Pansus Banjir dan Sulitnya Memperlebar Drainase

Pansus Banjir dan Sulitnya Memperlebar Drainase
Para petugas suku dinas SDA, Bina Marga, dan Damkar Cikini membuka saluran air yang tersumbat di trotoar depan Pusat Kebudayaan Taman Ismail Marzuki, Sabtu (18/1/2020) (Foto: Antara / Livia Kristianti)
Heri Soba / HS Kamis, 5 Maret 2020 | 22:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Serangkaian peristiwa banjir di DKI Jakarta harus dijadikan momentum jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulanginya. Jakarta sebenarnya telah memiliki masterplan penanggulangan banjir sejak 1973. Tahun 2013 konsep tersebut telah direvisi dengan memasukan program normalisasi (melebarkan luas) sungai-sungai. Namun sepanjang 2013-2017 hanya Sungai Ciliwung yang dinormalisasi, itu pun baru rampung 16,38 km dari total 33,69 km panjang yang harus dinormalisasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerjemahkan normalisasi sebagai naturalisasi. Tidak ada perbedaan substansial, tetapi lebih pada tidak legowo menerima gagasan yang pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Sekarang ini programnya hendak dilanjutkan lagi bekerja sama dengan pemerintah pusat. DKI menyiapkan lahan, pemerintah pusat melakukan normalisasi.

Sejalan dengan itu, perbaikan drainase merupakan hal yang mendesak dilakukan. Tidak tanggung-tanggung, masalah drainase ini juga menjadi perhatian serius dari Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta. Pansus Banjir sudah disetujui pimpinan DPRD DKI dan akan efektif bekerja setelah pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta sekitar dua pekan lagi. Pembentukan Pansus sesuai ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Ketua Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco mengatakan Pansus Banjir bakal membahas banyak hal termasuk sistem drainase DKI Jakarta. "Yang pertama sistem drainase. Salah satu faktornya kan itu (sistem drainase buruk) dan itu kewenangannya dari Pemprov," ujar Basri, Jumat (28/2/2020).

Menurut Basri sebenarnya tidak sulit mengecek sistem drainase tersebut. Apalagi, dalam banjir belakangan ini terdapat genangan air sehingga mudah mengecek sistem drainasenya. Selain itu, kata Basri, Pansus Banjir bakal mempertanyakan keberadaan pompa-pompa di Jakarta. Ada tiga persoalan pompa, yakni penambahan pompa, peremajaan pompa dan sistem penanganan pompa termasuk masalah pompa yang terlambat nyala.

Sejalan dengan Pansus DPRD DKI tersebut, Pemprov DKI Jakarta rupanya mulai mencari dengan memperlebar drainase.

"Nanti ada beberapa tempat, kita lihat masih kecil, yah harus dilebarin kalau menurut kita masih kecil, sudah enggak nampung," ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Juaini Yusuf di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Juaini mengatakan pihaknya akan menggunakan anggaran normalisasi dalam memperbaiki atau memperlebar drainase di Jakarta. Meskipun Juaini tidak merinci berapa anggaran Pemprov DKI untuk memperlebar drainase.
"Kita lihat ini saja, memang kita ada anggaran normalisasi (untuk memperlebar drainase)," tandas Juaini.

Pernyataan ini jauh berbeda ketika dia mempertahankan argumentasi soal antrian air yang bukan karena drainase.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa sistem drainase di Jakarta dirancang dengan asumsi curah hujan 100 hingga 150 mililiter. Karena itu, jika terjadi curah hujan 100 hingga 150 mililiter, maka drainase bisa berfungsi dengan baik.

Rencana perluasan drainase yang sudah mulai digagas Pemprov DKI Jakarta rupanya bakal sulit terlaksana. Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Muslim Muin menilai drainase DKI Jakarta tidak mungkin lagi diperlebar. Pasalnya, tidak ada ruangan yang cukup lagi untuk memperlebar drainase di Jakarta.

"Tidak mungkin (drainase diperlebar lagi) karena ruangnya tidak ada," kata Muslim di Jakarta, Kamis (5/3).

Menurut dia, memperlebar drainase pasti membutuhkan lahan lagi dan membongkar jalan sehingga sulit dilakukan mengingat lahan kosong di Jakarta sudah sangat terbatas. "Drainase itu tinggal dirawat dan dibersihkan, dan itu sudah dilakukan Pak Anies (Gubernur Anies Baswedan) dan birokrasinya. Kalau menyalahkan Pak Anies karena drainase, itu salah," tandas dia.

Muslim menyebutkan dua persoalan drainase di Jakarta, yakni drainase warisan dan sistemnya tidak normal. Dia mencontohkan sistem drainase yang tidak normal dengan sebuah industri yang mempunyai pompa air berkapasitas 12 m³/detik. Sementara saluran drainasenya hanya sebesar 2 meter x 2 meter.

Persoalan lain, kata Muslim, sistem drainase DKI dirancang untuk menampung air dengan curah hujan 100 mililiter.

"Drainase ini hanya didesain untuk curah hujan 100 ml atau hujan 10 tahunan. Sedangkan yang datang 200 ml, bahkan curah hujan 1 Januari 2020 itu 370 ml, sudah pasti banjir kan," ungkap dia.

Karena itu, kata Muslim, cara efektif mencegah dan mengantisipasi banjir adalah dengan program gerakan lumbung air (gela). Sistem gela ini sangat sederhana dengan menampung air hujan di tempat penampungan, lalu diresapkan atau digunakan jika memungkinkan dan sisanya disalurkan ke drainase atau saluran air secara perlahan-lahan.

Jadi, perluasan drainase sebagai salah satu solusi mendesak untuk mengurangi luapan dan banjir di sejumlah titik masih sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan upaya lain sehingga solusi atas banjir bisa tercapai.



Sumber: BeritaSatu.com