Perum Jasa Tirta II Siap Penuhi Pasokan Air Baku PDAM Bekasi

Perum Jasa Tirta II Siap Penuhi Pasokan Air Baku PDAM Bekasi
Petugas membersihkan aliran Kalimalang. Sungai ini menjadi salah satu sumber air baku PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi untuk memenuhi ketersediaan air bersih masyarakat Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. (Foto: Beritasatu Photo / Mikael Niman)
Mikael Niman / JAS Rabu, 8 Juli 2020 | 18:37 WIB

Bekasi, Beritasatu.com – Perum Jasa Tirta (PJT) II Wilayah I memastikan akan memenuhi permintaan air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi. Terlebih lagi, saat terjadi peningkatan pelanggan air bersih di wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, BUMN penyediaan air baku ini siap memenuhi permintaan PDAM.

Kemampuan sumber air baku di wilayah Bekasi ada dua yakni pertama, sungai setempat yakni Kali Bekasi dan kali-kali kecil lainnya. Kedua, Saluran Tarum Barat atau yang biasa disebut Kalimalang, yang sumber airnya berasal dari waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.

“Selama dua sumber air baku ini masih tercakup, kita akan suplai terus. Lalu, kemampuan dari saluran itu sendiri. Kita juga tidak mau memaksakan untuk menyuplai air baku terlalu besar di hulu supaya sampai di hilir, tetapi tidak diiringi kemampuan tanggul. Tanggul kurang bagus untuk menahan daya debit aliran yang ada, itu juga yang kita perhatikan dalam menyuplai air baku,” ujar General Manager PJT II Wilayah I, John Rico, Selasa (8/7/2020).

Kekuatan tanggul aliran sungai juga menjadi perhatian PJT II dalam menyuplai air baku ke PDAM. Tidak semata-mata hanya mempertimbangkan ketersediaan air baku saja. “Daripada jebol tanggul di hulu, air juga tidak sampai ke hilir. Kita harus memperhatikan kondisi seperti itu,” bebernya.

Meski begitu, sejauh ini PJT II tetap berusaha memberikan suplai air baku untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat melalui pengolahan dari PDAM.

Sulitnya Urus SIPSDA

Saat ini, PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi memiliki 20 intake (saluran dari Tarum Barat menuju ke instalasi pengolahan air bersih) dengan jumlah pelanggan mencapai 319.000 sambungan langganan (SL) yang berada di Kabupaten dan Kota Bekasi.

“Dari 20 intake, suplai air baku tetap jalan terus. Kita berusaha maksimal menyediakan air baku untuk keperluan masyarakat melalui PDAM. Kita juga bentuk partisipasi masyarakat untuk memantau operasi aliran air, baik PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi maupun PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi,” imbuhnya.

Menurutnya, dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang apabila terjadi peningkatan pelanggan PDAM maka diperlukan tambahan pasokan air baku yang cukup besar.

“Apabila dalam beberapa waktu ke depan ada permintaan meningkat terhadap air bersih, itu kembali lagi kepada SIPSDA (Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air), berarti ada peningkatan jumlah permintaan air baku kepada kami. Diperbarui lagi SIPSDA sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kita menyalurkan air baku berdasarkan SIPSDA yang diajukan PDAM,” imbuhnya.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, memuat aturan bahwa pengguna sumber daya air (misalkan PDAM) wajib memiliki izin yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), dalam hal ini berupa Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA).

Tetapi, hingga saat ini Peraturan Pemerintah (PP) yang menjalankan Undang-Undang tersebut, belum diterbitkan. Sehingga ada masa transisi dari produk hukum turunan UU tersebut.

Belum diterbitkannya PP ini kerap menuai polemik, terutama di saat pengguna sumber daya air mengajukan SIPSDA ke Kempupera. Untuk mendapatkan SIPSDA ini, PDAM harus mengurus bolak-balik untuk melengkapi persyaratan administrasi. Bahkan, hingga berbulan-bulan SIPSDA tersebut tak kunjung selesai.

Kebutuhan air bersih bagi masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, PDAM masih terhambat dengan aturan SIPSDA, yang tak kunjung selesai diurus hingga berbulan-bulan. Dari 20 intake PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi yang ada, hanya beberapa intake yang sudah mengantongi SIPSDA, sesuai dengan aturan UU Nomor 17/2019 tentang Sumber Daya Air, karena rumitnya mengurus izin ini.

Sementara itu, Kabag Umum Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Putu Edy Purnawijaya, menambahkan, walaupun PP belum diterbitkan tetapi sudah ada Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengatur tentang perizinan tersebut. Pengguna sumber daya air dapat menjadikan Permen ini sebagai acuan mengurus SIPSDA.

“Kita tetap menyediakan air baku melalui Saluran Tarum Barat. Nanti juga kita bangun SPAM Regional yang dapat melayani beberapa kabupaten/kota sekaligus. Sumber air bakunya berasal dari mata air atau sungai setempat. Bukan lagi dari Saluran Tarum Barat. Ini yang akan kita perbanyak ke depan,” ujar Putu Edy.



Sumber: BeritaSatu.com