Polemik Ancol, Wagub DKI: Bukan Reklamasi, tetapi Perluasan Kawasan

Polemik Ancol, Wagub DKI: Bukan Reklamasi, tetapi Perluasan Kawasan
Teluk Jakarta dengan latar belakang pulau reklamasi. (Foto: Antara)
Yustinus Paat / JAS Jumat, 10 Juli 2020 | 17:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) menegaskan bahwa pengembangan kawasan rekreasi Ancol bukanlah reklamasi, tetapi perluasan kawasan. Menurut Ariza, perluasan kawasan tersebut, bukan untuk tujuan komersial, tetapi untuk kepentingan publik.

"Jadi jangan diartikan me-reklamasi atau membuat kawasan itu jadi komersial, tidak. Kawasan itu justru untuk kepentingan perluasan," ujar Ariza usai Salat Jumat di Masjid Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jumat (10/7/2020).

Ariza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah sejak Tahun 2009, telah menjadikan kawasan pantai Ancol tempat penampungan tanah dari hasil pengerukan 5 waduk dan 13 sungai DKI Jakarta. Hingga saat ini, kata dia, sudah terbentuk tanah timbul kurang lebih 20 hektare di Ancol Timur dari hasil pengerukan tersebut.

"Tidak terasa jumlahnya sekarang sudah kurang lebih 20 hektare tanah yang timbul. Maka Gubernur DKI Jakarta mengambil kebijakan bahwa tanah tersebut, hasil pengerukan tersebut harus dilakukan kajian," ungkap dia.

Menurut Ariza, langkah Anies Baswedan sudah tepat dengan menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 Tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dufan seluas ± 35 ha dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas ± 120 ha. Dengan keputusan tersebut, kata Ariza, PT Pembangunan Jaya Ancol mempunyai landasan yang kuat untuk melakukan sejumlah kajian mendalam sebelum melakukan perluasan lahan.

"Jadi Kepgub ini dikeluarkan sebagai pintu masuk agar PT Pembangunan Jaya Ancol melakukan berbagai kajian yang selama ini belum dilakukan kajian yang luas, yang menyeluruh, yang mendalam. Jadi ini sesuatu yang baik," jelas dia.

Dalam Kepgub 237 Tahun 2020, disebutkan bahwa PT Pembangunan Jaya Ancol harus terlebih dahulu melengkapi kajian teknis sebelum melakukan perluasan kawasan Dufan dan Ancol Timur. Kajian teknis tersebut antara lain kajian penanggulangan banjir yang terintegrasi, kajian dampak pemanasan global, kajian perencanaan pengambilan material perluasan kawasan, kajian perencanaan infrastruktur/prasarana dasar, analisa mengenai dampak lingkungan dan kajian lainnya yang diperlukan.

Lebih lanjut, Ariza mengatakan, selain dijadikan dasar perluasan kawasan Dufan dan Ancol Timur, hasil kajian PT Pembangunan Jaya Ancol, bisa direkomendasikan menjadi materi dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akan direvisi.

"Nanti hasil kajiannya akan direkomendasikan dalam tata ruang, RDTR yang sedang kita revisi," pungkas Ariza.



Sumber: BeritaSatu.com