinjaman uang sebesar Rp 12,5 triliun berkonsekuensi pada bunga yang tidak kecil yakni Rp 7 triliun. Sehingga akan membebani keuangan DKI.

MEGAPOLITAN | 27 Juli 2020

ASN Positif Covid-19, Lima Pelayanan di Kecamatan Matraman Ditutup

Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, menghentikan untuk sementara waktu lima kantor pelayanan publik akibat seorang ASN terkonfirmasi positif Covid-19.

MEGAPOLITAN | 27 Juli 2020

Tahapan Konstruksi Jakarta International Stadium Capai 24,6%

Pembangunan proyek JIS masih terus berjalan walau dengan keterbatasan.

MEGAPOLITAN | 27 Juli 2020

Jumlah Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19 Meningkat Jadi 10,31 %

Wiku Adisasmito mengatakan dalam satu pekan jumlah kabupaten/kotamadya yang berada di zona risiko tinggi Covid-19 atau zona merah dan oranye meningkat.

MEGAPOLITAN | 27 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS