NTB Kerja Sama Penjualan Produk UMKM dengan DKI Jakarta

NTB Kerja Sama Penjualan Produk UMKM dengan DKI Jakarta
Suasana Pasar Lembang Ciledug, yang ramai dipadati pembeli jelang hari raya Idul Fitri 1441 H, Minggu 24 Mei 2020. (Foto: BeritaSatu Photo / Bayu Marhaenjati)
/ HS Rabu, 10 Juni 2020 | 10:52 WIB

Mataram, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menjajaki kerja sama dengan PD Pasar Jaya milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pendistribusian hasil produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta produk pertanian asal NTB ke Jakarta.

"Saat ini, rencana MoU antara kedua pemerintah daerah itu sedang dimatangkan," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB H Ridwan Syah di Mataram, Selasa (9/6/2020).

Dia mengatakan, ketertarikan Pemprov DKI Jakarta terhadap produk UMKM serta pertanian lantaran keberhasilan Pemprov NTB menghidupkan geliat perekonomian wilayahnya selama wabah Covid-19 dengan fokus memberdayakan UMKM lokal melalui program jaring pengaman sosial (JPS) Gemilang.

"Rancangan produk NTB tengah kita proses dan inventarisir. Nantinya, semua produk UMKM/IKM NTB yang akan kita kirimkan bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan," ujarnya.

Ridwan Syah menyampaikan, pandemi Covid-19 yang melanda semua wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi NTB telah memberi hikmah pelibatan produk lokal. Di mana, program JPS Gemilang telah mampu menjadi penggerak dan pengungkit ekonomi di NTB. Sebab, adanya pelibatan IKM dan UMKM itu otomatis, dana itu akan langsung masuk ke masyarakat.

"Jadi, karena yang punya uang adalah pemerintah. Maka, dana pemerintah itu kita belanjakan membeli ke produk UMKM, maka otomatis uang yang kita punya masuk ke masyarakat dan jelas memberi efek ekonomi pada masyarakat," jelas Ridwan Syah.

Menurut dia, pada program JPS Gemilang telah mampu memberi ruang terciptanya kluster dan zonasi produk lokal di NTB. Misalnya di Kabupaten Lombok Timur kini ada kluster produk minyak kelapa dan ikan kering.
"Hal ini serupa di Kota Mataram, yakni munculnya dua klaster, yakni konveksi berupa pembuatan masker serta klaster percetakan berupa pembuatan kemasan untuk membungkus produk JPS Gemilang," terangnya.

Mantan Kepala Bappeda NTB, menjelaskan, program JPS Gemilang dengan melibatkan UMKM telah mampu menciptakan efek berkesinambungan sehingga, sangat wajar jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB memandang program JPS telah mampu menyerap aneka produk lokal di Provinsi NTB. Karena hasilnya tidak saja mampu menyejahterakan pelaku usaha dalam daerah, namun juga akan meningkatkan kinerja lembaga keuangan, terutama perbankan.

"Target kami hingga JPS Gemilang tahap ketiga terbentuk sebanyak 1000 UMKM. Sebab, dari JPS tahap satu dan dua saja, terdapat sekitar 535 UMKM yang tersebar di 10 kabupaten/kota di daerah ini. Makanya, skema memasok produk UMKM NTB ke DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya bakal tidak terlalu sulit dilakukan," tegas Ridwan Syah.

Ridwan Syah menambahkan, adanya hubungan baik antara Gubernur Zulkieflimansyah dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat memungkinkan kerja sama untuk mengirim produk asal NTB dilakukan segera.

"Jadi, dasar pak Gubernur roadshow ke seluruh bupati/walikota di NTB adalah bagaimana konsep JPS Gemilang NTB dengan memberdayakan IKM/UMKM lokal dapat ditiru oleh pemda kabupaten/kota di NTB. Sehingga, jika nanti MoU pasokan itu dilakukan antara NTB dan DKI Jakarta, maka mau tidak mau pelaku usaha UMKM di kabupaten/kota di NTB juga kita libatkan," katanya.