Anies Baswedan: Reklamasi Ancol Berbeda dengan Reklamasi 17 Pulau

Anies Baswedan: Reklamasi Ancol Berbeda dengan Reklamasi 17 Pulau
Anies Baswedan. (Foto: Antara)
Yustinus Paat / JAS Sabtu, 11 Juli 2020 | 17:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa reklamasi kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas 155 hektare, sama sekali berbeda dengan reklamasi 17 pulau sebelumnya. Menurut Anies Baswedan, reklamasi Ancol ini merupakan kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir.

"Dan perluasan kawasan Ancol ini bukan dari kegiatan reklamasi 17 pulau/pantai itu. Ini adalah bagian dari usaha menyelamatkan Jakarta dari bencana banjir," ujar Anies dalam Youtube yang diunggah Pemprov DKI, Sabtu (11/7/2020).

Menurut Anies Baswedan, maksud, cara, dan pemanfaatan reklamasi Ancol dan reklamasi 17 pulau sebelumnya, sangat berbeda. Menurut dia, reklamasi 17 pulau bukan merupakan proyek untuk melindungi warga Jakarta dari bencana apapun termasuk banjir.

"Di sana (reklamasi 17 pulau) ada pihak swasta berencana membuat kawasan komersial, membutuhkan lahan, lalu membuat daratan, membuat reklamasi," ungkap dia.

Selain itu, kata Anies, dalam proses reklamasi 17 pulau sebelumnya, terdapat unsur menerabas ketentuan lingkungan hidup atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Termasuk, kata dia, dalam reklamasi 17 pulau, terdapat unsur hilangnya hajat hidup para nelayan karena sebagian (pulau/pantai reklamasi) berhadapan dengan perkampungan nelayan, misalnya di Kamal Muara dan di Muara Angke.

"Lalu (pulau/pantai reklamasi) ini juga berhadapan dengan kawasan Cengkareng Drain dan muara Sungai Angke. Efeknya mengganggu aliran sungai ke laut lepas. Jadi bukan membantu mengendalikan banjir, tapi malah berpotensi menghasilkan banjir," terang dia.

Karena itu, kata Anies, dirinya telah menghentikan kegiatan reklamasi 17 pulau ini dengan cara mencabut 13 izin atas pulau reklamasi sehingga tidak bisa dilaksanakan. Sementara empat pulau lainnya, kata dia, sudah terlanjur jadi sehingga harus mengikuti semua ketentuan hukum dan juga ikut memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Itu janji kita dan alhamdulillah itu sudah dilaksanakan. Jadi alhamdulillah itu sudah tuntas," tutur dia.

Berbeda dengan reklamasi Ancol sekarang, kata Anies Baswedan, yang mengedepankan kepentingan publik, dengan tujuan melindungi warga DKI Jakarta dari banjir dan tidak mengganggu nelayan di Jakarta Utara. Proses reklamasi Ancol ini, kata dia juga sudah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

"Nah, yang 17 pulau/pantai itu tidak sejalan dengan kepentingan umum, kemudian ada permasalahan dengan hukum, mengganggu rasa keadilan. Sementara yang di Ancol ini adalah proyek pemerintah untuk melindungi warga Jakarta dari banjir," tandas dia.

Reklamasi Ancol, lanjut Anies Baswedan, berasal dari tanah timbul di Pantai Ancol yang merupakan hasil penimbunan lumpur dari pengerukan sungai dan waduk di Jakarta. Proses penimbunan dan pengerukan sudah berlangsung selama 11 tahun.

"Jadi pengerukannya oleh pemerintah, pengelolaan lahannya oleh pemerintah, dan pemanfaatannya untuk seluruh rakyat. Apalagi program ini tidak mengganggu kegiatan nelayan, tidak menghalani aliran sungai manapun menuju laut, dan ini sudah berlangsung selama 11 tahun," pungkas Anies. 



Sumber: BeritaSatu.com