Jadi Beban, Perantau di Kota Bogor Diimbau Mudik

Jadi Beban, Perantau di Kota Bogor Diimbau Mudik
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menujukan surat edaran penghentian sementara kegiatan belajar mengajar (KBM) di sela-sela acara kerja bakti pencegahan penyebaran virus corona di Stasiun Besar Bogor, Minggu, (15/3). (Foto: Beritasatu.com / Vento Saudale)
Vento Saudale / JAS Minggu, 29 Maret 2020 | 18:37 WIB

Bogor, Beritasatu.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor belum menentukan adanya pelarangan mudik Lebaran tahun ini. Dalam situasi pergerakan ekonomi yang lemah, berdiam lama di daerah rantauan juga beban bagi daerah setempat. Wakil Wali Kota Bogor pun meminta perantau di wilayahnya untuk mudik namun mereka harus tetap dipantau untuk mencegah penularan virus corona

Hal itu dikatakan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dalam keterangannya Minggu (29/3/2020). Dedie menilai Pemerintah Kota Bogor tidak dapat melakukan pengendalian atau pembatasan.

Dedie melihat, sebagian besar pelaku usaha mikro dan informal berasal dari berbagai daerah. Kondisi penurunan ekonomi memaksa mereka untuk mudik karena daya dukung kehidupan di Jabodetabek dengan mengandalkan pendapatan mereka sesuai kegiatan usaha mereka tidak memadai.

“Daripada di sini tetap mengeluarkan biaya kontrakan atau biaya indekos. Penghasilan kaga ada, lebih baik pulang,” kata Dedie.

Tanpa ada suplai bantuan untuk menyokong kehidupan masyarakat, para pemudik juga tidak mungkin bertahan di Kota Bogor. Itu sebabnya, mudik ke kampung halaman menjadi pilihan.

Dedie menyarankan yang harus dilakukan adalah memetakan pemudik dan memonitor ketat pemudik agar mau di isolasi mandiri selama 14 hari. Dengan cara itu, Dedie meyakini penyebaran virus corona di daerah bisa diminimalisasi.

“Pemerintah daerah asal pemudik juga ikut bertanggung jawab,” kata Dedie.



Sumber: BeritaSatu.com